Pemda Diminta Buat Program Keberlanjutan Lindungi Ekosistem Masa Depan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juli 2024
Pemda Diminta Buat Program Keberlanjutan Lindungi Ekosistem Masa Depan

Asosiasi pemerintah daerah kabupaten Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) (MP/Kanu)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah daerah diminta membuat program pembangunan yang bersifat berkelanjutan.

Kepala Sekertariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Ristika Putri Istanti menilai, perlunya pemerintah daerah membangun Pemda membangun ‘kabupaten hijau’ dalam setiap programnya.

“Pemerintah daerah mesti membuat kebijakan dan rencana pembangunan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kelangkaan sumber daya alam di masa datang,” kata Ristika saat acara Sustainable District Outlook 2024 LTKL di Jakarta, Selasa (9/7).

Baca juga:

Tito Prihatin, Mayoritas Pemda Belum Cairkan Dana Pengamanan Pilkada

Pemerintah daerah mesti berkomitmen untuk melindungi 50 persen ekosistem penting. Seperti hutan, lahan, air hingga sumber daya alam lainnya.

“Dengan begitu bisa meningkatkan kesejahteraan sekitar 1 juta keluarga yang tinggal di sekitarnya hingga ke generasi selanjutnya,” ungkap Ristika.

Untuk mencapai tujuan ini, Ristika menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan kolektif dan kolaboratif dengan lima pilar utama. Seperti perencanaan daerah, inovasi kebijakan, kerangka peraturan, penguatan proses multipihak, pengembangan inovasi bisnis berkelanjutan, dan kemajuan komunikasi.

Baca juga:

Kemendagri Perintahkan Pemda Perkuat Gerakan Menanam Kebutuhan Pokok Turunkan Inflasi

Dia menuturkan, pemerintah saat ini sudah mendetailkan rencana penggunaan dua pendekatan tersebut.

“Antara lain pengembangan sektor ekonomi baru berbasis inovasi seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi seperti biokimia pangan, herbal dan nutrisi,” ungkap Ristika.

Hal tersebut, tertuang di dalam dokumen pengembangan RPJPN 2025 - 2045 sebagai salah satu strategi transformasi ekonomi baru dan diperkuat dengan masuknya Indeks Pengelolaan Keanekaragaman hayati (IPK) sebagai satu dari 45 Indikator yang disusun dalam draft RPJPN 2024-2045. (Knu)

#Pemerintah Daerah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Pati Sudewo Bantah Tantang Rakyat Demo, Tapi Tegaskan Kenaikan PBB tidak Bisa Diubah
Sudewo berdalih soal pernyataanya yang berpersilakan 5.000 sampai 50.000 orang untuk berdemo bukan bermaksud menantang rakyat Pati.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Agustus 2025
Bupati Pati Sudewo Bantah Tantang Rakyat Demo, Tapi Tegaskan Kenaikan PBB tidak Bisa Diubah
Berita Foto
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPD (dari kiri) Tamsil Linrung, GKR Hemas dan Yorrys Raweyai, memimpin Sidang Paripurna Ke-14, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 24 Juni 2025
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Indonesia
Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali
Tito menekankan pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda MICE
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Juni 2025
Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali
Indonesia
BNPB Tegur Daerah Jangan Lagi Bikin Rencana Pemulihan Pascabencana Asal-asalan
Setiap kepala daerah diwajibkan memenuhi tiga patokan dasar merujuk dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yakni prinsip build back better, safer and sustainable.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Mei 2025
BNPB Tegur Daerah Jangan Lagi Bikin Rencana Pemulihan Pascabencana Asal-asalan
Indonesia
Pemda Didorong Jadi Contoh dalam Pengangkatan PPPK Honorer di Tengah Keterbatasan Anggaran
Rifqi berharap pemerintah daerah yang telah menerbitkan SK pengangkatan PPPK dapat menjadi teladan bagi daerah lainnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 28 April 2025
Pemda Didorong Jadi Contoh dalam Pengangkatan PPPK Honorer di Tengah Keterbatasan Anggaran
Indonesia
Rano Karno Dorong Sinergi Berkelanjutan pada Hari Otonomi Daerah 2025, Demi Percepatan Capaian Tujuan Nasional
Wagub Jakarta Rano Karno tekankan pentingnya sinergi di Hari Otonomi Daerah 2025.
Hendaru Tri Hanggoro - Jumat, 25 April 2025
Rano Karno Dorong Sinergi Berkelanjutan pada Hari Otonomi Daerah 2025, Demi Percepatan Capaian Tujuan Nasional
Indonesia
DPR Tidak Tertarik Tindaklanjuti Usulan Kota Asal Jokowi Jadi Daerah Istimewa Baru
Kemendagri mengusulkan pembentukan enam daerah istimewa baru di Indonesia, termasuk solo.
Wisnu Cipto - Kamis, 24 April 2025
DPR Tidak Tertarik Tindaklanjuti Usulan Kota Asal Jokowi Jadi Daerah Istimewa Baru
Indonesia
Paripurna DPR RI Setujui 10 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota di 3 Provinsi
304 orang anggota yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Maret 2025
Paripurna DPR RI Setujui 10 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota di 3 Provinsi
Indonesia
Mendagri Terbitkan Surat Edaran, Dorong Pemda Siap Siaga Dukung Kelancaran Arus Mudik 2025
Salah satunya meminta melakukan uji KIR berkala terhadap bus kendaraan antarkota guna memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan, kelayakan teknis, dan tidak melebihi kapasitas angkut.
Frengky Aruan - Selasa, 04 Maret 2025
Mendagri Terbitkan Surat Edaran, Dorong Pemda Siap Siaga Dukung Kelancaran Arus Mudik 2025
Indonesia
Pemda Diminta Buat Program Keberlanjutan Lindungi Ekosistem Masa Depan
Pemerintah daerah mesti berkomitmen untuk melindungi 50 persen ekosistem penting
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juli 2024
Pemda Diminta Buat Program Keberlanjutan Lindungi Ekosistem Masa Depan
Bagikan