Pemilih dalam Pilkada 2024 Berdasarkan Gender, Perempuan Lebih Banyak

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 25 November 2024
Pemilih dalam Pilkada 2024 Berdasarkan Gender, Perempuan Lebih Banyak

Ketua KPU Mochammad Afifudin. (Dok. YouTube Kemenkopolhukam)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 203.657.354 juta orang terdaftar sebagai pemilih dan akan menentukan suaranya di Pilkada serentak 2024, Rabu (27/11) mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun merinci demografi para pemilih.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, dari 203 juta pemilih yang terdaftar, jumlah pemilih perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki.

"Komposisi 101.654.993 atau 49,91 persen laki-laki dan 102.111.361 atau 50,9 persen perempuan," kata Afifuddin di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Berdasarkan DPT tersebut, terdapat 52.318.841 atau 25,69 gen Z atau dan juga 67.731.281 atau 33 persen pemilih milenial.

Kemudian ada 55.069.832 atau sebanyak 27,04 persen generasi X dan juga 25.799.756 atau 12,67 persen baby boomer.

Baca juga:

75 Ribu APK Pilkada Jakarta 2024 Sudah Ditertibkan

“Lalu 2.737.644 atau sebanyak 1,34 persen pre-boomer," jelasnya.

Sementara itu, untuk pemilih pemula yang usia di bawah 30 tahun sebanyak 61.108.169 atau 30,01 persen.

“Kemudian untuk pemilih disabilitas, totalnya 951.812 atau 0,47 persen," jelasnya.

Dia menjelaskan, terdapat ribuan pasangan calon atau paslon yang mengikuti Pilkada Serentak di semua tingkatan, baik tingkat Pilgub, Pilbup hingga Pilwalkot.

"Rinciannya ada 103 paslon gubernur dan wakil gubernur, 1.169 paslon bupati dan wakil bupati, serta 285 paslon wali kota dan wakil wali kota dengan total pasangan calon 1.557 paslon," jelas Afifudin.

Dia pun memastikan persiapan Pilkada 2024 sudah matang.

“Kami mengimbau masyarakat untuk datang ke TPS menyalurkan hak suaranya demi memilih pemimpin lima tahun kedepan,” harap Afifudin. (Knu)

#Pilkada 2024 #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan