Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta menegaskan Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono tidak pernah memerintahkan untuk memangkas anggaran bantuan sosial pendidikan pada program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Pak gubernur tidak pernah menginstruksikan pemotongan," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi di Jakarta, Jumat (15/3).
Baca juga:
Pada prinsipnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya melaksanakan arahan kebijakan prioritas Pj Heru. Baik itu program pembangunan, kemacetan, banjir, sampah serta kemiskinan.
"Nah ini kemiskinan, penanggulangan penurunan ekonomi ya kita yang menerjemahkan. Kalau salah ya kami yang salah, bukan bapak yang nyuruh," tuturnya.
Intinya, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pemanfaatan anggaran semaksimal mungkin agar tepat sasaran.
"Beliau cuma mengarahkannya seperti itu, ya kita yang menerjemahkan, ketika ada salah itung ya kita perbaiki, ga mungkin juga 100 persen ngitungnya bener pada saat penganggaran," ucapnya.
Baca juga:
PWNU DKI Kecewa dengan Pj Heru Biarkan Kekosongan Kepala Biro Dikmental
Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mencurigai, kekisruhan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk menutupi kekurangan anggaran.
Lantas, dirinya khawatir masalah Pemeringkatan kesejahteraan (desil) hanya menjadi alasan Pemprov DKI menutupi kelemahan anggaran.
"Saya jadi curiga ini adalah kesengajaan, bahwa menutupi kekurangan anggaran ini. Sebenernya Pemprov DKI harus jujur, masalahnya apa? Desil atau anggaran? Menurut saya, ini masalah pergeseran anggaran," ujar Ima Mahdiah saat rapat dengan Eksekutif DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (14/3). (asp)
Baca juga:
Heru Budi Minta Warga Jaga Keamanan Selama Masa Penghitungan Suara
