Pemerintah Diingatkan Waspada Peningkatan Kasus COVID-19 Pasca Lebaran

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 13 Mei 2020
Pemerintah Diingatkan Waspada Peningkatan Kasus COVID-19 Pasca Lebaran

Simulasi penanganan pasien COVID-19. Foto: ANTARA

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 pasca Lebaran.

Menurut Lestari, sejumlah fenomena terjadi menjelang Lebaran di masa pandemi COVID-19 tahun ini. Mulai dari mudik yang terjadi lebih awal hingga pekerja migran yang pulang kampung.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA] Rezim Jokowi Masukan Virus Corona ke Tubuh Warga saat Rapid Test

"Beban daerah akan meningkat dalam upaya membendung penyebaran COVID-19," ungkap Lestari, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (13/5).

Mengutip data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Lestari mengatakan bahwa pemudik yang datang ke Jawa Tengah sejak 26 Maret-9 Mei 2020 sudah tercatat sebanyak 824.833 orang.

Petugas memakamkan jenazah pasien positif COVID-19 dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (28/3/2020). (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/hp)
Petugas memakamkan jenazah pasien positif COVID-19 dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (28/3/2020). (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/hp)

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada hari Kamis (23/4) lalu mengungkapkan, sudah ada 13.430 orang yang mudik ke Jawa Timur.

"Banyaknya pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain di masa wabah COVID-19, berpotensi meningkatkan penyebaran virus," jelas Lestari.

Menurut Lestari, isu pelonggaran kebijakan dalam beberapa hari terakhir semakin santer terdengar.

Akibatnya, semakin banyak masyarakat yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kondisi itu pun, diperparah dengan belum meratanya fasilitas rumah sakit di tanah air.

Berdasarkan data rasio tempat tidur rumah sakit terhadap 1.000 penduduk di negara oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) per 5 April 2020, peringkat Indonesia berada di posisi 41 dari 42 negara dengan rasio ketersediaan ranjang 1 per 1.000 penduduk Indonesia.

Lestari menambahkan, empat provinsi yang dinilai memiliki fasilitas rumah sakit lebih baik pun, rasio ketersediaan ranjangnya masih rendah.

Adapun rasio ketersediaan ranjang rumah sakit seperti di DKI Jakarta yaitu 2,33 per 1.000 penduduk, lalu Jawa Timur 1,07 per 1.000 penduduk, kemudian Jawa Tengah 1,15 per 1.000 penduduk, dan Sulawesi Selatan 1,53 per 1.000 penduduk.

"Dengan kondisi tersebut bila terus menerus terjadi penambahan jumlah orang terpapar COVID-19, rumah sakit pun akan kewalahan melayani pasien," ujar Lestari.

Lestari mengungkapkan, belum meratanya kelengkapan fasilitas sejumlah rumah sakit di daerah akan menimbulkan masalah serius dalam penanganan wabah COVID-19 di tanah air. Gejala tidak meratanya fasilitas Rumah Sakit itupun sudah terlihat.

Politikus Nasdem ini mengatakan, gejala tidak meratanya fasilitas RS sudah terlihat, misalnya, dalam satu pemberitaan pada Senin (11/5), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini keberatan dengan banyaknya pasien asal luar kota yang dirujuk ke rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur, karena hampir 50 persen pasien di rumah sakit di Surabaya adalah warga luar kota.

Baca Juga

DPR Sahkan Perppu COVID-19, MAKI: Lebih Mantap Untuk Menggugatnya

"Bisa dibayangkan apabila terjadi pergerakan orang yang masif ke sejumlah daerah dan daerah tidak mampu membendung penyebaran Covid-19, dikhawatirkan akan muncul episentrum penyebaran virus baru di sejumlah daerah," katanya.

Dia mengatakan, kondisi ini harus segera dicarikan solusinya, tentu saja harus dilakukan melalui kolaborasi antara pimpinan pusat dan daerah serta penerapan strategi yang tepat, sehingga kendalanya bisa segera diatasi. (Knu)

#MPR RI #COVID-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Berita Foto
Peneliti BRIN Siti Zuhro Bicara Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Anggota Badan Pengkajian Fraksi Golkar MPR Firman Subagyo (kiri), Anggota Badan Pengkajian MPR unsur DPD Dedi Iskandar Batubara (kanan) dan Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro (tengah), berbicara dalam diskusi "Konstitusi dan Demokrasi Indonesia", di Ruang Pusat Penyiaran dan Pemberitaan Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 10 September 2025
Peneliti BRIN Siti Zuhro Bicara Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Berita Foto
Sejumlah Tokoh Bangsa, Mantan Presiden dan Wapres Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025
Presiden ketujuh RI Joko Widodo (ketiga kiri), Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri), Wapres keenam RI Try Sutrisno (kiri), Wapres ke-11 RI Boediono (ketiga kanan), Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), serta Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin (kanan) mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 15 Agustus 2025
Sejumlah Tokoh Bangsa, Mantan Presiden dan Wapres Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025
Berita Foto
Momen Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025
Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin saat memimpin Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 15 Agustus 2025
Momen Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025
Indonesia
MPR Selesaikan Rumusan Awal Pokok-Pokok Haluan Negara, Muzani Ajak Masyarakat Beri Masukan
Ahmad Muzani juga menekankan pentingnya pengkajian terus-menerus terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
MPR Selesaikan Rumusan Awal Pokok-Pokok Haluan Negara, Muzani Ajak Masyarakat Beri Masukan
Indonesia
Ketua MPR: Korupsi, Pengkhianatan terhadap Ruh Kemerdekaan dan Merusak Demokrasi
Peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni, melainkan rekfleksi dan evaluasi moral serta konstitusional.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Ketua MPR: Korupsi, Pengkhianatan terhadap Ruh Kemerdekaan dan Merusak Demokrasi
Indonesia
Ketua MPR Apresiasi Program Pemerintah untuk Ekonomi Inklusif dan Kesejahteraan Rakyat
Program Makan Bergizi Gratis yang dinilainya bukan sekadar pemenuhan gizi, melainkan investasi jangka panjang bagi generasi muda Indonesia.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Ketua MPR Apresiasi Program Pemerintah untuk Ekonomi Inklusif dan Kesejahteraan Rakyat
Indonesia
Ketua MPR Muzani Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina
Ahmad Muzani juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang terus menggaungkan pesan perdamaian di berbagai forum internasional, termasuk di kawasan yang rawan konflik.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Ketua MPR Muzani Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina
Indonesia
Pantun Pantun Ketua MPR Ahmad Muzani Bikin Prabowo Senyum di Sidang Tahunan MPR 2025
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani resmi membuka sidang tahunan MPR 2025 pada Jumat (15/8).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 15 Agustus 2025
Pantun Pantun Ketua MPR Ahmad Muzani Bikin Prabowo Senyum di Sidang Tahunan MPR 2025
Indonesia
Ketua MPR Anggap Korupsi sebagai Penghancur Harapan Masa Depan, Ajak Seluruh Bangsa Introspeksi dan Menjaga Marwah Demi Indonesia Lebih Baik
MPR mengapresiasi upaya serius pemerintah dalam menindak tegas kasus korupsi melalui aparat penegak hukum yang semakin tegas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Ketua MPR Anggap Korupsi sebagai Penghancur Harapan Masa Depan, Ajak Seluruh Bangsa Introspeksi dan Menjaga Marwah Demi Indonesia Lebih Baik
Indonesia
Wakil Ketua MPR Sambut Presiden ke-6 SBY dan Presiden ke-7 Joko Widodo
Eddy mengatakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla dikabarkan menghadiri sidang tahunan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 15 Agustus 2025
Wakil Ketua MPR Sambut Presiden ke-6 SBY dan Presiden ke-7 Joko Widodo
Bagikan