Pemerintah Pastikan Tidak Ada PHK Tenaga Honorer di Kementerian dan Lembaga


Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memastikan, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga.
Hal itu ditegaskan Sri Mulyani saat merespons isu yang berkembang di masyarakat, terkait rencana pemangkasan pegawai honorer imbas efisiensi anggaran pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/20225.
“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer,” kata Sri Mulyani saat jumpa pers di Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2).
Sri Mulyani menjelaskan, meskipun terdapat langkah efisiensi dan rekonstruksi anggaran di beberapa kementerian dan lembaga, tetapi hal tersebut tidak akan berdampak pada status tenaga honorer.
Baca juga:
Menurutnya, efisiensi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan anggaran kementerian dan lembaga tidak mengganggu keberlanjutan pengeluaran untuk tenaga honorer.
"Kami memastikan bahwa efisiensi anggaran kementerian dan lembaga tidak akan mempengaruhi tenaga honorer," ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyatakan penelitian akan dilakukan untuk memastikan, bahwa efisiensi tersebut tidak mengganggu belanja untuk tenaga honorer.
“Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut maka efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik,” pungkasnya. (Pon)
Baca juga:
Istana Tanggapi Isu PHK Menyusul Efisiensi Anggaran Kementerian dan Lembaga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan

Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan

Penjarahan Rumah Pribadi Menkeu Sri Mulyani Jadi Sorotan, Pengamanan Idealnya Setara Wakil Presiden

Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar

Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK

Ungkapan Mendalam Sri Mulyani usai Rumahnya Dijarah: Hilangnya Rasa Aman, Kepastian Hukum, dan Perikemanusiaan

Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak Baru di 2026

6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan

Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja

Sri Mulyani Indrawati Minta Maaf Setelah Rumah Dijarah, Terima Semua Kritik dan Cacian
