Pemerintah Harus Cari Solusi Selesaikan Konflik di Papua
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. (Foto: dpr.go.id).
MerahPutih.com - DPR RI mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membentuk tim penanganan konflik secara khusus guna menyelesaikan masalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, mendorong agar Pemerintah Pusat dan Daerah, Panglima TNI dan Kapolri untuk mencari solusi dalam mengatasi konflik yang terjadi di Papua yang dilakukan KKB.
Baca Juga:
Kapolri Listyo Perbanyak Kuota Penerimaan Calon Polisi Bagi Pemuda Asli Papua
"Jangan sampai roda pemerintahan di daerah terhambat karena konflik yang berkepanjangan" tuturnya di Jakarta, Minggu (14/3).
Terlebih, Azis meminta TNI dan Polri untuk meningkatkan pengamanan di wilayah penerbangan sipil Papua, setelah terjadinya penyanderaan pesawat perintis maskapai Susi Air di lapangan terbang Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua.
"Jangan sampai masyarakat merasa takut dan enggan melakukan aktifitas kesehariannya" papar Azis.
Mantan Ketua Komisi III pun mempertanyakan keberadaan TNI dan Polri hingga akhirnya 30 orang KKB Papua, Bisa dengan mudah menguasai lapangan terbang Wangbe dan melakukan penyanderaan terhadap pilot dan penumpang Susi Air.
"Fungsi intelejen harus lebih dimaksimalkan, penambahan personel prajurit baik TNI dan Polri harus lebih diprioritaskan untuk menjaga masyarakat dari teror yang dilakukan KKB, Sehingga masyarakat merasa aman" ungkap Azis. (Asp)
Baca Juga:
7 Pelajar Papua Timba Ilmu di Tiga Universitas di Amerika
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Semua Menteri Gerindra Kumpul di Syukuran HUT Partai di DPR
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden