Pemindahan Ibu Kota, Kepala Bappenas: Beban Jakarta Sudah Terlalu Berat

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Selasa, 11 Juli 2017
Pemindahan Ibu Kota, Kepala Bappenas: Beban Jakarta Sudah Terlalu Berat

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mempresentasikan potensi investasi di Indonesia kepada sejumlah investor, akademisi, peneliti dan awak media Australia. (ANTARA FOTO/HO/Hidayat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai beban Jakarta, yang tidak hanya sebagai ibu kota negara, sudah terlalu berat.

"Beban Jakarta sudah terlalu berat karena Jakarta adalah pusat segalanya. Saya angkat supaya semua pihak sadar bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa hanya bertumpu semata-mata hanya mengandalkan Jakarta, perlu juga ada penyebaran pusat-pusat pertumbuhan baru," kata Bambang di Jakarta, Selasa (11/7).

Hingga saat ini, Bappenas memang masih mengkaji rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah baru di luar Pulau Jawa.

Pemindahan ibu kota negara memang harus dilakukan keluar Pulau Jawa mengingat ketersediaan lahan yang lebih memadai.

Kendati demikian, Bambang belum menyebutkan secara spesifik di mana lokasi tujuan pemindahan ibu kota negara tersebut. Kalimantan disebut-sebut sebagai tempat tujuan pemindahan ibu kota.

Sebelumnya, Bambang sempat mengatakan, ada beberapa kota kandidat yang berpotensi menjadi ibu kota baru.

Dia mengakui salah satu kandidat ibu kota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terkait dengan munculnya nama Palangkaraya sebagai kandidat ibu kota baru, karena hal tersebut juga pernah digagas oleh Presiden pertama Indonesia Ir Soekarno.

Soekarno pernah mewacanakan agar ibu kota dapat berpindah ke Palangkaraya, tepatnya pada 1950-an. Proklamator kemerdekaan tersebut bahkan pernah mengunjungi kota yang dilintasi Sungai Kapuas tersebut.

Bambang mengatakan, saat ini tim Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kemudian kesiapan dan ketersediaan lahan, hingga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut.

Rencana pemindahan ibu kota muncul kembali karena dinilai adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru.

Sumber: ANTARA

#Bambang Brodjonegoro #Pemindahan Ibu Kota #Bappenas
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Cadangan Beras 5 Juta Ton Diklaim Bikin Harga Beras Premium Stabil
harga eceran tertinggi (HET) digunakan sebagai acuan pengendalian harga di tingkat konsumen guna menjaga keterjangkauan pangan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Cadangan Beras 5 Juta Ton Diklaim Bikin Harga Beras Premium Stabil
Indonesia
Produktivitas 'Sawit Rakyat' Belum Optimal, Tata Kelola Kebijakan Dinilai Jadi Penghambat
Produktivitas Sawit Rakyat dinilai belum optimal. Hal itu akan menjadi keterbatasan selama tata kelola hingga akses modalnya belum dibehani.
Soffi Amira - Senin, 09 Maret 2026
Produktivitas 'Sawit Rakyat' Belum Optimal, Tata Kelola Kebijakan Dinilai Jadi Penghambat
Indonesia
Menteri PPN/Bappenas Sebut Program MBG Lebih Mendesak dari Lapangan Kerja
Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, bahwa MBG lebih mendesak dari lapangan kerja. Hal itu pun memicu kontroversi.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Menteri PPN/Bappenas Sebut Program MBG Lebih Mendesak dari Lapangan Kerja
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Buntut Beras Oplosan, Pemerintah Hilangkan HET Beras Premium dan Medium
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan untuk beras biasa hanya akan ada satu harga eceran tertinggi (HET), tak lagi ada HET medium atau HET premium.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Buntut Beras Oplosan, Pemerintah Hilangkan HET Beras Premium dan Medium
Indonesia
Bappenas Andalkan Danantara Pacu Investasi Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8%
Bappenas turut membahas model pengelolaan investasi Danatara, termasuk model Temasek
Wisnu Cipto - Senin, 03 Maret 2025
Bappenas Andalkan Danantara Pacu Investasi Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8%
Bagikan