Pelapor Bantah Keterangan IPW yang Sebut Kasat Reskrim Jaksel Peras Rp1 Miliar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 15 Januari 2020
Pelapor Bantah Keterangan IPW yang Sebut Kasat Reskrim Jaksel Peras Rp1 Miliar

Budianto Tahapary memperlihatkan foto profile oknum mengatasnamakan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.(ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pria bernama Budianto yang disebut Indonesia Police Watch (IPW) diperas oleh oknum penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

"Untuk klarifikasi terkait ini ya (isu pemerasan Rp1 miliar)," ucap Budianto saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (15/1).

Baca Juga:

Pengikut Raja Keraton Agung Sejagat Akan Dapat Malapetaka Jika...

Dia mengaku akan memberikan klarifikasi soal isu yang dihembuskan IPW. Dia mau menjelaskan kalau yang dimaksud IPW itu salah.

Budianto mengaku tidak menceritakan semuanya saat menelepon presidium IPW Neta S Pane. Di mana yang memeras dia adalah makelar kasus berinisil A yang, bukan dari Korps Bhayangkara.

Budianto mengaku membawa bukti percakapan antara dirinya dengan "markus". Di mana si markus mengaku bisa membantu kasusnya apabila dibayar Rp1 miliar. Di mana saat itu dia membawa-bawa nama Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel.

"Klarifikasinya saya mau sampaikan kalau (mafia kasus) itu mengatasnamakan kasat sesuai bukti WA yang nanti saya kasih," ujar dia lagi.

Kabar yang berhembus kalau eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Andi Sinjaya yang memerasnya disebutnya tidak benar. Markus itu mengaku bisa menyelesaikan kasusnya. Dengan tipu daya, alhasil Budianto percaya.

"Itu ada beberapa makelar kasus, ya markus yang menawarkan saya bahwa mereka dapat membantu," kata dia.

Budianto Tahapary memperlihatkan foto profile oknum pengacara yang mengatasnamakan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan meminta uang Rp1 miliar untuk menyelesaikan perkaranya, Selasa (14/1/2020).(ANTARA/Laily Rahmawaty)
Budianto Tahapary memperlihatkan foto profile oknum pengacara yang mengatasnamakan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan meminta uang Rp1 miliar untuk menyelesaikan perkaranya, Selasa (14/1/2020).(ANTARA/Laily Rahmawaty)

Pertama-tama, Budianto berkenalan dengan markus berinsial A pada 2018 silam. Saat itu, kasus perusakan lahan parkirnya itu telah dinyatakan P21 dengan ditetapkannya 2 orang tersangka. Budianto yakin karena lihat foto profil WhatsApp A dengan Kapolres Metro Jaksel saat itu, Kombes Indra Jafar.

Namun, ia tidak pernah memberikan uang yang diminta.

"'Kalau kamu bisa sediakan Rp1 m, nanti saya bilang Pak Kasat.' Dia meyakinkan saya, dia undang saya ke Polres. Karena dia undang saya ke Polres saya percaya terlebih lagi kalau lihat fotonya dia berdiri sampingnya Pak Kapolres yang lama, gitu," ujarnya.

Baca Juga:

Perpindahan Ibu Kota Bukan Sekedar Pindah Lokasi Tapi Perubahan Pola Pikir

Karena kasusnya tak kunjung masuk persidangan, suatu ketika Budianto menghubungi Ketua Presidium IPW Neta S Pane lewat sambungan telepon. Sambil marah, dia bercerita, tapi diakuinya memang tidak detail.

Maka dari itu, dia mengaku akan mengkoreksi pernyataanya ke Neta dan menjelaskan kronologis sebenarnya ke Propam Polda Metro Jaya. Untuk itu, dia menyampaikan permintaan maaf pula atas polemik yang berkembang dan menyudutkan AKBP Andi Sinjaya ini.

"Tapi kan memang Neta dengar dari saya enggak utuh karena Neta enggak tahu bukti-bukti ini. Jadi saya atas pribadi saya minta maaf karena saya enggak menyangka bahwa secara emosional dampak si markus ini saya harus melaporkan ke kapolda dan itu enggak utuh," katanya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi Polri yang telah mencopot penyidik Polres Jakarta Selatan yang diduga meminta uang Rp1 miliar kepada pelapor Budianto.

"Tindakan tegas ini perlu dilakukan Polri kepada anggotanya yang brengsek agar citra Polri terjaga dan kepercayaan publik kepada jajaran kepolisian tetap terbangun," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane.

Kata dia, pencopotan penyidik Polres Jakarta Selatan itu tertuang dalam surat No: ST/13/I/2020 tertanggal 08 Januari 2020 dan yang bersangkutan digeser ke lembaga pendidikan. (Knu)

Baca Juga:

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp5.499 triliun

#Polres Metro Jakarta Selatan #Kasus Pemerasan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Akan Periksa Kepala Kantor Imigrasi Jaksel soal Temuan Uang SGD 8.500 dalam Kasus Dugaan Pemerasan WNA
KPK akan memeriksa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan terkait temuan uang tunai SGD 8.500 dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 Agustus 2026
KPK Akan Periksa Kepala Kantor Imigrasi Jaksel soal Temuan Uang SGD 8.500 dalam Kasus Dugaan Pemerasan WNA
Indonesia
Air Gun hingga Senjata Api Ditemukan di Sekolah Swasta Jakarta Selatan, Polisi Lakukan Penyelidikan
Polres Metro Jakarta Selatan menyelidiki temuan air gun dan senjata api di salah satu sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Kasus masih dalam tahap penyelidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
Air Gun hingga Senjata Api Ditemukan di Sekolah Swasta Jakarta Selatan, Polisi Lakukan Penyelidikan
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan WNA, KPK Amankan Uang SGD 8.500 dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan
KPK menyita uang tunai senilai SGD 8.500 saat menggeledah Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam penyidikan dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Kasus Dugaan Pemerasan WNA, KPK Amankan Uang SGD 8.500 dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan
Indonesia
Dewas Telusuri Isi Ponsel Pegawai KPK Tersangka Dugaan Pemerasan di Pemalang
Dewas KPK akan membuka seluruh riwayat komunikasi di ponsel Setya Budi Dias yang menjadi tersangka dugaan pemerasan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Dewas Telusuri Isi Ponsel Pegawai KPK Tersangka Dugaan Pemerasan di Pemalang
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Pemerasan dalam Kasus OTT Pemalang, Libatkan Pegawainya
Pegawai KPK diduga memeras Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, terkait penanganan perkara.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
KPK Bongkar Dugaan Pemerasan dalam Kasus OTT Pemalang, Libatkan Pegawainya
Indonesia
KPK Geledah Kantor Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bawa 3 Koper Barang Bukti
KPK menggeledah kantor Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan sejumlah OPD Pemkab Sukoharjo. Penggeledahan berlangsung lima jam dan penyidik membawa tiga koper.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
KPK Geledah Kantor Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bawa 3 Koper Barang Bukti
Berita
Kasus Dugaan Pencurian Dihentikan, Kuasa Hukum Bangun Paulus Tudungta Pertanyakan Mengapa Terlapor Belum Diperiksa
Kuasa hukum Bangun Paulus Tudungta meminta Polri membuka kembali penyelidikan dugaan pencurian. Menilai penghentian penyelidikan dilakukan sebelum pemeriksaan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 28 Juni 2026
Kasus Dugaan Pencurian Dihentikan, Kuasa Hukum Bangun Paulus Tudungta Pertanyakan Mengapa Terlapor Belum Diperiksa
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Setoran Ilegal di Imigrasi Bali, Biro Jasa Wajib Bayar agar KITAS Diproses
KPK membongkar adanya dugaan pungli di Imigrasi Bali. Biro Jasa kabarnya wajib menyetorkan uang agar KITAS dipermudah.
Soffi Amira - Jumat, 26 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Setoran Ilegal di Imigrasi Bali, Biro Jasa Wajib Bayar agar KITAS Diproses
Indonesia
ARUKKI Gugat Kapolda Metro Jaya, Desak Firli Bahuri Segera Ditahan
Firli belum ditahan meski disebut beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
ARUKKI Gugat Kapolda Metro Jaya, Desak Firli Bahuri Segera Ditahan
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim dan 7 Tersangka Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA
KPK memperpanjang masa penahanan Silmy Karim dan tujuh tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA selama 40 hari untuk melengkapi alat bukti dan penyidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim dan 7 Tersangka Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA
Bagikan