Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah memastikan bahwa efisiensi anggaran yang telah diterapkan tidak akan mengganggu penanganan bencana di tanah air. Fungsi-fungsi pemerintahan tetap berjalan seperti biasa.
Sekalipun ada efisiensi anggaran, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup, termasuk dana siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dengan dana siap pakai, BNPB tetap mampu melakukan penanganan serta merespons setiap kejadian bencana secara cepat.
"Itu sudah ada namanya dana siap pakai. Dana siap pakai, kalau diperlukan maka itu ada alokasi budget yang sudah dianggarkan," ujar Pratikno, Selasa (4/2).
Baca juga:
Menurut Pratikno, kebijakan efisiensi anggaran justru membuat anggaran yang tersedia lebih dioptimalkan untuk kepentingan publik, termasuk dalam penanganan bencana.
"Birokrasi di seluruh jajaran pemerintahan bekerja keras untuk menyisir, melakukan efisiensi, bahwa kemudian setiap operasional cost, birokrasi kita kurangi, kita dedikasikan untuk pelayanan kepada masyarakat," jelas dia.
Menanggapi potensi bencana akibat munculnya bibit siklon tropis di Samudera Hindia, Pratikno menyebut pihaknya secara intensif berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan cuaca.
"Sebagaimana kita tahu memang ada perubahan iklim itu nyata, dan harus kita antisipasi," katanya.
Mengantisipasi cuaca ekstrem, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah, salah satunya dengan penetapan status tanggap darurat di beberapa daerah.
"Terakhir di Kalimantan Barat, saya berkunjung ke sana, bersama kepala BNPB," ujar dia dikutip Antara.
Baca juga:
Mensos Bilang Prabowo Bakal Tambah Bansos di Tengah Program Efisiensi Anggaran
Mitigasi bencana, terus dimaksimalkan, baik melalui perbaikan infrastruktur, edukasi masyarakat, maupun peningkatan kesiapsiagaan di level pemerintah daerah.
Pratikno mengungkapkan untuk jangka menengah, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terkait perbaikan infrastruktur.
"Sungai-sungai dinormalisasi, waduk juga dinormalisasi, untuk mengurangi potensi risiko bencana," tutur dia.
