Pemerintah Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Menolak Ahok Jadi Bos BUMN

MerahPutih.com - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai, gerakan penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduduki kursi bos BUMN tak akan berpengaruh. Pasalnya, kelompok yang digawangi oleh Persaudaraan Alumni 212 ini tak memiliki kewenangan untuk menolak.

Stanilasu mengatakan, hanya pemerintah Joko Widodo yang berhak dan bisa menentukan posisi Ahok bakal ditempatkan di mana.

Baca Juga:

Bakal Komandoi BUMN, DPR Sebut Ahok Manusia Langka

"Mereka bisa menolak tapi yang memutuskan bukan mereka," kata Stanislaus kepada merahputih.com di Jakarta, Sabtu (16/11).

Ia menambahkan, pemerintah harus tegas terhadap gerakan yang menolak Ahok sebagai bos BUMN.

"Pemerintah tak usah terganggu aksi aksi seperti itu. Harusnya negara juga tegas dan berwibawa dengan menindak mereka yang berbuat anarkis," jelas Stanislaus.

Stanislaus sependapat bahwa ada kelompol radiakalis di beberapa BUMN yang tak suka Ahok menjabat sebagai pemimpin di sana.

Ia mencontohkan adanya beberapa penangkapan pelaku terorisme yang merupakan karyawan salah satu BUMN.

"Beberapa fakta menyebutkan ada penangkapan teroris di internal BUMN. Seperti di Jawa Barat dan Banten," jelas Stanislaus.

Baca Juga:

Komisi VI DPR Pastikan Ahok Miliki Syarat Jadi Bos PLN

Namun, Stanislaus tak yakin, penunjukkam Ahok semata-mata untuk memberantas kelompol garis keras di sana.

"Penunjukkan Ahok tak mengarah ke spesifik ke sana. Kan ahok juga kinerjanya bagus. Ada faktor lain yang melatarbelakangi seperti pemberantasan korupsi dan perbaikan kinerja," tutup peserta program kajian Intelijen UI ini.

Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) memasang spanduk-spanduk yang menyatakan penolakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengisi jabatan di PT Pertamina (Persero)‎.

Spanduk pemasangan ini dilakukan di beberapa kilang minya milik Pertamina. (Knu)

Baca Juga:

Upaya Penolakan Ahok di Internal Pertamina Dianggap Bentuk Ketakutan