Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemerintah sedang memproses Surat Keputusan (SK) mengenai pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang diproses Istana Negra.
Proses ini dilakukan setelah sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memecat Wahyu sebagai komisioner KPU.
Baca Juga
Pakar Hukum Nilai Kasus Wahyu KPU Bukan Penyuapan Tapi Penipuan
"Pemberhentian tetap anggota KPU saudara WS (Wahyu Setiawan) sesuai perundang-undangan, sedang diproses," kata Jubir Istana Fadjroel Rachman kepada di Jakarta, Jumat (17/1).
Salinan putusan sidang DKPP telah diterima Kementerian Sekretariat Negara. Setelah ini Presiden Jokowi tinggal menerbitkan surat keputusan untuk menindaklanjuti putusan tersebut.
Saat ditanya soal pengganti Wahyu, Fadjroel belum mau berbicara banyak "Tahap sekarang memproses pemberhentian WS dulu," kata Fadjroel Rachman.
Baca Juga
KPK Diminta Jangan Tarik Pihak yang Tak Terlibat di Kasus Wahyu Setiawan
Dia mengatakan bahwa anggota KPU diberhentikan oleh presiden. Dan, presiden memberhentikan berdasarkan keputusan DKPP.
"Berdasarkan keputusan DKPP pada 16 Januari 2020 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu WS selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sedang diproses," tuturnya.
Seperti diketahui Wahyu terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK karena diduga menerima suap terkait proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP Harun Masiku yang kini buron.
Sanksi ini dijatuhkan oleh DKPP melalui sidang pembacaan putusan yang digelar Kamis (16/1/2020).
"Menjatuhkan sanksi pembehentian tetap kepada teradu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI sejak putusan ini dibacakan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPP Muhammad dalam persidangan di Gedung DKPP, Thamrin, Jakarta Pusat.
Divonis
Baca Juga Wahyu Setiawan Lakukan Perbuatan Melenceng dari Demokrasi
Dalam pertimbangannya, DKPP menyatakan bahwa Wahyu Setiawan telah melanggar kode etik karena melakukan pertemuan di luar kantor KPU dengan sejumlah pihak yang mengupayakan penetapan Politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku sebagai anggota DPR nelalui proses pergantian antarwaktu (PAW). (Knu)
