Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Fenomena minimnya peserta didik baru terjadi di sejumlah daerah. Bahkan jumlah peserta didik hanya mencapai 2 orang di beberapa tempat. Misalnya Di SD Negeri Purwoyoso 01, Kota Semarang, Jawa Tengah, hanya menerima tiga siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027 meski tetap menyelenggarakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Sementara itu, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar 60 sekolah masih kekurangan siswa baru hingga berakhirnya masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melalui kementerian terkait mengevaluasi dan menata ulang pelayanan pendidikan menyusul maraknya sekolah yang kekurangan murid di sejumlah daerah.
Ia pemerintah perlu terlebih dahulu memetakan penyebab fenomena tersebut sebelum menentukan langkah penanganan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan.
Baca juga:
Komisi X DPR Ingatkan MPLS 2026 Harus Bebas Perploncoan dan Perundungan
Apakah memang ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional, atau memang hanya berupa kasuistik di beberapa daerah. Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi,
kata.
Fenomena sekolah yang kekurangan murid dapat dipengaruhi berbagai faktor, seperti penurunan jumlah anak usia sekolah, perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan permukiman, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan sekolah negeri.
Puan menilai pemerintah tidak dapat menerapkan satu kebijakan yang sama di seluruh daerah. Penanganan harus mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah agar hak setiap anak memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.
Ia mendorong pemerintah segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, dan proyeksi penduduk untuk sedikitnya 10 tahun ke depan.
Peta tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan sekolah yang perlu direvitalisasi, dikembangkan menjadi sekolah rujukan, digabungkan, atau dipertahankan karena memiliki peran strategis dalam akses pendidikan masyarakat.
Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak. Apabila penggabungan sekolah dinilai menjadi pilihan, pemerintah wajib lebih dahulu memastikan adanya transportasi sekolah yang aman,
katanya.
