Pemerintah Diminta Perbaiki Layanan Imigrasi

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 12 September 2022
Pemerintah Diminta Perbaiki Layanan Imigrasi

Ilustrasi Paspor (Foto: Mp/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi, mendorong Kemenkumham segera menjalankan perintah Presiden Joko Widodo dalam memperbaiki layanan imigrasi, terutama terkait Visa on Arrival dan Kartu Izin Tinggal Terbatas bagi calon investor asing.

"Langkah Presiden saya yakin demi perbaikan dan memudahkan investor asing masuk ke Indonesia. Tentunya akan berdampak baik pada perekonomian Indonesia untuk kembali pulih dan bangkit, tentu patut kita apresiasi dan kita dukung," kata Andi Rio dikutip dari Antara, Senin (12/9).

Baca Juga:

Imigrasi Cekal Putri Candrawathi ke Luar Negeri

Politikus asal Bone itu berharap pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, dapat terus meningkatkan profesionalitas dan transparansi kepada publik, khususnya warga negara asing (WNA), dari sisi pemberian informasi secara detail.

"Baik prosedur maupun proses pelayanan keimigrasian di Indonesia," tambahnya.

Langkah tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk memulihkan dan mengembalikan kepercayaan WNA kepada Indonesia. Menurut dia, turis maupun investor asing perlu merasa nyaman, aman, dan mendapat kemudahan; sehingga mereka mau menanamkan modal dan membuka lapangan pekerjaan di Tanah Air.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu menjelaskan bahwa seluruh dunia sedang berlomba mendapatkan investor asing untuk memulihkan perekonomian pascapandemi COVID-19.

Baca Juga:

Klarifikasi Ditjen Imigrasi soal Penolakan Paspor Indonesia di Jerman

Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan harus dapat meyakinkan bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan mudah untuk berinvestasi. Seluruh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pihak keimigrasian harus saling berkomunikasi dan berkoordinasi secara sinergis.

"Mari kita wujudkan harapan Pemerintah yang ingin menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara maju. Segala perbaikan atau perubahan tentunya demi kemajuan bangsa Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat," tegasnya.

Sebelumnya, Jumat (9/9), Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Terbatas meminta ada perubahan secara menyeluruh terhadap pelayanan imigrasi di Indonesia karena selama ini banyak menimbulkan keluhan.

"Jadi, yang kami lihat dan disampaikan ke saya banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas (Kartu Izin Tinggal Terbatas) izin tinggal. Auranya yang saya rasakan itu, Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," kata Presiden Jokowi. (*)

Baca Juga:

Seleksi Terbuka Jabatan Dirjen Imigrasi

#Imigrasi #DPR RI #Kemenkumham
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Bagikan