Pemerintah Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG Presidensi G20

MerahPutih.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menghadiri GSMA Ministerial Programme Strategies for Energising the Data Economy, di Barcelona, Spanyol, Selasa (1/3).

Dalam kesempatan itu, Johnny mengungkapkan Pemerintah Indonesia berupaya mendorong adopsi tata kelola data dalam Forum Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 tahun ini.

Baca Juga

Perputaran Uang Saat G20 Lebih Besar dibanding Pertemuan IMF dan Bank Dunia

“Sangat penting bagi sebuah negara untuk memiliki fondasi kepercayaan yang kuat sebagai prasyarat yang mendasari pelaksanaan cross border data flow and data free flow. Penggunaan aliran data lintas batas yang tepat diharapkan dapat mempercepat kontribusi terhadap perekonomian dunia,” ujar Johnny dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (3/3).

Selama pandemi COVID-19 terlihat data khususnya di ruang digital memainkan peran penting dalam inovasi hingga pengembangan ekspansi bisnis serta solusi pemulihan akibat pandemi.

Menteri Johnny menilai bukan hanya di Indonesia namun juga secara global, bahwa implementasi aliran data lintas batas memiliki tantangan tersendiri.

Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menekankan isu tentang cross-border data flow dan data free-flow with trust untuk menunjukkan peran penting data dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital.

“Selain itu, keamanan dan kedaulatan data setiap negara juga harus diperhatikan dengan penuh hormat, dengan penekanan pada prinsip-prinsip transparansi, keabsahan, keadilan, dan timbal balik,” kata Johnny.

Dalam Presidensi G20 Indonesia, diharapkan solusi tata kelola data memegang prinsip bahwa transfer data lintas negara wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum negara dan hukum internasional yang berlaku.

Dengan demikian, keabsahan kerja sama dan kolaborasi antarnegara tetap berjalan dengan baik dan terhindar dari perasaan yang tidak nyaman.

“Dan untuk menjawab tantangan yang dimaksud, Indonesia menerapkan empat pilar dalam cross-border data flow and data free-flow with trust yakni lawfulness, fairness, transparency dan reciprocity,” jelasnya.

Baca Juga

Presidensi G20 Bisa Dijadikan Indonesia Buat Redam Konflik Rusia-Ukraina

Mengutip hasil studi Information Technology and Innovation Foundation, Politisi Nasdem itu menjelaskan empat prinsip penerapan kebijakan data free flow with trust.

Ia yakin dengan mengatakan empat prinsip itu akan masuk dalam pembahasan isu prioritas di Digital Economy Working Group (DEWG) yang dipimpin Indonesia tahun ini.

“Pertama, pihak yang mengumpulkan data harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, dan pembagian data yang dikumpulkan,” tuturnya.

Kedua, setiap negara harus menerapkan mekanisme yang direvisi dan diperbarui untuk mengelola akses data lintas batas untuk tujuan penegakan hukum.

Ketiga, negara harus memikul tanggung jawab untuk menghentikan aliran data yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

Terakhir rekomendasi yang keempat dalam laporan studi berjudul “Prinsip dan Kebijakan untuk Aliran Bebas Data dengan Kepercayaan” tahun 2021, Johnny menyatakan negara-negara harus mendukung peran enkripsi dalam mengamankan aliran data dan teknologi digital.

“Indonesia akan memfasilitasi diskusi tentang masalah ini, untuk mencapai definisi umum yang jelas tentang kepercayaan dan prinsip-prinsip umum pada kegiatan aliran data lintas batas, yang nilainya akan diterapkan pada tingkat praktis,” ungkap Menkominfo.

Dalam Presidensi G20 Indonesia, Menteri Johnny menyatakan inisiatif itu akan mempertimbangkan poin-poin kunci dari kesamaan pemetaan dalam pendekatan regulasi untuk Cross-Border Data Transfer yang dikembangkan oleh Presidensi Italia sebelumnya.

Sebagai komitmen untuk mendorong agenda transformasi digital Indonesia, kebijakan arus lalu lintas data menjadi bagian dari fokus Pemerintah Indonesia untuk mencapai tata kelola data yang kuat.

“Saya ingin tekankan bahwa optimalisasi penggunaan data bagi pemerintah Indonesia tidak hanya sebatas pembuatan regulasi tata kelola data,” pungkasnya. (*)

Baca Juga

Dukung Presidensi G20, PLN Operasikan Jaringan Listrik Kabel Tanah di Labuan Bajo