Pemerintah Diminta Jangan Pungut Biaya Vaksin PMK

Merahputih.com - Pemerintah diharapkan bisa memberikan kepastian ketersediaan vaksin penyakit mulut dan kaki (PMK) bagi peternak. Hal ini disampaikan menyusul lonjakan kasus PMK pada sapi di tujuh provinsi Indonesia.

"Pastikan bahwa vaksin PMK cukup dan jangan ada pungutan atau biaya vaksin dari peternakan rakyat," ujar Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar dalam keterangannya, Senin (20/1).

Ia juga menekankan pentingnya akses vaksin gratis untuk peternak kecil serta perlunya dukungan terhadap operasional tenaga vaksinasi.

Baca juga:

Vaksin Influenza Berikan Kekebalan Pada Infeksi Akibat Human Metapneumovirus

Ia menyebutkan bahwa pemberlakuan pungutan biaya vaksinasi pada peternak rakyat hanya akan memperburuk situasi.

"Peternakan rakyat tidak boleh dipungut biaya. Sebab faktanya, jangankan dipungut biaya, gratis saja masih banyak peternak yang enggan melaporkan ternaknya untuk divaksin," jelas Politisi Fraksi PAN ini.

Wabah PMK kini telah menjangkiti tujuh provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Lampung. Sejak pertengahan Desember 2024, jumlah kasus PMK terus meningkat, menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak dan masyarakat luas.

Ajbar juga mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bertindak cepat dalam mengatasi wabah ini. Menurutnya, langkah konkret seperti percepatan distribusi vaksin, edukasi kepada peternak, serta jaminan vaksinasi gratis dapat membantu menekan penyebaran virus.

Baca juga:

Gak Semua Penyakit Bisa Dicover! Ini Dia 21 Penyakit yang Gak Bisa Diobatin Gratis Walaupun Punya BPJS

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pendampingan terhadap peternak dalam menghadapi wabah ini. Banyak peternak kecil yang belum menyadari pentingnya vaksinasi, sehingga peran pemerintah sangat krusial dalam memastikan kesadaran dan keterlibatan peternak.

Dengan kasus PMK yang terus meningkat, ia berharap pemerintah mengambil langkah tegas dan strategis demi melindungi sektor peternakan nasional.

"Kesejahteraan peternak harus menjadi prioritas utama, dan pemerintah harus memastikan segala bentuk dukungan tersedia," tandasnya.