Pemerintah Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 29 Januari 2023
Pemerintah Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. ANTARA/Wuryanti Puspitasari.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah mengintensifkan tiga strategi kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran guna mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

"Strategi dimaksud meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan," kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Baca Juga:

3 Konsep Ridwan Kamil Turunkan Kemiskinan di Jawa Barat

Menko PMK menambahkan, strategi kebijakan tersebut dilakukan dengan mengedepankan keterpaduan, konvergensi, dan sinergi program, serta kerja sama antarseluruh pemangku kepentingan.

"Perlu adanya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa," katanya.

Muhadjir Effendy menambahkan, strategi kebijakan tersebut perlu dilaksanakan secara tepat sasaran dan difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024.

Dia menjelaskan, pemerintah menargetkan menghapuskan angka kemiskinan ekstrem dari empat persen menjadi nol persen pada 2024.

"Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait," katanya.

Menko menambahkan, untuk memastikan ketepatan sasaran, diperlukan penetapan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa jajaran pemerintah daerah sudah mengetahui intervensi dan kebijakan seperti apa yang harus ditempuh untuk memenuhi target pemberantasan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

"Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semuanya, pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan," kata Jokowi.

Baca Juga:

Angka Kemiskinan Jakarta Turun Semenjak Pandemi pada September 2022

#Angka Kemiskinan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Aliansi Mitra Global Pengentasan Kemiskinan
Indonesia menjadi wakil ketua bersama Pantai Gading, Brazil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan. Sementara posisi ketua dipegang China melalui Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Zhang Lu.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Indonesia Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Aliansi Mitra Global Pengentasan Kemiskinan
Indonesia
Presiden Prabowo Terpukul, Ekonomi Tumbuh tapi Kemiskinan Bertambah
Prabowo menjelaskan ekonomi Indonesia dalam tujuh tahun terakhir tumbuh sekitar 5 persen per tahun atau setara akumulasi 35 persen.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Terpukul, Ekonomi Tumbuh tapi Kemiskinan Bertambah
Indonesia
Masyarakat Rentan Miskin Bertambah, Cak Imin Minta Warga Bersabar
"Akan ada saatnya kita bergerak untuk mengatasi yang rentan miskin. Sabar, kita akan terus bekerja keras."
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Masyarakat Rentan Miskin Bertambah, Cak Imin Minta Warga Bersabar
Indonesia
Prabowo Tegaskan Bakal Lindungi Rakyat dari Kemiskinan hingga Kelaparan
Presiden RI, Prabowo Subianto, berjanji akan melindungi rakyat Indonesia dari kemiskinan hingga kelaparan.
Soffi Amira - Minggu, 08 Februari 2026
Prabowo Tegaskan Bakal Lindungi Rakyat dari Kemiskinan hingga Kelaparan
Indonesia
BPS Laporkan Jumlah Penduduk Miskin dan Ketimpangan Turun Tipis di 2025
Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 23,36 juta orang, menurun 0,49 juta orang terhadap Maret 2025 dan menurun 0,70 juta orang terhadap September 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
 BPS Laporkan Jumlah Penduduk Miskin dan Ketimpangan Turun Tipis di 2025
Indonesia
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Data BPS menyebut pada 2022 kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 jiwa sebanyak 3,9 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Indonesia
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bakal mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Indonesia
Prabowo Sebut Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Angkat Keluarga Keluar dari Kemiskinan
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, lulusan Sekolah Rakyat bisa mengangkat keluarga dari kemiskinan. Ia mengatakan itu saat hadir di Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat, Jumat (22/8).
Soffi Amira - Sabtu, 23 Agustus 2025
Prabowo Sebut Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Angkat Keluarga Keluar dari Kemiskinan
Berita
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Pertumbuhan ekonomi 2026 diprediksi mencapai 5,4 persen. Presiden RI, Prabowo Subianto, percaya diri angka pengangguran dan kemiskinan bisa turun.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Indonesia
DPRD Bersyukur Jakarta Tidak Masuk 10 Provinsi Termiskin, Akui Program Pemprov Tepat Sasaran
Padahal tiga besar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia berada di Pulau Jawa
Wisnu Cipto - Kamis, 31 Juli 2025
DPRD Bersyukur Jakarta Tidak Masuk 10 Provinsi Termiskin, Akui Program Pemprov Tepat Sasaran
Bagikan