Pemkot Solo Manfaatkan Dana Hibah UEA Untuk Penuntasan Kawasan Kumuh

MerahPutih.com - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Solo, Jawa Tengah mencatat luasan kawasan kumuhnya masih 94 hektar.

Pemkot Solo akan memanfaatkan sebagian bantuan dana hibah Rp 230 miliar dari Presiden UEA untuk menuntaskan kawasan kumuh.

Baca Juga:

Gibran Sebut Dana Hibah Rp 230 Miliar dari UEA akan Ditransfer ke Kemenkeu

Kepala Disperum KPP, Taufan Basuki, mengatakan masih ada peluang untuk
percepatan penanganan kawasan kumuh di Solo. Terutama dengan memperbaiki RTLH.

"Penyelesaiannya kawasan kumuh 94 hektar bisa lebih cepat dari rencana awal yang sudah di susun dalam RPJMD 2021-2026 mendatang dengan adanya dana hibah," kata Taufan, Selasa (3/12).

Dikatakannya, luasan kawasan kumuhnya masih 94 hektar. Untuk jumlah kawasan RTLH yang mesti diselesaikan kurang dari 5.000 bangunan.

"Tahun ini kita lanjutkan penyelesaian Kawasan Semanggi dan mulai masuk ke kawasan kumuh skala wilayah lainnya seperti di Tipes dan Pajang, juga skala lingkungan yang lainnya termasuk mulai masuk ke RTLH," katanya.

Baca Juga:

Dana Hibah Rp 236 Miliar dari UEA, Gibran: Tidak Ada Imbal Balik

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming mengatakan pihaknya cukup optimis penuntasan kawasan kumuh bisa sampai nol persen hingga 2024 mendatang. Putra Presiden Joko Widodo ini sangat yakin dengan upaya percepatan penanganan kawasan kumuh sekalipun masih ada 94 hektar yang perlu diselesaikan.

"Bantuan dana hibah 15 juta Dolar Amerika dari UEA bisa kita manfaatkan untuk penuntasan kemiskinan dan perbaikah RTLH," kata Gibran

Dia juga optimistis penanganan kawasan kumuh dan RTLH bisa selesai lebih awal sekalipun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 pengentasan kawasan kumuh baru bisa diselesaikan di 2026 mendatang.

"Ada percepatan dua tahun untuk menyelesaikan karena ada pendanaan hibah dari UEA. Jika pada 2024 tidak tuntas penataan kawasan kumuh dan RTLH kita tuntaskan 2025," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

KPK Dalami Negosiasi DPRD-Gubernur Jatim Terkait Pencairan Dana Hibah Rp 7,8 Triliun