Pemerintah Keluarkan 7 Seri Surat Berharga Syariah Rp 10 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Juli 2024
Pemerintah Keluarkan 7 Seri Surat Berharga Syariah Rp 10 Triliun

Ilsutrasi - Petugas bank menunjukkan lembaran uang rupiah di salah satu bank di Jakarta. (ANTARA FOTO/Putu Indah Savitri/sgd/YU/am.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah menyerap dana Rp 10 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 16 Juli 2024.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan total penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp 27,71 triliun.

Seri yang lelang di antaranya SPNS20012025 (pembukaan kembali), SPNS01042025 (pembukaan kembali), PBS032 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), PBS004 (pembukaan kembali), PBS039 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Penyerapan terbesar berasal dari seri PBS030 yang dimenangkan senilai Rp 5,5 triliun dari penawaran masuk Rp 6,96 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,80167 persen.

Baca juga:

Utang Luar Negeri Indonesia Kembali Naik

Serapan berikutnya yaitu seri PBS038 yang dimenangkan sebesar Rp 1,85 triliun dari penawaran masuk Rp 4,70 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,15493 persen.

Selanjutnya, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 1,1 triliun dari seri PBS032 yang menerima penawaran masuk Rp 9,93 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,81997 persen.

Dari seri SPNS20012025, Pemerintah meraup dana Rp 600 miliar dari penawaran masuk Rp 2,19 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,81833 persen.

Kemudian, Pemerintah menyerap dana Rp550 miliar dari seri SPNS01042025 yang menerima penawaran masuk Rp 3,33 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,89924 persen.

Baca juga:

Pemerintahan Prabowo Bakal Naikkan Rasio Utang, Airlangga: Baru Wacana

Adapun dari seri PBS004, Pemerintah memenangkan dana sebesar Rp 300 miliar. Penawaran masuk untuk seri ini yaitu Rp 387 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,95853 persen.

Sedangkan dari seri PBS039, Pemerintah meraup dana Rp100 miliar dari penawaran masuk Rp201 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,02696 persen. (*)

#Surat Berharga Negara #Utang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp 692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp 1.097,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Indonesia
Danantara Ingin Investasikan Duit di Pasar Saham, Saat Ini Masih di Surat Berharga Negara
Fokus Danantara Indonesia saat ini salah satunya adalah memperdalam pasar saham Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
Danantara Ingin Investasikan Duit di Pasar Saham, Saat Ini Masih di Surat Berharga Negara
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Menkeu memandang, Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Indonesia
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Langkah ini, penting untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap utang proyek yang dikerjakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Indonesia
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Angka itu, bisa jadi lebih besar karena belum termasuk potensi kerugian keuangan negara lain yang menyertainya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Indonesia
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Secara ekonomi, jalur Jakarta–Surabaya dinilai lebih menjanjikan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Indonesia
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Indonesia
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Abdullah mengaku prihatin dan miris dengan banyaknya insiden tindak pidana yang dilakukan oleh penagih utang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Indonesia
Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang
Purbaya yakin tidak akan menarik utang besar pada tahun anggaran 2026. Malah, percaya diri utang yang diterbitkan nanti bisa lebih rendah dari target yang dipatok pada APBN 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang
Bagikan