Pemerintah Didesak Turun Tangan Atas Kematian ABK WNI di Kapal Tiongkok

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 07 Mei 2020
 Pemerintah Didesak Turun Tangan Atas Kematian ABK WNI di Kapal Tiongkok

Natalius Pigai di kantor Kemenko Polhukam Jumat (9/6) (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai, pemerintah harus bertanggungjawab atas kematian anak buah kapal WNI di kapal Tiongkok.

Menurut Natalius, hampir semua aturan internasional dan juga nasional yang mengatur tentang Pelaut (seafarer) merupakan tanggungjawab Kementerian Perhubungan dan tanggungjawab Menko Maritim dibawah kepemimpinan Luhut Panjaitan.

Baca Juga:

Eks Anak Buah Hasto PDIP Dituntut 2 Tahun dan 6 Bulan Penjara

"Berbagai landasan hukum international juga nasional telah memberi otoritas tetapi saya duga soal-soal ini diabaikan bahkan tidak diperhatikan," kata Natalius di Jakarta, Kamis (7/5).

Natalius Pigai kritik pemerintah soal ABK WNI yang dibuang ke laut
Mantan Komisioner HAM Natalius Pigai (Foto: antaranews)

Natalius mengecam Menko Maritim yang seakan tidak peduli dengan keselamatan Pelaut ( seafarer).

"Menko Maritim harus bertanggungjawab mengusahakan proses hukum yang adil, ganti rugi yang pantas, dan membuat perjanjian bilateral dengan China," kata Pigai.

Ia menambahkan, secara hukum international Indonesia telah memiliki kekuatan untuk menjamin kepastian bagi pelaut (seafarer) dan kapalnya.

Sejak 1961 Indonesia menjadi Anggota International Maritim Organisations (IMO).

"Untuk Indonesia, Pemerintah RI sudah meratifikasi MLC 2006 dan menjadikannya UU RI dengan disahkannya UU nomor 15 tahun 2016," terang Natalius.

Berdasarkan fakta bahwa fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sektor maritim dengan program Poros Maritim Dunia-nya, maka perlindungan terhadap tenaga kerja sektor maritim terutama mereka yang bekerja pada kapal-kapal internasional sangatlah perlu.

"Ini untuk pemantapan, penegakan dan perlundungan pelaut," terang Natalius.

Pria asal Papua ini melihat, upaya penegakkan hak-hak pelaut internasional belum maksimal diterapkan oleh Pemerintah RI. Teutama dalam kapasitas sebagai Negara Bendera maupun sebagai Negara Pelabuhan.

Ia menyebut, upaya tersebut memerlukan kerja keras Menko Maritim dan Menteri Luar Negeri.

Apalagi soal Tenaga Kerja Pelaut, Keselamatan dan sertifikasi adalah tanggungjawab Kementerian Perhubungan berdasarkan Permenhub 40 tahun 2019.

Kapal Long Xing 629 dikabarkan melakukan eksploitasi dan membuang jenazah anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI). Kapal tersebut berjenis kapal longline, digunakan untuk mencari ikan tuna. Namun diduga, kapal ini melakukan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).

Baca Juga:

Bupati Sidoarjo Segera Jalani Sidang Perdana Kasus Suap

"Ini adalah kasus perdagangan manusia dan kerja paksa. Ini adalah contoh pelajaran bahwa perdagangan manusia sangat terkait dengan penangkapan ikan ilegal," kata advokat untuk Kepentingan Publik (APIL), JongChul Kim, dalam keterangan yang disiarkan situs Yayasan Keadilan Lingkungan (EJF), Rabu (7/5).

APIL dan EJF dalah dua lembaga non-pemerintah yang kini mengadvokasi 14 ABK WNI. Para ABK kapal China itu kini sudah berada di Busan, Korea Selatan, menjalani karantina virus Corona.(Knu)

Baca Juga:

KPK Tetapkan Bos PT Borneo Lumbung Energy Samin Tan Jadi Buronan

#Tiongkok #Illegal Fishing #Menko Kemaritiman #Kemenlu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Dunia
Sesi Foto G20 Dibatalkan, para Menlu Ogah Barengan Sama Menteri Rusia
Sesi foto pada ajang itu dibatalkan setelah para diplomat Eropa menolak berdiri dalam sesi foto resmi bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.
Dwi Astarini - Minggu, 01 November 2026
  Sesi Foto G20 Dibatalkan, para Menlu Ogah Barengan Sama Menteri Rusia
Indonesia
Kemenlu Pastikan Indonesia Terima Bantuan Asing Tangani Karhutla
Mekanisme bantuan tersebut sudah dalam proses pembahasan di level teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Kemenlu Pastikan Indonesia Terima Bantuan Asing Tangani Karhutla
Indonesia
Karhutla di Indonesia Bakal Jadi Bahasan di KTT ASEAN Manila, Ini Kata Menlu Arrmanatha
Penanganan karhutla di Indonesia sudah mengurangi jumlah hotspot (titik panas) setiap harinya, meskipun menghadapi kendala besar dalam aspek cuaca.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Karhutla di Indonesia Bakal Jadi Bahasan di KTT ASEAN Manila, Ini Kata Menlu Arrmanatha
Indonesia
Pilot Indonesia Dilarang Terbang ke Israel, Kemenlu: Maskapai Kurang Koordinasi Internal
Yvonne juga menegaskan langkah Israel bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi atas penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Pilot Indonesia Dilarang Terbang ke Israel, Kemenlu: Maskapai Kurang Koordinasi Internal
Indonesia
Menlu Baru RI Tegaskan Arah dan Sikap Politik Indonesia terhadap Palestina tak akan Berubah
Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina sampai hak-haknya terpenuhi.
Dwi Astarini - Senin, 12 Oktober 2026
Menlu Baru RI Tegaskan Arah dan Sikap Politik Indonesia terhadap Palestina tak akan Berubah
Indonesia
Menlu China Sambut Menlu Arrmanatha, Ingin Dorong Pembangunan Senasib Sepenanggungan
China disebut bersedia terus bersama Indonesia, mengikuti arahan strategis kepala negara kedua negara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Menlu China Sambut Menlu Arrmanatha, Ingin Dorong Pembangunan Senasib Sepenanggungan
Indonesia
PR Besar Menlu Arrmanatha Nasir: Lindungi WNI, Perkuat Ekonomi hingga Perjuangkan Palestina
Politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi pijakan Indonesia dalam menjalankan diplomasi di tengah dinamika geopolitik global.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
PR Besar Menlu Arrmanatha Nasir: Lindungi WNI, Perkuat Ekonomi hingga Perjuangkan Palestina
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Diplomat Karir Kembali Kuasai Kemenlu
Arrmanatha merupakan diplomat karier Kementerian Luar Negeri yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri sejak Oktober 2024,
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Diplomat Karir Kembali Kuasai Kemenlu
Indonesia
Indonesia Tekan Perjanjian Bebas Visa dengan 3 Negara
Perjanjian tersebut mulai berlaku setelah Menteri Luar Negeri Sugiono menandatangani pakta perjanjian dengan ketiga negara.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Indonesia Tekan Perjanjian Bebas Visa dengan 3 Negara
Bagikan