Merawat Ingat

Pemilu 1999 Berasas Luber Jurdil

P Suryo RP Suryo R - Selasa, 07 Juni 2022
Pemilu 1999 Berasas Luber Jurdil

Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

ERA reformasi membawa Indonesia ke babak baru dalam berbangsa dan bernegara. Setelah Presiden Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Langkah pertama pemerintahan baru itu adalah menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada 7 Juni 1999.

Pemilu 1999 ini menggantikan hasil-hasil Pemilu 1997, menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan asas Luber Jurdil. Yang membedakan Pemilu 1999 dengan pemilu di Orde Baru adalah jumlah partai politik (parpol) yang lolos sebagai pesertanya yang mencapai 48 parpol dari 141 parpol yang mendaftar pada Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga:

Percobaan Pembunuhan Bung Karno saat Salat Idul Adha

Jumlah suaranya luar biasa banyaknya mencapai 105.786.661 suara yang dipakai untuk 462 kursi di parlemen. Pemenang dari pemilu yang dianggap demokratis ini adalah 18 partai politik.

Berikut lima besar parpol yang menguasai parlemen hasil pemilu pertama pasca-reformasi 1998 itu:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 35.689.073 suara, 153 kursi.

2. Partai Golongan Karya (Partai Golkar) dengan 23.741.749 suara, 120 kursi.

3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 13.336.982 suara, 51 kursi.

4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 11.329.905 suara, 58 kursi.

5. Partai Amanat Nasional (PAN) 7.528.956 suara, 34 kursi.

Tadinya pemilu ini dijadwalkan diselenggarakan pada tahun 2002, namun desakan masyarakat sangat tinggi. Keinginanan publik adalah mengganti anggota-anggota parlemen yang berasal dari era Orba. Jika dibandingkan pada Pemilu 1997 maka Partai Golkar kehilangan 205 kursi dan PPP 31 kursi.

pdip
PDI-P yang menjadi pemenang pada Pemilu 1999. (Foto: PDIP)

Partai politik peserta Pemilu 1999:


1. Partai Indonesia Baru


2. Partai Kristen Nasional Indonesia


3. Partai Nasional Indonesia


4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia


5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia


6. Partai Ummat Islam


7. Partai Kebangkitan Ummat


8. Partai Masyumi Baru


9. Partai Persatuan Pembangunan


10. Partai Syarikat Islam Indonesia


11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan


12. Partai Abul Yatama


13. Partai Kebangsaan Merdeka


14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa


15. Partai Amanat Nasional


16. Partai Rakyat Demokratik


17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905


18. Partai Katolik Demokrat


19. Partai Pilihan Rakyat


20. Partai Rakyat Indonesia


21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi


22. Partai Bulan Bintang


23. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia


24. Partai Keadilan


25. Partai Nahdlatul Ummat


26. Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis


27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia


28. Partai Republik


29. Partai Islam Demokrat


30. Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen


31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak


32. Partai Demokrasi Indonesia


33. Partai Golongan Karya


34. Partai Persatuan


35. Partai Kebangkitan Bangsa


36. Partai Uni Demokrasi Indonesia


37. Partai Buruh Nasional


38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong


39. Partai Daulat Rakyat


40. Partai Cinta Damai


41. Partai Keadilan dan Persatuan


42. Partai Solidaritas Pekerja


43. Partai Nasional Bangsa Indonesia


44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia


45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia


46. Partai Nasional Demokrat


47. Partai Ummat Muslimin Indonesia


48. Partai Pekerja Indonesia (psr)

Baca Juga:

Marsinah, Pahlawan Pekerja Indonesia yang Dibunuh 29 Tahun Lalu

#Merawat Ingat #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

P Suryo R

Stay stoned on your love

Berita Terkait

Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Bagikan