Pemerintah Harus Cari Solusi Selesaikan Konflik di Papua


Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. (Foto: dpr.go.id).
MerahPutih.com - DPR RI mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membentuk tim penanganan konflik secara khusus guna menyelesaikan masalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, mendorong agar Pemerintah Pusat dan Daerah, Panglima TNI dan Kapolri untuk mencari solusi dalam mengatasi konflik yang terjadi di Papua yang dilakukan KKB.
Baca Juga:
Kapolri Listyo Perbanyak Kuota Penerimaan Calon Polisi Bagi Pemuda Asli Papua
"Jangan sampai roda pemerintahan di daerah terhambat karena konflik yang berkepanjangan" tuturnya di Jakarta, Minggu (14/3).
Terlebih, Azis meminta TNI dan Polri untuk meningkatkan pengamanan di wilayah penerbangan sipil Papua, setelah terjadinya penyanderaan pesawat perintis maskapai Susi Air di lapangan terbang Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua.
"Jangan sampai masyarakat merasa takut dan enggan melakukan aktifitas kesehariannya" papar Azis.
Mantan Ketua Komisi III pun mempertanyakan keberadaan TNI dan Polri hingga akhirnya 30 orang KKB Papua, Bisa dengan mudah menguasai lapangan terbang Wangbe dan melakukan penyanderaan terhadap pilot dan penumpang Susi Air.
"Fungsi intelejen harus lebih dimaksimalkan, penambahan personel prajurit baik TNI dan Polri harus lebih diprioritaskan untuk menjaga masyarakat dari teror yang dilakukan KKB, Sehingga masyarakat merasa aman" ungkap Azis. (Asp)
Baca Juga:
7 Pelajar Papua Timba Ilmu di Tiga Universitas di Amerika
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Gempa ‘Darat’ Magintudo 6,6 di Nabire Papua Tengah Dipicu Pergerakan di Sesar Anjak Weyland, Getarannya Bikin Orang Bangun Terkaget

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Rusuh di Yalimo, Enam Personel Satgas Maleo Kopassus Terkepung Berhasil Dievakuasi

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
![[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis](https://img.merahputih.com/media/a9/91/49/a991495b03e20378128fb67be1fca0df_182x135.png)