Pembentukan Gugus Tugas Corona Dinilai Kalah Cepat Dibandingkan Pemda
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra. Foto: net
MerahPutih.com - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai, baru dihadirkannya Gugus Tugas Corona yang dipimpin Doni Monardo sebenarnya dirasa terlambat.
Menurut Hermawan, hal ini karena, beberapa kepala daerah sudah mulai secara mandiri mengeluarkan imbauan kepada masyarakatnya.
Baca Juga
Budi Karya Sempat Sesak Nafas Sebelum Positif Terinfeksi Virus Corona
"Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI, Gubernur Banten ini yang beririsan langsung dengan Ibu Kota, nih. Ini sudah, bahkan bupati. Wali Kota Solo, lagi," katanya dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (15/3).
Hermawan mengatakan, sejumlah Gubernur, Wali kota, Bupati itu sudah bergerak seminggu yang lalu. Ketika Gugus Tugas ini terbentuk, model alert system di masing-masing daerah tersebut sudah firm oleh komando pimpinan daerah.
"Sementara Gugus Tugas ini dikomandoi oleh Kepala BNPB.Dan koordinatif dengan pimpinan daerah semua stakeholder memang dilibatkan. Peran serta swasta pun oke. Kita apresiasi dan ini langkah baik," tutur mantan Caleg PKS ini.
Sementara, Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menganggap keinginan lockdown datang dari masyarakat dan para ahli perlu dipertimbangkan.
Baca Juga
PDIP Puji Langkah Jokowi Berantas Corona tanpa Banyak Bicara
"Menurut saya itu perlu dipertimbangkan dan dipelajari secara seksama, karena dengan cara itu kita bisa melakukan mitigasi secara benar. Menelusuri kemudian mendeteksi segala macam," ujar Saleh.
Jika tak segera dilakukan, dia khawatir ada penambahan jumlah kasus korona di Indonesia. Sebab, orang dari luar negeri leluasa datang ke Indonesia. Namun, sebelum langkah itu dilakukan ia menyarankan pemerintah mempersiapkan kebutuhan bahan pokok.
"Nanti jangan sampai menimbulkan masalah baru yakni panic buying," ucapnya.
Langkah isolasi wilayah juga perlu diberlakukan. Caranya dengan meminta saran dan masukan dari ahli virus.
"Kota-kota yang paling banyak terinfeksi menurut saya yang perlu diisolasi," imbuhnya.
Baca Juga
Saleh juga mengapresiasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang meminta Presiden Joko Widodo meningkatkan mekanisme tanggap darurat korona. Menurut dia, organisasi internasional itu khawatir pada Indonesia.
"Ini kan penyakit global, virus global ini yang dikedepankan di sini buka faktor politik. Di sini murni persoalan kemanusiaan," ujar Saleh. (Knu)
Bagikan
Berita Terkait
Korban Tewas Banjir Pulau Sumatera Tembus 1.006 Orang, Hampir Setengahnya di Aceh
Korban Meninggal Banjir Bandang dan Longsor di Sumatra Tembus 969 Orang, Infrastruktur Rusak Parah
BNPB Bantah Ada Penimbunan Bantuan, Publik Dipersilakan Bisa Cek ke Lapangan
Seskab Teddy Tegaskan Presiden Perintahkan Percepatan Penganan Bencana Sumatra
Update Terkini Korban Bencana Aceh-Sumatera: 961 Tewas, 5 Ribu Orang Terluka
BNPB Tegaskan Bantuan Rumah Rp 60 Juta Tak Berbentuk Uang Tunai
Bukan Cuma Kemenhut, Bencana Sumatra Dinilai Jadi 'Kesalahan Besar' Kementerian Lain
Korban Tembus 776 Jiwa, Penanganan Bencana di Sumatra Jadi Prioritas Nasional
BNPB Tegaskan hanya Presiden Prabowo yang Berhak Tentukan Status Bencana Nasional di Sumatra
Korban Tewas Bencana Sumatra Tembus 753 Jiwa, 3,3 Juta Orang Terdampak