Pemkot Surabaya Belum Berlakukan Kartu Identitas Anak

Eddy FloEddy Flo - Senin, 26 Juni 2017
Pemkot Surabaya Belum Berlakukan Kartu Identitas Anak

Sekelompok anak bermain di alam terbuka (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya)

Ukuran:
14
Audio:

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Jawa Timur menyatakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk anak di bawah usia 17 tahun, hingga kini belum diberlakukan di Kota Pahlawan.

"Surabaya belum termasuk kota yang ditunjuk Kemendagri untuk cetak KIA," kata Kepala Dispendukcapil Surabaya, Suharto Wardoyo di Surabaya, Senin (26/6).

Menurut dia, untuk Surabaya berbeda dengan beberapa daerah lain yang menggunakan KIA sebagai syarat masuk sekolah. Hal ini dikarenakan di Surabaya syarat masuk sekolah belum mengharuskan KIA, melainkan masih menggunakan akta kelahiran.

Hanya saja jika ada anak warga Kota Surabaya yang sekolah di luar kota yang mengharuskan menggunakan KIA, ia belum dapat memberi solusi. "Sampai saat ini belum ada kasus seperti itu, kami berharap tidak ada," katanya.

Suharto mengatakan saat ini pihaknya masih fokus melayani pembuatan KTP elektronik di Surabaya. Ia mengatakan Kota Surabaya mendapatkan 40 ribu blanko KTP Elektronik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diberikan secara bertahap yakni pada April 2017 sudah menerima 10 ribu blanko, sedangkan pada Mei 2017 mendapatkan lagi tambahan sebesar 30 ribu blanko.

"Tambahan blanko KTP Elektronik tiap daerah belum tentu sama, bergantung banyaknya print ready record atau siap cetak. Kota Surabaya jumlah print ready record cukup besar sebanyak 125 ribu-an," katanya.

Ia memperkirakan dari jumlah blanko KTP elektronik yang diterima dari Kemendagri akan habis Mei 2017. Untuk menyelesaikan pencetakan, lanjut dia, pihaknya berharap Juni mendatang ada tambahan lagi.

"Bagi belum cetak untuk sementara ini kita beri Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik," katanya.

Sumber: ANTARA

#Wali Kota Surabaya #Kartu Identitas Anak #E-KTP
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Novanto diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan terdekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Indonesia
Singapura Minta Affidavit untuk Penuntutan Paulus Tannos, KPK Klaim Sudah Kirim Dokumen
Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, permintaan tersebut bertujuan untuk melengkapi proses penuntutan terhadap Tannos yang akan diadili oleh pihak Singapura lebih dahulu.
Frengky Aruan - Senin, 21 April 2025
Singapura Minta Affidavit untuk Penuntutan Paulus Tannos, KPK Klaim Sudah Kirim Dokumen
Indonesia
KPK Tangkap Buronan Kasus Korupsi e-KTP Paulus Tannos di Singapura
KPK tangkap buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, di Singapura.
Soffi Amira - Jumat, 24 Januari 2025
KPK Tangkap Buronan Kasus Korupsi e-KTP Paulus Tannos di Singapura
Indonesia
Usulan SIM Seumur Hidup Layaknya KTP Dianggap Keliru
KTP adalah kewajiban negara kepada setiap warga negara sebagai identitas penduduk
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Desember 2024
Usulan SIM Seumur Hidup Layaknya KTP Dianggap Keliru
Indonesia
Jelang Pencoblosan, Dukcapil Perpanjang Waktu Perekaman KTP Pemula
Layanan kependudukan pada 26 November 2024 akan berlangsung sampai dengan pukul 22.00 WIB.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 25 November 2024
Jelang Pencoblosan, Dukcapil Perpanjang Waktu Perekaman KTP Pemula
Indonesia
Blangko Tak Lagi langka, Cetak KTP Kini Hanya 10-15 Menit
Adapun terkait SOP pencetakan KTP maksimal 15 menit yang diterapkan Disdukcapil ini mendapat apresiasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 November 2024
Blangko Tak Lagi langka, Cetak KTP Kini Hanya 10-15 Menit
Indonesia
Wamendagri Inspeksi Pelayanan KTP, Dispendukcapil Solo Kebut Rekam Data 1.100 Warga
Pemerintah sudah mengirimkan surat pada 1.100 orang tersebut untuk datang di lima kantor kecamatan pada Senin-Kamis pekan depan pukul 08.00 WIB
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 November 2024
Wamendagri Inspeksi Pelayanan KTP, Dispendukcapil Solo Kebut Rekam Data 1.100 Warga
Indonesia
Legislator Minta Masyarakat Tak Sembarangan Posting KTP Hingga KK di Medsos
Penerbitan NIK baru bagi Warga Negara Indonesia yang sudah memiliki NIK sebelumnya justru bisa menyulitkan penduduk itu sendiri
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 September 2024
Legislator Minta Masyarakat Tak Sembarangan Posting KTP Hingga KK di Medsos
Indonesia
Pengamat Sebut Pencatutan NIK Buktikan Lemahnya Pengawasan Verifikasi Data Pendukung Calon Independen
Kegagalan untuk melakukannya tidak hanya merugikan individu yang dicatut
Angga Yudha Pratama - Jumat, 16 Agustus 2024
Pengamat Sebut Pencatutan NIK Buktikan Lemahnya Pengawasan Verifikasi Data Pendukung Calon Independen
Indonesia
Warga Protes Namanya Dicatut untuk Dukung Dharma-Kun di Pilkada Jakarta
Warga protes namanya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun di Pilkada Jakarta 2024.
Soffi Amira - Jumat, 16 Agustus 2024
Warga Protes Namanya Dicatut untuk Dukung Dharma-Kun di Pilkada Jakarta
Bagikan