Pemerintah Buka Opsi Rumah Subsidi Berbentuk Rusun


Ilustrasi Rusunawa. (Foto: MerahPutih.com/Didik)
MerahPutih.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran rumah subsidi melalui skema campuran, yakni 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari bank, dengan dukungan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan penyertaan modal negara (PMN) Rp7,02 triliun, sehingga total menjadi Rp 43 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membuka opsi rumah subsidi bukan berbentuk rumah tapak, melainkan rumah susun atau apartemen.
"Saya lagi mau bikin nanti rumah susun atau apartemen, tetapi yang masuk kategori rumah subsidi,” ujar Maruarar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.
Ia meminta doa dari masyarakat Indonesia agar rencana tersebut dapat terwujud.
Baca juga:
10 Rumah Makan Sunda di Tangerang dengan Rating Tinggi di Google, Simak Menu Andalan dan Jam Bukanya
“Ya gitu ya, doain ya. Jadi, itu juga kami pikirkan,” katanya.
Kementerian PKP sedang menyusun agar anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membangun 350 ribu unit rumah bersubsidi pada 2025 senilai Rp 43 triliun juga dapat membangun rumah subsidi berbentuk non tapak.
“Kami mau pikirkan itu. Bagaimana caranya anggaran ini bisa enggak sebagian untuk misalnya rumah high rise ya, apartemen gitu” katanya. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Bunga Kredit Rumah Subsidi Dipastikan Tidak Naik, Kuota Bakal Ditambah Jadi 350.000 Unit di 2026

Menkeu Purbaya Sebut Sekarang Waktu Paling 'Sat Set' Buat Beli Rumah

DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi

Menhub Janjikan Akses Transportasi Umum Ke Kawasan Perumahan Subsidi

MK Putuskan Tabungan Perumahan Tidak Wajib, BP Tapera Segera Sowan ke Kementerian PKP

Presiden Prabowo Saksikan Akad Massal 25.000 Unit Rumah Bagi MBR

KUR Perumahan Diklaim Bakal Buka Lapangan Kerja, UMKM Dapat Subsidi Bunga 5 Persen

Pramono Janjikan Bangun 23 Ribu Rumah, Bakal Serap 100 Ribu Tenaga Kerja

Lahan PT KAI Bakal Disulap Jadi Hunian Murah Warga

Kadin Janjikan Renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni Rampung di April 2026, Tidak Pakai APBN
