Pemerintah Diminta Ambil Langkah Konkret Entaskan Kemiskinan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 28 Desember 2021
Pemerintah Diminta Ambil Langkah Konkret Entaskan Kemiskinan

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (ANTARA/HO-DPD RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, berharap prediksi Bank Dunia terkait angka kemiskinan mendapat perhatian serius. Menurutnya, pemerintah harus memiliki langkah konkret untuk mengentaskan kemiskinan.

Sebelumnya, Bank Dunia memperkirakan terjadi peningkatan angka kemiskinan di seluruh dunia yang disebabkan pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Jumlahnya mencapai 97 juta orang.

Baca Juga

Ketua DPD Optimistis Timnas Boyong Piala AFF ke Tanah Air

"Angka ini tentu tidak main-main. Dan tentu saja angka ini termasuk peningkatan angka kemiskinan nasional. Ini yang menurut saya harus disikapi pemerintah," kata La Nyalla dalam keterangannya, Selasa (28/12).

La Nyalla mengingatkan ada masalah lain yang mengancam dengan meningkatnya angka kemiskinan. Sebab, saat angka kemiskinan meningkat tajam, jumlah kekayaan atau harta para orang kaya juga mengalami kenaikan yang disebabkan bisnisnya yang berkembang saat pandemi.

"Kondisi ini bisa semakin mempertajam kesenjangan sosial. Dengan tajamnya perbedaan kelompok kaya dan miskin dapat mengakibatkan berbagai permasalahan sosial," ujarnya.

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, para orang kaya di dunia sudah seharusnya mendukung dan membantu Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatasi kemiskinan global.

Baca Juga

Bela Anies, Pimpinan DPD Sebut UMP DKI Adil dan Proporsional

La Nyalla juga berharap pemerintah daerah, khususnya Jawa Timur, ikut menyikapi hal tersebut. Di Jawa Timur, angka kemiskinan pada September 2020 lalu mencapai 10,19 persen. Lalu, pada Maret 2021 angka kemiskinan menurun menjadi
10,14 persen.

"Namun, angka ini masih tergolong tinggi. Tentunya pemerintah Jatim memerlukan strategi tertentu untuk menurunkan angka kemiskinan," katanya.

Menurutnya, realita yang terjadi pada masyarakat pedesaan tidak bisa dikesampingkan. Sebab, sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian yang masih di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan.

"Untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah perlu menggenjot hasil produksi pertanian dan meningkatkan angka perdagangan sektor ini. Apalagi, pertanian adalah salah satu sektor yang mampu survive, bahkan tumbuh, selama pandemi," katanya. (Pon)

Baca Juga

Harga Sembako Melambung, DPD Sebut Kedaulatan Pangan RI Rapuh

#La Nyalla Mattalitti #Angka Kemiskinan #DPD RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan yakni dengan terus mengurangi ketimpangan antara jumlah kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Berita Foto
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Bahas RUU tentang APBN TA 2027
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 16 September 2026
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Bahas RUU tentang APBN TA 2027
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
BKD DPD Panggil Senator Bali, Bawa Ajudan TNI ke Kontes Transgender Thailand Bakal Dicecar
BK DPD memanggil senator Bali Arya Wedakarna. Isu pendampingan TNI juga akan ditelaah untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran etik.
Wisnu Cipto - Jumat, 04 September 2026
BKD DPD Panggil Senator Bali, Bawa Ajudan TNI ke Kontes Transgender Thailand Bakal Dicecar
Indonesia
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Desil bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga, melainkan posisi relatif kesejahteraan berdasarkan DTSEN.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Agustus 2026
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Indonesia
Ketua DPD Ungkap Duri dalam Transformasi Ekonomi Era Presiden Prabowo
Persoalan-persoalan tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPD Ungkap Duri dalam Transformasi Ekonomi Era Presiden Prabowo
Indonesia
Ketua DPD Apresias Swasembada Pangan Kurang dari 2 Tahun, Mimpi Lama Jadi Nyata
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran telah menghadirkan berbagai program yang berorientasi pada kemandiran ekonomi nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPD Apresias Swasembada Pangan Kurang dari 2 Tahun, Mimpi Lama Jadi Nyata
Indonesia
Komeng Sampaikan Harapan dari Pidato Presiden Prabowo: yang Penting Minta Juara Satu
Dia berharap pemerintah terus memikirkan kepentingan rakyat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Komeng Sampaikan Harapan dari Pidato Presiden Prabowo: yang Penting Minta Juara Satu
Indonesia
Cara Mudah Banding Ubah Desil, Bisa Online Pakai HP!
Data desil terkadang tidak akurat akibat perubahan kondisi ekonomi atau kesalahan input. Masyarakat bisa mengajukan banding mengajukan perubahan status desil.
Wisnu Cipto - Kamis, 13 Agustus 2026
Cara Mudah Banding Ubah Desil, Bisa Online Pakai HP!
Bagikan