Pemerintah Pastikan Tidak Ada PHK Tenaga Honorer di Kementerian dan Lembaga
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memastikan, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga.
Hal itu ditegaskan Sri Mulyani saat merespons isu yang berkembang di masyarakat, terkait rencana pemangkasan pegawai honorer imbas efisiensi anggaran pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/20225.
“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer,” kata Sri Mulyani saat jumpa pers di Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2).
Sri Mulyani menjelaskan, meskipun terdapat langkah efisiensi dan rekonstruksi anggaran di beberapa kementerian dan lembaga, tetapi hal tersebut tidak akan berdampak pada status tenaga honorer.
Baca juga:
Menurutnya, efisiensi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan anggaran kementerian dan lembaga tidak mengganggu keberlanjutan pengeluaran untuk tenaga honorer.
"Kami memastikan bahwa efisiensi anggaran kementerian dan lembaga tidak akan mempengaruhi tenaga honorer," ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyatakan penelitian akan dilakukan untuk memastikan, bahwa efisiensi tersebut tidak mengganggu belanja untuk tenaga honorer.
“Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut maka efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik,” pungkasnya. (Pon)
Baca juga:
Istana Tanggapi Isu PHK Menyusul Efisiensi Anggaran Kementerian dan Lembaga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Begini Cara Laporkan PHK dan Gaji Tidak Sesuai ke Kemenaker
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
[HOAKS atau FAKTA]: Purbaya Yudhi Sadewa Kena Marah Sri Mulyani Gara-Gara Banyak Penggemar
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri