Pemerintah Diminta Gencarkan Penelitian dan Edukasi Cegah Hepatitis Akut

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Mei 2022
Pemerintah Diminta Gencarkan Penelitian dan Edukasi Cegah Hepatitis Akut

Ilustrasi hepatitis. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Dalam beberapa pekan terakhir, muncul sejumlah kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya dan menyerang anak-anak. Temuan ini terdeteksi di beberapa negara termasuk Inggris Raya dan Irlandia Utara, Spanyol, Amerika Serikat (AS), Singapura, Jepang hingga Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah, menggencarkan penelitian dan pemeriksaan spesimen terkait fenomena hepatitis misterius di Indonesia.

Baca Juga:

Pemerintah Harus Pakai Skenario Terburuk Hadapi Hepatitis Akut

"Hal ini penting dilakukan agar kita tidak salah langkah dalam mengantisipasi penyebaran hepatitis misterius yang sudah menyerang banyak negara ini," kata Netty di Jakarta, Senin (9/5).

Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini, meminta pemerintah agar memberikan informasi yang jelas pada masyarakat. Edukasi menjadi penting agar masyarakat tidak panik dan meningkatkan kewaspadaan.

"Optimalkan fasilitas, sumber daya dan perangkat pemerintah yang tersedia untuk memberikan informasi yang benar dan jelas pada masyarakat,” kata Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herryawan ini.

Ia menambahkan, penjelasan gamblang, harus diberikan kepada masyarakat sebagai upaya menjadi bagian dari upaya pencegahan penyebaran penyakit tersebut. Hal ini, agar warga dapat berpartisipasi aktif melakukan pencegahan.

Netty juga meminta pemerintah mengantisipasi beredarnya informasi hoax tentang penyakit hepatitis ini yang dapat memicu kepanikan di masyarakat. Misalnya, informasi hubungan penyakit ini dengan vaksin COVID-19 yang cukup ramai diperbincangkan.

Pasien di RS. (Foto: Antara)
Pasien di RS. (Foto: Antara)

Selain itu, fasilitas serta tenaga kesehatan juga harus disiapkan. Agar, kasus hepatitis misterius tidak emakin meningkat.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait adanya 228 kasus hepatitis yang terjadi di 20 negara. WHO dan banyak negara masih melakukan investigasi terhadap penyebab dan perkembangan penyakit hepatitis misterius tersebut.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah memverifikasi temuan kasus yang diduga terinfeksi hepatitis misterius yang belum diketahui penyebabnya. Saat ini, pasien-pasien tersebut sedang dalam perawatan intensif Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso.

Menurut Nadia, spesimen dari pasien-pasien tersebut sudah dikirim ke Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) untuk keperluan penelitian.

Saat ini, pihak Kemenkes melakukan investigasi kontak pada tiga kasus hepatitis akut pada anak di Jakarta yang meninggal dunia. Ketiga kasus tersebut merupakan anak berusia 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun yang telah dipastikan negatif COVID-19. (Knu)

Baca Juga:

PSI Minta Anies Pasang Alarm Kewaspadaan Hepatitis Akut di Jakarta

#Hepatitis #Hari Hepatitis Sedunia #Kemenkes #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
5,9 Juta Siswa Sudah Ikut Cek Kesehatan Gratis, Kemenkes Ajak Warga Kolaborasi
Tercatat, sudah ada 32 juta pendaftar untuk mengikuti Cek Kesehatan Gratis. Sebanyak 10.226 puskesmas yang terlibat, dari total sebanyak 10.286 puskesmas yang ada di Tanah Air.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
5,9 Juta Siswa Sudah Ikut Cek Kesehatan Gratis, Kemenkes Ajak Warga Kolaborasi
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen
Jumlah peserta terendah terdapat di tiga provinsi lainnya, yaitu Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Indonesia
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Ada 5.000 unit dapur proyek MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Bagikan