Pemerintah Diminta Perbaiki Layanan Imigrasi

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi, mendorong Kemenkumham segera menjalankan perintah Presiden Joko Widodo dalam memperbaiki layanan imigrasi, terutama terkait Visa on Arrival dan Kartu Izin Tinggal Terbatas bagi calon investor asing.

"Langkah Presiden saya yakin demi perbaikan dan memudahkan investor asing masuk ke Indonesia. Tentunya akan berdampak baik pada perekonomian Indonesia untuk kembali pulih dan bangkit, tentu patut kita apresiasi dan kita dukung," kata Andi Rio dikutip dari Antara, Senin (12/9).

Baca Juga:

Imigrasi Cekal Putri Candrawathi ke Luar Negeri

Politikus asal Bone itu berharap pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, dapat terus meningkatkan profesionalitas dan transparansi kepada publik, khususnya warga negara asing (WNA), dari sisi pemberian informasi secara detail.

"Baik prosedur maupun proses pelayanan keimigrasian di Indonesia," tambahnya.

Langkah tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk memulihkan dan mengembalikan kepercayaan WNA kepada Indonesia. Menurut dia, turis maupun investor asing perlu merasa nyaman, aman, dan mendapat kemudahan; sehingga mereka mau menanamkan modal dan membuka lapangan pekerjaan di Tanah Air.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu menjelaskan bahwa seluruh dunia sedang berlomba mendapatkan investor asing untuk memulihkan perekonomian pascapandemi COVID-19.

Baca Juga:

Klarifikasi Ditjen Imigrasi soal Penolakan Paspor Indonesia di Jerman

Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan harus dapat meyakinkan bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan mudah untuk berinvestasi. Seluruh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pihak keimigrasian harus saling berkomunikasi dan berkoordinasi secara sinergis.

"Mari kita wujudkan harapan Pemerintah yang ingin menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara maju. Segala perbaikan atau perubahan tentunya demi kemajuan bangsa Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat," tegasnya.

Sebelumnya, Jumat (9/9), Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Terbatas meminta ada perubahan secara menyeluruh terhadap pelayanan imigrasi di Indonesia karena selama ini banyak menimbulkan keluhan.

"Jadi, yang kami lihat dan disampaikan ke saya banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas (Kartu Izin Tinggal Terbatas) izin tinggal. Auranya yang saya rasakan itu, Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," kata Presiden Jokowi. (*)

Baca Juga:

Seleksi Terbuka Jabatan Dirjen Imigrasi