Pemerintah Diminta Gencarkan Penelitian dan Edukasi Cegah Hepatitis Akut

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Mei 2022
Pemerintah Diminta Gencarkan Penelitian dan Edukasi Cegah Hepatitis Akut

Ilustrasi hepatitis. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Dalam beberapa pekan terakhir, muncul sejumlah kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya dan menyerang anak-anak. Temuan ini terdeteksi di beberapa negara termasuk Inggris Raya dan Irlandia Utara, Spanyol, Amerika Serikat (AS), Singapura, Jepang hingga Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah, menggencarkan penelitian dan pemeriksaan spesimen terkait fenomena hepatitis misterius di Indonesia.

Baca Juga:

Pemerintah Harus Pakai Skenario Terburuk Hadapi Hepatitis Akut

"Hal ini penting dilakukan agar kita tidak salah langkah dalam mengantisipasi penyebaran hepatitis misterius yang sudah menyerang banyak negara ini," kata Netty di Jakarta, Senin (9/5).

Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini, meminta pemerintah agar memberikan informasi yang jelas pada masyarakat. Edukasi menjadi penting agar masyarakat tidak panik dan meningkatkan kewaspadaan.

"Optimalkan fasilitas, sumber daya dan perangkat pemerintah yang tersedia untuk memberikan informasi yang benar dan jelas pada masyarakat,” kata Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herryawan ini.

Ia menambahkan, penjelasan gamblang, harus diberikan kepada masyarakat sebagai upaya menjadi bagian dari upaya pencegahan penyebaran penyakit tersebut. Hal ini, agar warga dapat berpartisipasi aktif melakukan pencegahan.

Netty juga meminta pemerintah mengantisipasi beredarnya informasi hoax tentang penyakit hepatitis ini yang dapat memicu kepanikan di masyarakat. Misalnya, informasi hubungan penyakit ini dengan vaksin COVID-19 yang cukup ramai diperbincangkan.

Pasien di RS. (Foto: Antara)
Pasien di RS. (Foto: Antara)

Selain itu, fasilitas serta tenaga kesehatan juga harus disiapkan. Agar, kasus hepatitis misterius tidak emakin meningkat.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait adanya 228 kasus hepatitis yang terjadi di 20 negara. WHO dan banyak negara masih melakukan investigasi terhadap penyebab dan perkembangan penyakit hepatitis misterius tersebut.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah memverifikasi temuan kasus yang diduga terinfeksi hepatitis misterius yang belum diketahui penyebabnya. Saat ini, pasien-pasien tersebut sedang dalam perawatan intensif Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso.

Menurut Nadia, spesimen dari pasien-pasien tersebut sudah dikirim ke Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) untuk keperluan penelitian.

Saat ini, pihak Kemenkes melakukan investigasi kontak pada tiga kasus hepatitis akut pada anak di Jakarta yang meninggal dunia. Ketiga kasus tersebut merupakan anak berusia 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun yang telah dipastikan negatif COVID-19. (Knu)

Baca Juga:

PSI Minta Anies Pasang Alarm Kewaspadaan Hepatitis Akut di Jakarta

#Hepatitis #Hari Hepatitis Sedunia #Kemenkes #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Kebijakan baru ini bertujuan menekan daya tarik produk bagi anak dan remaja serta menekan prevalensi perokok muda.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Bagikan