Pemerintah Diproyeksikan Tambah Surat Utang Rp 1.400 Triliun di 2025

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Oktober 2024
Pemerintah Diproyeksikan Tambah Surat Utang Rp 1.400 Triliun di 2025

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Surat utang pemerintah yang akan jatuh tempo ada di kisaran Rp 700 - Rp 800 triliunan pada tahun depan, ditambah adanya kebutuhan untuk membiayai defisit anggaran yang senilai Rp 600 triliunan.

Ekonom PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto memproyeksikan bahwa Pemerintah Indonesia melakukan penerbitan surat utang (obligasi) mencapai Rp 1.400 triliun pada tahun 2025.

"Mungkin di tahun depan ada sekitar Rp 1.400 triliun penerbitan surat utang yang akan dilakukan oleh pemerintah," ujar Suhindarto dalam Konferensi Pers Pefindo di Jakarta, Kamis (24/10).

Terkait banyaknya surat utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025, pada tahun 2020 penerbitannya meningkat signifikan dibandingkan tahun - tahun sebelumnya seiring terjadinya pandemi COVID-19.

Baca juga:

Mengenal Pengertian Hutang Konsumtif Beserta Contohnya

"Itu hampir semua atau sebagian besar surat utang (pemerintah) yang terbit di tahun 2020 itu kan bertenor lima tahun. Nah lima tahunnya itu akan jatuh tempo di tahun depan (2025), sehingga kebutuhan pemerintah untuk me-refinancing itu sendiri cukup besar di tahun depan,” jelas Suhindarto.

Ia mengatakan, dengan tingginya penerbitan surat utang pemerintah, akan membuat adanya persaingan yang ketat dalam pencarian dana atau penarikan dana antara pemerintah dengan korporasi pada tahun depan.

“Sehingga, kami perkirakan untuk kupon yang ditawarkan pun di tahun depan mungkin masih akan cukup tinggi, meskipun sudah diimbangi dengan kondisi pelonggaran di sektor moneter,” ujar Suhindarto.

Dari sisi kupon surat utang pemerintah pada 2025, tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun ini, seperti target Imbal Hasil Obligasi Indonesia 10 Tahun yang ditargetkan di angka 7 persen.

"Atau lebih tinggi dibandingkan kondisi di tahun ini," katanya. (*)

#Utang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Saat ini, Indonesia memiliki kewajiban pembayaran utang untuk proyek kerata Whoosh sekitar Rp 1,2 triliun per tahun kepada China.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Indonesia
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp 692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp 1.097,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Menkeu memandang, Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Indonesia
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Langkah ini, penting untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap utang proyek yang dikerjakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Indonesia
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Angka itu, bisa jadi lebih besar karena belum termasuk potensi kerugian keuangan negara lain yang menyertainya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Indonesia
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Secara ekonomi, jalur Jakarta–Surabaya dinilai lebih menjanjikan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Indonesia
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Indonesia
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Abdullah mengaku prihatin dan miris dengan banyaknya insiden tindak pidana yang dilakukan oleh penagih utang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Indonesia
Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang
Purbaya yakin tidak akan menarik utang besar pada tahun anggaran 2026. Malah, percaya diri utang yang diterbitkan nanti bisa lebih rendah dari target yang dipatok pada APBN 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang
Bagikan