Pemerintah Dinilai Lamban Tangani Kasus Pelanggaran HAM

MerahPutih Nasional - Kontras menilai langkah pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terbilang masih lamban. Pemerintah barus bisa menyelesaikan masalah lampau hanya di tingkat ekonomi saja.

"Kalau saya melihat pemerintah sekarang ini masih lamban dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Namun, di sektor ekonomi saja yakni dengan menangkap salah satu kroni Soeharto, Samadikun, beberapa waktu lalu," ujar Wakil Kordinator Kontras Puri Kencana Putri saat ditemui di Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat, Sabtu (21/5).

Puri mengkritisi pemerintah dalam menangani sektor ekonomi dengan memberikan akses kolektif kepada publik dan hanya dinikmati oleh kelompok usaha dan pebisnis.

"Karena motivasi pemerintah hari ini adalah membuat akses seluas-luasnya. Tapi sejauh ini, belum mencapai level bawah yakni masyarakat dipinggirkan seperti kelompok buruh, kelompok petani, kelompok masyarakat miskin. Pemerintah hanya memberikan kartu BPJS, Kartu Jakarta Sehat itu saja masih belum bisa dikategorikan standar minim," tuturnya.

Dari sisi hukum, pemerintah harus mengambil langkah tegas dalam menangani permasalahan HAM berat dan siapa sajakah aktor-aktor di balik kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

"Kalau perlu, hukum seberat-beratnya bagi para aktor pelanggaran berat dan segera tuntaskan dengan segera," pungkasnya. (Abi)

BACA JUGA:

1. Pesan Komnas HAM Dalam Festival Indonesia Menggugat
2. Festival Indonesia Menggugat Resmi Dibuka Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi
3. BPCB Yogyakarta Pugar Bangunan Tua Pesanggrahan Hamengkubuwono II
4. Rooney: Manchester United Tak Pantas Main di Liga Champions
5. Setya Novanto: Idrus Marham Sekjen dan Nurdin Halid Ketua Harian DPP Partai Golkar