Pemerintah Harus Cari Solusi Selesaikan Konflik di Papua

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Maret 2021
Pemerintah Harus Cari Solusi Selesaikan Konflik di Papua

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. (Foto: dpr.go.id).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membentuk tim penanganan konflik secara khusus guna menyelesaikan masalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, mendorong agar Pemerintah Pusat dan Daerah, Panglima TNI dan Kapolri untuk mencari solusi dalam mengatasi konflik yang terjadi di Papua yang dilakukan KKB.

Baca Juga:

Kapolri Listyo Perbanyak Kuota Penerimaan Calon Polisi Bagi Pemuda Asli Papua

"Jangan sampai roda pemerintahan di daerah terhambat karena konflik yang berkepanjangan" tuturnya di Jakarta, Minggu (14/3).

Terlebih, Azis meminta TNI dan Polri untuk meningkatkan pengamanan di wilayah penerbangan sipil Papua, setelah terjadinya penyanderaan pesawat perintis maskapai Susi Air di lapangan terbang Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua.

"Jangan sampai masyarakat merasa takut dan enggan melakukan aktifitas kesehariannya" papar Azis.

Papua. (Tangkapan Layar)
Papua. (Tangkapan Layar)

Mantan Ketua Komisi III pun mempertanyakan keberadaan TNI dan Polri hingga akhirnya 30 orang KKB Papua, Bisa dengan mudah menguasai lapangan terbang Wangbe dan melakukan penyanderaan terhadap pilot dan penumpang Susi Air.

"Fungsi intelejen harus lebih dimaksimalkan, penambahan personel prajurit baik TNI dan Polri harus lebih diprioritaskan untuk menjaga masyarakat dari teror yang dilakukan KKB, Sehingga masyarakat merasa aman" ungkap Azis. (Asp)

Baca Juga:

7 Pelajar Papua Timba Ilmu di Tiga Universitas di Amerika

#Papua #Keselamatan Penerbangan #Konflik Papua #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gempa ‘Darat’ Magintudo 6,6 di Nabire Papua Tengah Dipicu Pergerakan di Sesar Anjak Weyland, Getarannya Bikin Orang Bangun Terkaget
Gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).
Dwi Astarini - 44 menit lalu
Gempa ‘Darat’ Magintudo 6,6 di Nabire Papua Tengah Dipicu Pergerakan di Sesar Anjak Weyland, Getarannya Bikin Orang Bangun Terkaget
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen
Jumlah peserta terendah terdapat di tiga provinsi lainnya, yaitu Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Rusuh di Yalimo, Enam Personel Satgas Maleo Kopassus Terkepung Berhasil Dievakuasi
Puluhan bangunan terbakar, termasuk ruko, kos-kosan, rumah dinas, kantor dinas, serta fasilitas TNI dan Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Rusuh di Yalimo, Enam Personel Satgas Maleo Kopassus Terkepung Berhasil Dievakuasi
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Bagikan