Pemerintah Kembali Gulirkan Bantuan Subsidi Upah, Begini Cara Mendapatkannya

Merahputih.com - Pemerintah memberikan program bantuan tunai dengan kema Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja. Kebijakan ini akan mulai bergulir pada Juni 2025.

Program BSU menyasar kepada pekerja dengan kriteria pendapatan bulanannya (gaji) di bawah Rp 3,5 juta. Besaran dana bantuannya diberikan sekitar Rp 150 ribu per bulan selama dua bulan.

Dilansir berbagai sumber, untuk mendapatkan BSU tahun ini ketentuam barunya akan segera diumumkan.

Baca juga:

Pekerja DKI dengan Gaji Rp 4,7 Juta Tetap Dapat Bantuan Subsidi Upah

Namun merujuk dari peraturan era Presiden Joko Widodo alias Jokowi, peserta penerima BSU mesti terdaftar dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Cara Mendaftarkan Diri ke BSU Berdasarkan Ketentuan Tahun 2022

1. Kunjungi website Kemnaker khusus BSU di https://bsu.kemnaker.go.id/ dan pilih menu 'Daftar Sekarang'.

2. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, rekening bank yang masih aktif, dan NPWP.

3. Masukkan data diri dengan lengkap dan akurat, yang meliputi nama, NIK, tanggal lahir, nomor telepon, dan lainnya. Tinjau kembali data sebelum mengajukan permohonan.

4. Terima Kode OTP

Penting sekali melampirkan kode OTP untuk verifikasi data. Pendaftar yang sudah login ke web yang dituju, akan menerima kode OTP lewat SMS ke nomor telepon yang didaftarkan. Kemudian, kalian bisa masukkan kode tersebut sebagai langkah verifikasi data.

5. Lengkapi data diri

Pada halaman verifikasi, kalian akan menemukan berbagai data tambahan, seperti alamat rumah, perusahaan tempat bekerja, nomor rekening bank, dan lainnya.

6. Setelah semua data terisi lengkap, klik tombol 'submit'.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 150.000 per bulan kepada 17 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, serta 3,4 juta guru honorer. Bantuan ini akan dicairkan sekaligus pada bulan Juni 2025.

Insentif juga diberikan bagi sektor padat karya berupa diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen yang berlaku dari Agustus 2025 hingga Januari 2026. ((Tka)