Pemerintah Kembali Serap Utang Rp 22 Triliun dari Lelang SUN

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Mei 2024
Pemerintah Kembali Serap Utang Rp 22 Triliun dari Lelang SUN

Petugas menunjukan uang pecahan rupiah di Jakarta, Rabu (31/1/2024). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah kembalio menyerap dana dari lelang delapan seri surat utang negara (SUN). Kali ini dana yang diserap senilai Rp 22 triliun pada 28 Mei 2024.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengungkapkan total penawaran yang masuk mencapai Rp 47,11 triliun.

Seri yang dilelang di antaranya SPN03240828 (penerbitan baru), SPN12250529 (penerbitan baru), FR0101 (pembukaan kembali), FRSDG001 (pembukaan kembali), FR0100 (pembukaan kembali), FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0102 (pembukaan kembali).

Serapan terbesar berasal dari seri FR0100 yang dimenangkan sebesar Rp 9,4 triliun dari penawaran masuk Rp 14,08 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,91957 persen.

Baca juga:

Megawati Pilih Mending Bentuk Kabinet Ramping, Tapi Utang Negara Cepat Lunas

Serapan berikutnya yaitu seri FR0101 yang dimenangkan sebesar Rp 6,95 triliun dari penawaran masuk Rp 14,73 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,88985 persen.

Dari seri FR0097, pemerintah memenangkan dana senilai Rp 2,05 triliun dari penawaran masuk Rp 3,98 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri FR0097 yaitu 7,01960 persen.

Kemudian, pemerintah menyerap dana Rp 1,35 triliun dari seri FR0102 yang menerima penawaran masuk Rp 2,73 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,02943 persen.

Pemerintah selanjutnya memenangkan dana senilai Rp850 miliar dari seri FRSDG001. Seri ini menerima penawaran masuk Rp 1,62 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,85933 persen.

Dari seri FR0098, diserap dana sebesar Rp 750 miliar dari penawaran masuk Rp 3,29 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan yaitu 6,97982 persen.

Baca juga:

Utang Swasta dan Pemerintah Kembali Turun

Sementara dari seri SPN12250529 dan SPN03240828, pemerintah memenangkan nominal masing-masing sebesar Rp 400 miliar dan Rp 250 miliar.

Seri SPN12250529 menerima penawaran masuk sebesar Rp 4,19 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,79500 persen.

Sedangkan seri SPN03240828 menerima penawaran masuk Rp 2,46 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,56816 persen. (*)

#Surat Utang Negara #Utang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Perusahaan Swasta Mulai Beli Patriot Bond, Jatuh Tempo 21 Oktober 2032
Danantara Indonesia, melalui holding investasi PT Danantara Investment Management (DAM) menawarkan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) tanpa melalui penawaran umum secara bertahap tahun 2025 tahap I alias Patriot Bond.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Perusahaan Swasta Mulai Beli Patriot Bond, Jatuh Tempo 21 Oktober 2032
Indonesia
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp 692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp 1.097,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Menkeu memandang, Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Indonesia
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Langkah ini, penting untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap utang proyek yang dikerjakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Indonesia
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Angka itu, bisa jadi lebih besar karena belum termasuk potensi kerugian keuangan negara lain yang menyertainya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Indonesia
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Secara ekonomi, jalur Jakarta–Surabaya dinilai lebih menjanjikan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Indonesia
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Indonesia
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Abdullah mengaku prihatin dan miris dengan banyaknya insiden tindak pidana yang dilakukan oleh penagih utang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Indonesia
Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang
Purbaya yakin tidak akan menarik utang besar pada tahun anggaran 2026. Malah, percaya diri utang yang diterbitkan nanti bisa lebih rendah dari target yang dipatok pada APBN 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang
Bagikan