Pembentukan Gugus Tugas Corona Dinilai Kalah Cepat Dibandingkan Pemda


Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra. Foto: net
MerahPutih.com - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai, baru dihadirkannya Gugus Tugas Corona yang dipimpin Doni Monardo sebenarnya dirasa terlambat.
Menurut Hermawan, hal ini karena, beberapa kepala daerah sudah mulai secara mandiri mengeluarkan imbauan kepada masyarakatnya.
Baca Juga
Budi Karya Sempat Sesak Nafas Sebelum Positif Terinfeksi Virus Corona
"Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI, Gubernur Banten ini yang beririsan langsung dengan Ibu Kota, nih. Ini sudah, bahkan bupati. Wali Kota Solo, lagi," katanya dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (15/3).

Hermawan mengatakan, sejumlah Gubernur, Wali kota, Bupati itu sudah bergerak seminggu yang lalu. Ketika Gugus Tugas ini terbentuk, model alert system di masing-masing daerah tersebut sudah firm oleh komando pimpinan daerah.
"Sementara Gugus Tugas ini dikomandoi oleh Kepala BNPB.Dan koordinatif dengan pimpinan daerah semua stakeholder memang dilibatkan. Peran serta swasta pun oke. Kita apresiasi dan ini langkah baik," tutur mantan Caleg PKS ini.
Sementara, Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menganggap keinginan lockdown datang dari masyarakat dan para ahli perlu dipertimbangkan.
Baca Juga
PDIP Puji Langkah Jokowi Berantas Corona tanpa Banyak Bicara
"Menurut saya itu perlu dipertimbangkan dan dipelajari secara seksama, karena dengan cara itu kita bisa melakukan mitigasi secara benar. Menelusuri kemudian mendeteksi segala macam," ujar Saleh.
Jika tak segera dilakukan, dia khawatir ada penambahan jumlah kasus korona di Indonesia. Sebab, orang dari luar negeri leluasa datang ke Indonesia. Namun, sebelum langkah itu dilakukan ia menyarankan pemerintah mempersiapkan kebutuhan bahan pokok.
"Nanti jangan sampai menimbulkan masalah baru yakni panic buying," ucapnya.
Langkah isolasi wilayah juga perlu diberlakukan. Caranya dengan meminta saran dan masukan dari ahli virus.
"Kota-kota yang paling banyak terinfeksi menurut saya yang perlu diisolasi," imbuhnya.
Baca Juga
Saleh juga mengapresiasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang meminta Presiden Joko Widodo meningkatkan mekanisme tanggap darurat korona. Menurut dia, organisasi internasional itu khawatir pada Indonesia.
"Ini kan penyakit global, virus global ini yang dikedepankan di sini buka faktor politik. Di sini murni persoalan kemanusiaan," ujar Saleh. (Knu)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
254 Rumah Warga Rusak Akibat Gempa Poso, Tersebar di 19 Desa

Tidak Ada Korban Jiwa, BNPB Minta Warga Tetap Waspada Efek Gempa Susulan di Bekasi

Korban Gempa Poso Dijanjikan Bantuan Rumah Rusak Rp 15-30 Juta, Plus Bansos Tunai Rp 600 Ribu 3 Bulan

Operasi Terpadu Bikin Penanganan Karhutla Efektif, BNPB Siaga Sampai September 2025

BNPB Pantau Kondisi Kekeringan di Indonesia, Ribuan Liter Air Dikirim ke Berbagai Desa

Minta 10 Pantai Dikosongkan, BNPB: Tsunami 50 cm Bisa Membunuh

5 Provinsi Diminta Kosongkan Pantai, Pengalaman 2011 Saat Tsunami Jepang di Papua Capai 3,8 Meter Dalam Teluk

Sikapi Karhutla Riau, Gibran Bakal Ketatkan Regulasi Hingga Pengawasan Pembukaan Lahan

Sudah 4.400 Hektare Hutan dan Lahan Terbakar di Sumatera Utara, Polisi Tangkap 12 Orang

44 Orang Jadi Tersangka Karena Diduga Sengaja Bakar Lahan dan Gambut di Riau
