Kapolri Listyo Perbanyak Kuota Penerimaan Calon Polisi Bagi Pemuda Asli Papua

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 13 Maret 2021
Kapolri Listyo Perbanyak Kuota Penerimaan Calon Polisi Bagi Pemuda Asli Papua

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kuliah umum kebangsaan yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) (MP/Kanugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan penambahan kuota kepada personel Bintara yang merupakan putra asli Papua untuk mengikuti sekolah perwira.

Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menjelaskan, berdasarkan surat dari As SDM Mabes Polri, Polda Papua mendapat tambahan kuota sebanyak 77 orang. Sementara itu, Polda Papua Barat yang diterima berjumlah 150 orang.

Baca Juga

Kapolri Minta BRI Bantu UMKM, Bangun Rumah dan Asrama Polisi


"Sehingga total bintara Polda Papua yang mengikuti pendidikan Sekolah Inspektur Polisi ( SIP) angkatan 50 tahun 2021 sebanyak 246 orang. Lalu, Polda Papua Barat 150," kata Argo dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (13/3).

Calon peserta didik yang merupakan Bintara Polda Papua terdiri dari Orang Asli Papua (OAP) dan pendatang tersebut telah mengikuti tahapan seleksi dari pemeriksaan administrasi hingga terakhir Ujian Naskah Karya Perorangan (NKP) telah dinyatakan lolos terpilih.

Untuk Bintara Polri orang asli Papua yang mengikuti seleksi dari awal pemeriksaan administrasi hingga terakhir ujian Naskah Karya Perorangan ( NKP) semua telah terakomodir dan dinyatakan lulus.

"Para bintara yang dinyatakan lulus tersebut akan mengikuti pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) di Sukabumi selama 7 bulan," ujar Argo.

/media/9e/37/c1/9e37c1d6a9f998d59f2c6dde6d19b4e7.png
Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono. Foto: Humas Polri

Kapolri memberikan perhatian lebih kepada dua Polda yakni Polda Papua dan Papua Barat dengan memberikan kuota tambahan kepada calon peserta didik.

Sebelumnya Polda Papua mendapatkan kuota reguler sebanyak 41 orang di tambah kuota tambahan sebanyak 205 orang sehingga menjadi 246 orang sedangkan Polda Papua Barat mendapatkan kuota reguler sebanyak 47 orang dan mendapat kuota tambahan sebanyak 103 orang sehingga menjad 150 orang.

Penambahan kuota tersebut berkat hasil koordinasi dan kerja keras Polda Papua dan Papua Barat bersama Gubernur dan pimpinan Polri di Mabes Polri untuk memperhatikan para bintara polri yang berada di Papua dan Papua Barat terlebih Orang Asli Papua (OAP).

Ia memberikan apresiasi kepada Pemda setempat karena telah memberi dukungan kepada para bintara Polri yag mengabdikan diri di Papua dan papua Barat.

"Terlebih Orang Asli Papua (OAP) sehingga dapat mengikuti pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP)," kata Argo.

Dengan penambahan kuota ini diharapkan para peserta didik dapat mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat melahirkan para perwira yang Presisi yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing. (Knu)

Baca Juga

Di Depan Mahasasiswa UI, Kapolri Sindir Pihak yang Belum 'Move On' dari Pilpres

#Kapolri #Kapolri Listyo #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku prihatin atas musibah yang menimpa para personel.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Bagikan