Pemkot Bogor Inventarisir Status Rumah Korban Kebakaran

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 27 Desember 2017
Pemkot Bogor Inventarisir Status Rumah Korban Kebakaran

Warga berada di lokasi bekas kebakaran di permukiman padat penduduk Kampung Gudang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/12). Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menginvetarisasi status kepemilikan rumah korban kebakaran di Keluruhan Gudang guna memastikan dapat dibangun kembali atau tidaknya melalui bantuan pemerintah.

"Kita akan dalami status kepemilikan rumahnya, warga kebanyakan hanya membayar PBB, tapi kita siapkan bantauan biaya untuk mengotrak rumah selama tiga bulan," Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, seperti dilansir Antara

Bima mengatakan dirinya telah menandatangani anggaran bantuan tidak terduga untuk penanggulangan becana kebakaran di Kelurahan Gudang. Dana bantuan tersebut untuk penyaluran bantuan termasuk untuk biaya sewa rumah sementara bagi korban.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Ganjar Gunawan menyebutkan kebakaran di Kelurahan Gudang, seberang Mal BTM tersebut menghanguskan kurang lebih 40 rumah, dengan luas lahan sekitar 8.000 meter persegi.

Tercatat dari 40 rumah tersebut jumlah kepala keluarga yang terdampak sebanyak 74 KK terdiri atas 271 jiwa. Sebanyak 122 jiwa mengungsi di SDN Empang 1 dan 2. Sisanya memilih tinggal di rumah kerabat dan saudaranya.

Dari 271 jiwa tersebut, sebanyak 212 pengungsi umum, 59 pengungsi anak-anak terdiri atas 20 balita, 20 pelajar SD, 16 pelajar SMP dan tiga SMU. 137 laki-laki dan 137 perempuan. Dari 20 balita tersebut terdapat bayi usia enam hari yang turut jadi korban pengungsian.

Menurut Ganjar data diperoleh berdasarkan hasil koordinasi dengan aparat wilayah seperti lurah, RT dan RW. Jumlah korban terdampak masih fluktuatif, karena pascakecelakaan warga fokus menyelamatkan diri.

"Malam pertama pascakebakaran tidak semua tinggal di pengungsian, ada yang mengungsi di rumah saudara, ada juga yang tidak mau jauh dari lokasi area kebakaran," katanya.

Ia mengatakan korban terdampak kebakaran biasanya masih merasa ada barang-barang yang bisa diselamatkan usai kebakaran sehingga mereka fokus mencari barang dipuing-puing sisa kebakaran, sehingga belum melapor ke petugas.

"Kami memahami kondisi warga, maka itu kita bantu pasang genset di area kebakaran untuk penerangan," katanya.

Terkait jumlah korban terdampak yang masih terus fluktuatif menurut Gajar tidak menjadi persoalan, karena Pemerintah Kota Bogor bersama pemangku kepentingan lainnya berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.

Antisipasi dilakukan dari sisi layanan kesehatan, sambil melakukan proses administrasi untuk penggantian rumah sementara, yakni biaya sewa rumah untuk tiga bulan.

"Dana darurat sudah ditandatangani oleh Wali Kota, karena bank lagi libur, jadi belum bisa dicairkan hari ini. Tapi untuk banyuan logistik semua aman, dan lancar, dalam waktu dekat dana untuk bantuan sewa rumah sudah bisa dicairkan," katanya.

Ia mengatakan 40 sampai 60 rumah yang terbakar kebanyakan rumah bedeng, dan kontrakan. Antara satu rumah dengan rumah lainnya saling menempel. Lokasinya berada di pinggi kali Cibalok, dan berada di area 20 meter rel kereta api milik PT KAI.

Kondisi rumah juga kebanyakan berdinding semi permanen, atap rumah kayu sehingga ketika kebakaran terjadi sangat mudah menyambar. Ditambah kondisi cuaca angin yang cukup kencang, serta akses menuju lokasi tidak bisa dijangkau mobil pemadam kebakaran.

Untuk bantuan penggantian rumah, lanjut Ganjar, pihaknya masih melakukan inventarisasi detail status kepemilikan. Banyak warga mengaku sebagai pemilik, tetapi hanya membayar PBB tidak memiliki sertifikat.

"Apakah ada bantuan perbaikan rumah ini masih kita bahas, terkait status kemepilikannya. Yang pasti pos anggaran untuk bantuan kontrak rumah sudah jelas. Untuk per bulannya kita berikan Rp750 ribu di kali tiga bulan," kata Ganjar

#Wali Kota Bogor #Bima Arya Sugiarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Wamendagri Bima Arya Dorong Pelaksanaan 6 SPM Posyandu Plus di Solo Jadi Percontohan
Kemendagri saat ini terus mendampingi seluruh kepala daerah agar pelaksanaan enam bidang SPM dapat berjalan optimal.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Wamendagri Bima Arya Dorong Pelaksanaan 6 SPM Posyandu Plus di Solo Jadi Percontohan
Berita Foto
Wamendagri Bima Arya Resmi Buka APFI 2026 Soroti Peran Foto Jurnalistik
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menandatangani foto saat membuka Anugerah Pewarta Foto Indonesia (APFI) 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jum'at (8/5/2026).
Didik Setiawan - Sabtu, 09 Mei 2026
Wamendagri Bima Arya Resmi Buka APFI 2026 Soroti Peran Foto Jurnalistik
Indonesia
Wamendagri Sidak WFH ASN Bogor, Tidak Ada di Rumah Kena Potong Tukin
Bima Arya Sugiarto melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaksanaan work from home (WFH) aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/4).
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Wamendagri Sidak WFH ASN Bogor, Tidak Ada di Rumah Kena Potong Tukin
Indonesia
Wamendagri Bima Arya: Keberangkatan Umrah Bupati Aceh Selatan Akan Diusut Inspektorat
Kemendagri memeriksa Bupati Aceh Selatan Mirwan MS terkait keberangkatannya umrah saat daerahnya dilanda bencana, setelah Presiden Prabowo meminta proses hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Wamendagri Bima Arya: Keberangkatan Umrah Bupati Aceh Selatan Akan Diusut Inspektorat
Indonesia
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Wamendagri Bima Arya menilai Bupati Aceh Selatan Mirwan MS membuat kesalahan fatal karena pergi umrah saat wilayahnya dilanda bencana.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
Kemendagri akan memeriksa Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang umrah saat wilayahnya terkena bencana. Wamendagri Bima Arya membuka kemungkinan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
Indonesia
DPR 'Sentil' Bima Arya Agar Pengurusan Dokumen Warga Terdampak Bencana Wajib Tanpa Biaya
Masyarakat juga berharap proses pemulihan, baik infrastruktur maupun administrasi, dapat berjalan lebih cepat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Desember 2025
DPR 'Sentil' Bima Arya Agar Pengurusan Dokumen Warga Terdampak Bencana Wajib Tanpa Biaya
Indonesia
Gubernur Riau masih Terlibat Kasus Korupsi meski sudah Diingatkan, Pemerintah Buka Wacana Evaluasi Sistem Pengawasan
Sistem pencegahan juga sudah dibangun bersama sama KPK, kejaksaan, dan BPKP.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Gubernur Riau masih Terlibat Kasus Korupsi meski sudah Diingatkan, Pemerintah Buka Wacana Evaluasi Sistem Pengawasan
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
DPRD Pati memutuskan tidak melanjutkan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kemendagri menghormati keputusan tersebut dan menegaskan agar kepala daerah lebih peka terhadap aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 02 November 2025
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
Indonesia
Pemkot Solo Terapkan WFA ASN akibat TKD Dipangkas, Wamendagri Bima Minta Kaji Ulang
Kebijakan WFA tersebut muncul sebagai respons atas pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari APBN 2026 yang mencapai Rp 218 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Pemkot Solo Terapkan WFA ASN akibat TKD Dipangkas, Wamendagri Bima Minta Kaji Ulang
Bagikan