Pemerintah Didesak Keluarkan Edaran Pelarangan Wisuda Anak Sekolah, Tidak Boleh Ada Penarikan Iuran
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta didesak untuk segera mengeluarkan surat edaran (SE) larangan kegiatan wisuda sekolah sebagai ajang pelepasan peserta didik yang lulus.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin mengaku, Komisi E DPRD sering menerima aduan dari perwakilan orangtua murid yang merasa keberatan dengan kegiatan wisuda.
Thamrin meneehaskan, kegiatan wisuda sekolah bukan merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan. Sehingga, kegiatan tersebut tidak boleh menjadi suatu keharusan yang memberatkan orangtua murid.
"Masyarakat bereaksi, ngomongnya ke DPRD sebagai rumah warga bagi mereka," kata Thamrin di Jakarta, yang dikutip Selasa (22/4).
Baca juga:
Cuma Tambah Beban Orangtua Murid, Semua Sekolah di Bengkulu Dilarang Gelar Studi Tur dan Wisuda
Politikus PKS ini mengimbau Disdik DKI untuk secepatnya mengeluarkan surat edaran untuk meniadakan kegiatan wisuda.
Dalam perayaan kelulusan, pihak sekolah juga tidak boleh melakukan penarikan iuran untuk tujuan acara tersebut. Kecuali, terdapat donatur sukarela dan tidak mengikat.
"Saya minta surat edaran segera disebarluaskan diberikan kepada sekolah-sekolah," ucap Thamrin.
Pasalnya, kegiatan wisuda hanya diperuntukan bagi mahasiswa yang lulus perguruan tinggi. Wisuda merupakan penanda kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar pada suatu universitas.
Namun kini, kegiatan wisuda diberlakukan di setiap jenjang sekolah. Mulai taman kanak-kanak hingga sekolah tingkat menengah atas.
"Wisuda itu kan untuk kuliah, tapi sekarang diberlakukan SMA, SMP, SD, TK," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bahasa Portugis Jadi Mata Pelajaran di Sekolah, Komisi X DPR Pertanyakan Manfaat di Kurikulum
Saat Presiden Prabowo Ajak Wisudawan Nyanyikan Bersama Kasih Ibu, Ingatkan Sosok Paling Berharga
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Muhaimin Ingin Sekolah Umum Contoh Sekolah Rakyat, Memetakan Talenta
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam