Pemerintah Diminta Gencarkan Penelitian dan Edukasi Cegah Hepatitis Akut

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Mei 2022
Pemerintah Diminta Gencarkan Penelitian dan Edukasi Cegah Hepatitis Akut

Ilustrasi hepatitis. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Dalam beberapa pekan terakhir, muncul sejumlah kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya dan menyerang anak-anak. Temuan ini terdeteksi di beberapa negara termasuk Inggris Raya dan Irlandia Utara, Spanyol, Amerika Serikat (AS), Singapura, Jepang hingga Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah, menggencarkan penelitian dan pemeriksaan spesimen terkait fenomena hepatitis misterius di Indonesia.

Baca Juga:

Pemerintah Harus Pakai Skenario Terburuk Hadapi Hepatitis Akut

"Hal ini penting dilakukan agar kita tidak salah langkah dalam mengantisipasi penyebaran hepatitis misterius yang sudah menyerang banyak negara ini," kata Netty di Jakarta, Senin (9/5).

Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini, meminta pemerintah agar memberikan informasi yang jelas pada masyarakat. Edukasi menjadi penting agar masyarakat tidak panik dan meningkatkan kewaspadaan.

"Optimalkan fasilitas, sumber daya dan perangkat pemerintah yang tersedia untuk memberikan informasi yang benar dan jelas pada masyarakat,” kata Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herryawan ini.

Ia menambahkan, penjelasan gamblang, harus diberikan kepada masyarakat sebagai upaya menjadi bagian dari upaya pencegahan penyebaran penyakit tersebut. Hal ini, agar warga dapat berpartisipasi aktif melakukan pencegahan.

Netty juga meminta pemerintah mengantisipasi beredarnya informasi hoax tentang penyakit hepatitis ini yang dapat memicu kepanikan di masyarakat. Misalnya, informasi hubungan penyakit ini dengan vaksin COVID-19 yang cukup ramai diperbincangkan.

Pasien di RS. (Foto: Antara)
Pasien di RS. (Foto: Antara)

Selain itu, fasilitas serta tenaga kesehatan juga harus disiapkan. Agar, kasus hepatitis misterius tidak emakin meningkat.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait adanya 228 kasus hepatitis yang terjadi di 20 negara. WHO dan banyak negara masih melakukan investigasi terhadap penyebab dan perkembangan penyakit hepatitis misterius tersebut.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah memverifikasi temuan kasus yang diduga terinfeksi hepatitis misterius yang belum diketahui penyebabnya. Saat ini, pasien-pasien tersebut sedang dalam perawatan intensif Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso.

Menurut Nadia, spesimen dari pasien-pasien tersebut sudah dikirim ke Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) untuk keperluan penelitian.

Saat ini, pihak Kemenkes melakukan investigasi kontak pada tiga kasus hepatitis akut pada anak di Jakarta yang meninggal dunia. Ketiga kasus tersebut merupakan anak berusia 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun yang telah dipastikan negatif COVID-19. (Knu)

Baca Juga:

PSI Minta Anies Pasang Alarm Kewaspadaan Hepatitis Akut di Jakarta

#Hepatitis #Hari Hepatitis Sedunia #Kemenkes #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
RS Akhirnya Beroperasi setelah Banjir, DPR Ingatkan Optimalkan Layanan
Kementerian Kesehatan diminta memastikan seluruh aspek layanan benar-benar siap dan optimal.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
RS Akhirnya Beroperasi setelah Banjir, DPR Ingatkan Optimalkan Layanan
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Bagikan