Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 89 Miliar untuk Penataan Masjid

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Minggu, 19 November 2017
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 89 Miliar untuk Penataan Masjid

Ilustrasi. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp 89 miliar untuk penataan Masjid Jami dan kawasan Kampung Beting di Kecamatan Pontianak Timur di tahun 2018.

"Saat ini perencanaan terkait penataan Masjid Jami dan kawasan Kampung Beting, dengan semua pihak terkait terus dilaksanakan," kata Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak Amirullah di Pontianak, Minggu (19/11).

Ia menjelaskan, tahap awal penataan akan dilakukan di Masjid Jami, kemudian baru akan dilakukan pada kawasan permukiman di sekitar masjid pertama di Pontianak itu.

"Sementara rumah masyarakat tentu akan menyesuaikan dengan kondisi Masjid Jami, karena sesuai dengan RPJM kita dan pembangunan kewilayahan, kawasan timur adalah kawasan budaya, apalagi asal mula berdirinya Kota Pontianak berupa Masjid Jami dan Istana Kadriah," katanya.

Ia berharap dengan peningkatan kawasan itu bisa menjadikan Kampung Beting sebagai daerah wisata. Apalagi mengingat Masjid Jami merupakan cagar budaya yang harus dijaga keasliannya.

"Saat ini detail engenering desain (DED) sedang dibahas, termasuk bahan yang digunakan untuk mempertahankan keaslian bangunan yang sebagian besar menggunakan kayu belian," katanya.

Selain itu, menurut Amirullah, kawasan tersebut juga masuk dalam intervensi program Kota Baru dan pengembangan waterfront city Kota Pontianak.

"Kami juga akan melakukan pada penyedian komponen air bersih, pengelolaan sampah, kemudian jalan lingkungan, sehingga akan menjadi perencanaan yang terintegrasi," katanya.

Sementara itu, terkait penanganan sampah, akan menggunakan angkutan tidak hanya dari darat, tapi juga memanfaatkan akses sungai, serta juga sedang dicari cara menangani sampah yang hanyut di Sungai Kapuas tersebut. (*)

#Anggaran Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Langkah tegas ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Indonesia
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Anggaran MBG kini akan diawasi oleh Kejagung. SPPG nakal pun terancam bakal ditutup jika ketahuan tak sesuai menggunakan anggaran MBG.
Soffi Amira - Selasa, 17 Maret 2026
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Indonesia
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Rencana pengadaan dua meja biliar senilai Rp486 juta oleh DPRD Sumatra Selatan menuai sorotan publik. luasi anggaran tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Maret 2026
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Indonesia
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Pemprov DKI diminta untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran LDPD ke luar negeri. Sebab, ada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 15 triliun.
Soffi Amira - Jumat, 27 Februari 2026
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Indonesia
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Dana Bagi Hasil untuk Balikpapan dipangkas hingga 70 persen. Anggota DPR RI, Syafruddin, memprotes keras kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Indonesia
Saldo Duit Rp 500 Ribu, Pemprov Jabar Belum Bayar Kontraktor Rp 621 Miliar
Realisasi pendapatan hingga 31 Desember 2025, tercatat mencapai 94,37 persen dari total target Rp 31,09 triliun, yang menyisakan kekurangan untuk menutup pos belanja senilai Rp 621 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Saldo Duit Rp 500 Ribu, Pemprov Jabar Belum Bayar Kontraktor Rp 621 Miliar
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Soal Uang Pemprov DKI Rp 14,6 Triliun Ngendap di Bank, Pramono: 1.000 Persen Betul
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membenarkan bahwa uang Pemprov DKI senilai Rp 14,6 triliun mengendap di bank.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Soal Uang Pemprov DKI Rp 14,6 Triliun Ngendap di Bank, Pramono: 1.000 Persen Betul
Indonesia
Pramono tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan APBD 2026, ini Alasannya
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tak ikut protes ke Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, soal pemangkasan APBD 2026.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Pramono tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan APBD 2026, ini Alasannya
Indonesia
Menkeu Purbaya Siap Kucurkan Dana ke Pemda, Bank Jakarta Kebagian Puluhan Triliun
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, akan mengucurkan dana ke Pemda DKI. Nantinya, Bank Jakarta kebagian puluhan triliun.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Siap Kucurkan Dana ke Pemda, Bank Jakarta Kebagian Puluhan Triliun
Bagikan