Pemerintah Diingatkan Waspada Peningkatan Kasus COVID-19 Pasca Lebaran

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 13 Mei 2020
Pemerintah Diingatkan Waspada Peningkatan Kasus COVID-19 Pasca Lebaran

Simulasi penanganan pasien COVID-19. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 pasca Lebaran.

Menurut Lestari, sejumlah fenomena terjadi menjelang Lebaran di masa pandemi COVID-19 tahun ini. Mulai dari mudik yang terjadi lebih awal hingga pekerja migran yang pulang kampung.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA] Rezim Jokowi Masukan Virus Corona ke Tubuh Warga saat Rapid Test

"Beban daerah akan meningkat dalam upaya membendung penyebaran COVID-19," ungkap Lestari, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (13/5).

Mengutip data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Lestari mengatakan bahwa pemudik yang datang ke Jawa Tengah sejak 26 Maret-9 Mei 2020 sudah tercatat sebanyak 824.833 orang.

Petugas memakamkan jenazah pasien positif COVID-19 dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (28/3/2020). (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/hp)
Petugas memakamkan jenazah pasien positif COVID-19 dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (28/3/2020). (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/hp)

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada hari Kamis (23/4) lalu mengungkapkan, sudah ada 13.430 orang yang mudik ke Jawa Timur.

"Banyaknya pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain di masa wabah COVID-19, berpotensi meningkatkan penyebaran virus," jelas Lestari.

Menurut Lestari, isu pelonggaran kebijakan dalam beberapa hari terakhir semakin santer terdengar.

Akibatnya, semakin banyak masyarakat yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kondisi itu pun, diperparah dengan belum meratanya fasilitas rumah sakit di tanah air.

Berdasarkan data rasio tempat tidur rumah sakit terhadap 1.000 penduduk di negara oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) per 5 April 2020, peringkat Indonesia berada di posisi 41 dari 42 negara dengan rasio ketersediaan ranjang 1 per 1.000 penduduk Indonesia.

Lestari menambahkan, empat provinsi yang dinilai memiliki fasilitas rumah sakit lebih baik pun, rasio ketersediaan ranjangnya masih rendah.

Adapun rasio ketersediaan ranjang rumah sakit seperti di DKI Jakarta yaitu 2,33 per 1.000 penduduk, lalu Jawa Timur 1,07 per 1.000 penduduk, kemudian Jawa Tengah 1,15 per 1.000 penduduk, dan Sulawesi Selatan 1,53 per 1.000 penduduk.

"Dengan kondisi tersebut bila terus menerus terjadi penambahan jumlah orang terpapar COVID-19, rumah sakit pun akan kewalahan melayani pasien," ujar Lestari.

Lestari mengungkapkan, belum meratanya kelengkapan fasilitas sejumlah rumah sakit di daerah akan menimbulkan masalah serius dalam penanganan wabah COVID-19 di tanah air. Gejala tidak meratanya fasilitas Rumah Sakit itupun sudah terlihat.

Politikus Nasdem ini mengatakan, gejala tidak meratanya fasilitas RS sudah terlihat, misalnya, dalam satu pemberitaan pada Senin (11/5), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini keberatan dengan banyaknya pasien asal luar kota yang dirujuk ke rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur, karena hampir 50 persen pasien di rumah sakit di Surabaya adalah warga luar kota.

Baca Juga

DPR Sahkan Perppu COVID-19, MAKI: Lebih Mantap Untuk Menggugatnya

"Bisa dibayangkan apabila terjadi pergerakan orang yang masif ke sejumlah daerah dan daerah tidak mampu membendung penyebaran Covid-19, dikhawatirkan akan muncul episentrum penyebaran virus baru di sejumlah daerah," katanya.

Dia mengatakan, kondisi ini harus segera dicarikan solusinya, tentu saja harus dilakukan melalui kolaborasi antara pimpinan pusat dan daerah serta penerapan strategi yang tepat, sehingga kendalanya bisa segera diatasi. (Knu)

#MPR RI #COVID-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Ketua MPR Curiga Pembalakan Liar Jadi Biang Kerok Bencana di Sumatra, Desak Pengawasan Hutan Diperketat
Ia melihat bukti kayu hanyut tebangan lama dan mendesak pemerintah awasi hutan secara tegas dan konsisten
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Desember 2025
Ketua MPR Curiga Pembalakan Liar Jadi Biang Kerok Bencana di Sumatra, Desak Pengawasan Hutan Diperketat
Indonesia
Banjir dan Longsor di Sumatra, Wakil Ketua MPR RI: Alarm Krisis Lingkungan Indonesia
Eddy Soeparno menilai bencana di Sumatra sebagai bukti krisis iklim. BNPB mencatat 303 korban tewas. Ia minta pemerintah tegas terhadap perusakan lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 30 November 2025
Banjir dan Longsor di Sumatra, Wakil Ketua MPR RI: Alarm Krisis Lingkungan Indonesia
Indonesia
Sekjen Liga Muslim Puji Keberhasilan Indonesia Jaga Toleransi dalam Keberagaman
Keberhasilan Indonesia menjaga harmoni kebangsaan dalam perbedaan agama, suku, dan bahasa menjadi contoh penting bagi negara-negara lain, termasuk Arab Saudi.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
Sekjen Liga Muslim Puji Keberhasilan Indonesia Jaga Toleransi dalam Keberagaman
Indonesia
MPR Rampungkan Draf Pokok-Pokok Haluan Negara, Segera Dibahas Dengan Presiden
Muzani belum dapat mengungkap pertemuan antara dirinya dengan Presiden Prabowo untuk membahas draf PPHN itu, tetapi dia telah meminta waktu untuk bertemu Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
MPR Rampungkan Draf Pokok-Pokok Haluan Negara, Segera Dibahas Dengan Presiden
Indonesia
Eddy Soeparno Tegaskan Presiden Prabowo tidak Dikendalikan Jokowi
Setiap presiden yang telah dilantik memiliki kewenangan penuh sebagaimana diatur dalam konstitusi untuk menjalankan pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Eddy Soeparno Tegaskan Presiden Prabowo tidak Dikendalikan Jokowi
Indonesia
Presiden RI ke-2 Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlwan, MPR: Harusnya Tidak Lagi Menimbulkan Problem
Muzani menyerahkan sepenuhnya pemberian gelar pahlawan itu kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk tokoh-tokoh lainnya yang akan diberi gelar pahlawan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Presiden RI ke-2 Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlwan, MPR: Harusnya Tidak Lagi Menimbulkan Problem
Berita Foto
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq (dari kiri) bersama dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional & Kerjasama Multilateral Mari Elka Pangestu dan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat acara Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Indonesia
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Salah satu fokus dalam penanganan Tb adalah memperluas skrining atau deteksi dini. Masyarakat diimbau untuk tidak takut melakukan pemeriksaan, karena TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang konsisten.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Indonesia
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
Gejala umum ISPA yang harus diwaspadai meliputi batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan demam
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
Berita Foto
Badan Pengkajian Kupas Fungsi Kebangsaan MPR RI Melalui Jati Diri Bangsa
Anggota Badan Pengkajian MPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo (kiri), Anggota Badan Pengkajian MPR dari Unsur DPD Fadel Muhammad (kanan) dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 15 Oktober 2025
Badan Pengkajian Kupas Fungsi Kebangsaan MPR RI Melalui Jati Diri Bangsa
Bagikan