PWNU DKI Kecewa dengan Pj Heru Biarkan Kekosongan Kepala Biro Dikmental

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 11 Maret 2024
PWNU DKI Kecewa dengan Pj Heru Biarkan Kekosongan Kepala Biro Dikmental

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memanggil sejumlah mahasiswa ke Balai Kota DKI. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menyayangkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang membiarkan banyak sektor-sektor penting tidak terisi oleh pejabat definitif.

Salah satunya Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) DKI yang sampai saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Baca Juga:

Bertambah, Masjid Istiqlal Sediakan 6 Ribu Boks Takjil untuk Buka Puasa Tiap Akhir Pekan

Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta Abdul Mu'in menegaskan, Biro Dikmental mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pada penyelenggaraan urusan bidang mental spiritual.

Lalu, Biro Dikmental juga harus mampu mengantisipasi segala perubahan kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dikaji lebih lanjut kepada dinas terkait. Jadi kajian itu, bahannya dilaporkan kepada asisten kesejahteraan masyarakat hingga kepada gubernur.

"Mengingat peran penting Biro Dikmental, maka sangat disayangkan apabila sampai saat ini belum ada pejabat yang mengepalai secara definitif," tuturnya.

Abdul Mu'in mendesak Pj Heru segera menetapkan Kepala Biro Dikmental agar urusan-urusan yang menjadi kewenangan Biro Dikmental bisa berjalan dengan baik.

Baca Juga:

Car Free Day Jakarta Tetap Berlangsung selama Ramadan

Contohnya sampai saat ini Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari, Jakarta Barat tidak ada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) mengingat Surat Keputusan (SK) perpanjangan sudah berakhir sejak Desember 2023.

"Itu tidak akan terjadi seandainya Biro Dikmental memiliki pejabat kepala yang definitif," urainya.

Disamping itu, Abdul Mu'in pun mengusulkan agar Pj Heru mengevaluasi kinerja pegawai Biro Dikmental karena dikhawatirkan pejabat yang ada saat ini tidak profesional.

"Dan mengangkat orang-orang yang tidak berkompeten untuk mengisi posisi-posisi tertentu di bawah BIRO Dikmental," tutupnya. (Asp)

#DKI Jakarta #PWNU DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Konser Guns N' Roses akan diselenggarakan pada Sabtu, 21 November 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Indonesia
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Pendaftaran sudah dibuka.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu juga berpotensi mengalami kondisi serupa.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Indonesia
Mulai 2027, Santri Jakarta Berpeluang Kuliah ke Timur Tengah Lewat Beasiswa Pemprov DKI
Pemprov DKI menyiapkan Beasiswa Jakarta Unggul mulai 2027. Santri berprestasi dari keluarga kurang mampu berpeluang kuliah ke Mesir dan Arab Saudi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Mulai 2027, Santri Jakarta Berpeluang Kuliah ke Timur Tengah Lewat Beasiswa Pemprov DKI
Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Pembenahan kawasan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Indonesia
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tak perlu mengajukan permohonan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Indonesia
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Berdasarkan laporan BMKG, puncak curah hujan tertinggi diperkirakan terjadi pada Februari mendatang dengan potensi hujan ekstrem.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Indonesia
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Jika memang ada peningkatan status kewaspadaan keamanan hingga Siaga 1, Pramono sebagai kepala daerah semestinya mendapat koordinasi dari pihak terkait.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Indonesia
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
Melalui wacana pembangunan tiga pembangkit listrik tenaga sampah ini dapat mengatasi persoalan sampah hingga 7.000 ton.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
Bagikan