Pemerintah Seleksi 1,6 Juta Tenaga Administrasi Jadi Tenaga Teknis

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2020
Pemerintah Seleksi 1,6 Juta Tenaga Administrasi Jadi Tenaga Teknis

Layanan PNS. (Foto: setkab.go.id).

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah saat ini kekurangan pegawai yang mengerjakan teknis. Rencananya bakal ada pengalihan dari tenaga administrasi ke tenaga teknis. Paling tidak, sekitar 1,6 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) berstatus sebagai tenaga administrasi akan mendapatkan program peningkatan kapasitas untuk mengisi kekurangan tenaga teknis.

“Pemerintah meningkatkan kapasitas tenaga-tenaga administrasi yang potensial, agar mereka memiliki kemampuan spesifik yang dapat mengisi (kebutuhan) tenaga-tenaga teknis yang masih sangat diperlukan,” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di di Jakarta, Senin, (3/8/2020)

Tjahjo Kumolo mengatakan, program akan diberikan kepada 1,6 juta ASN tenaga administrasi dengan penilaian akhir untuk menentukan lulus atau tidaknya ASN tersebut beralih ke tenaga tenis.

Baca Juga:

Tanpa Dapatkan Harun Masiku, Penangkapan Djoko Tjandra Tak Berarti Apa-apa

"Yang tidak bisa ya (tetap) mengisi posisi staf administrasi di semua tingkatan, baik K/L maupun daerah,” jelas Tjahjo.

Berdasarkan data Kementerian, saat ini setidaknya terdapat 4,2 juta ASN, yang 1,6 juta di antaranya merupakan tenaga administrasi baik di instansi pemerintahan pusat maupun daerah.

MenPAN RB
MenPAN RB Tjahjo Kumolo. (Foto: Antara).

Formasi ASN tenaga teknis yang diperlukan saat ini sebagian besar berada di sektor kesehatan dan pendidikan. Sehingga, tenaga administrasi yang ada saat ini berpotensi untuk dialihkan sebagai penyuluh di dua sektor tersebut.

“Dalam posisi seperti ini, seringkali tenaga administrasi mengisi kekosongan tenaga-tenaga yang masih kurang di daerah pedesaan,” katanya. (ARR)

Baca Juga:

Kemasan Menarik Dorong Peningkatan Penjualan Produk

#PNS #Penerimaan CPNS #Kinerja PNS
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Buntut Kasus Prostitusi di Gunung Kemukus, Polisi Bekuk Pensiunan PNS Sragen
Polisi menangkap pensiunan PNS Sragen, yang terlibat kasus prostitusi di Gunung Kemukus. Kasus ini melibatkan empat korban.
Soffi Amira - Rabu, 11 Juni 2025
Buntut Kasus Prostitusi di Gunung Kemukus, Polisi Bekuk Pensiunan PNS Sragen
Indonesia
Usulan Kenaikan Usia Pensiun ASN Belum Mendesak, Komisi II DPR Fokus Percepatan Birokrasi dan Efisiensi Anggaran
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang ASN sedang dalam pembahasan di Badan Keahlian DPR RI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Mei 2025
Usulan Kenaikan Usia Pensiun ASN Belum Mendesak, Komisi II DPR Fokus Percepatan Birokrasi dan Efisiensi Anggaran
Indonesia
Mulai Besok ASN Wajib Naik Transportasi Umum, Lapor Lewat Swafoto
ASN yang sedang sakit, hamil, atau memiliki tugas lapangan dengan mobilitas khusus tidak diwajibkan mengikuti aturan ini setiap Rabu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 April 2025
Mulai Besok ASN Wajib Naik Transportasi Umum, Lapor Lewat Swafoto
Indonesia
ASN DKI Jakarta Wajib Naik Transportasi Umum Setiap Rabu, Kondisi Tertentu Dikecualikan
Adapun ASN yang wajib mematuhi kebijakan ini meliputi berbagai posisi strategis di lingkungan Pemprov DKI
Angga Yudha Pratama - Senin, 28 April 2025
ASN DKI Jakarta Wajib Naik Transportasi Umum Setiap Rabu, Kondisi Tertentu Dikecualikan
Indonesia
Ribuan CPNS Mundur, Puan Dorong Sistem Rekrutmen ASN Beradaptasi dengan Zaman
Ribuan CPNS mundur, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendorong sistem rekrutmen ASN beradaptasi dengan zaman.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Ribuan CPNS Mundur, Puan Dorong Sistem Rekrutmen ASN Beradaptasi dengan Zaman
Indonesia
1.957 CPNS Mundur usai Proses Seleksi, Komisi II DPR: ini Musibah Nasional
Sebanyak 1.957 CPNS mundur usai proses seleksi. Komisi II DPR pun menyebutkan, bahwa itu merupakan musibah nasional.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
1.957 CPNS Mundur usai Proses Seleksi, Komisi II DPR: ini Musibah Nasional
Indonesia
Menteri PANRB Instruksikan PPK Pantau ASN, Jangan Coba-Coba Bolos Setelah Libur Panjang!
Penegakan disiplin terkait kehadiran dan jam kerja ASN didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Angga Yudha Pratama - Selasa, 08 April 2025
Menteri PANRB Instruksikan PPK Pantau ASN, Jangan Coba-Coba Bolos Setelah Libur Panjang!
Indonesia
PPPK Pemkot Solo Protes soal TPP yang Diterima Tak 100 Persen
PPPK Pemkot Solo mengajukan protes soal TPP yang diterima tak mencapai 100 persen.
Soffi Amira - Kamis, 13 Maret 2025
PPPK Pemkot Solo Protes soal TPP yang Diterima Tak 100 Persen
Indonesia
Akibat Aturan Menpan RB, Ribuan CPNS dan PPPK Solo Nasibnya Mengambang
Pengangkatan PNS diundur hingga Oktober 2025, sementara PPPK hingga Maret 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Maret 2025
Akibat Aturan Menpan RB, Ribuan CPNS dan PPPK Solo Nasibnya Mengambang
Indonesia
BKN Umbar Janji Manis, Bakal Lobi Perusahaan yang Pegawainya Resign Demi CPNS
BKN kini mengumbar janji manis. Pihaknya mengatakan akan melobi perusahaan yang pegawainya resign demi CPNS.
Soffi Amira - Senin, 10 Maret 2025
BKN Umbar Janji Manis, Bakal Lobi Perusahaan yang Pegawainya Resign Demi CPNS
Bagikan