Andika Pratama
MerahPutih.com - Indonesia yang terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 memiliki "pekerjaan rumah" antara lain revitalisasi ASEAN yang menunggu untuk mendapat prioritas
"Revitalisasi ASEAN merupakan salah satu 'pekerjaan rumah' untuk menghadapi China di kawasan baik secara ekonomi, perdagangan dan juga keamanan agar China dapat selalu dikelola sebagai peluang dan tidak berkembang jadi ancaman," kata Begi Hersutanto di Jakarta, seperti dilansir Antara, Sabtu (9/6)
Begi dimintai tanggapannya sehubungan dengan keberhasilan Indonesia meraih kursi di DK PBB untuk grup kawasan Asia-Pasifik melalui proses pemilihan di Majelis Umum PBB yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat pagi (8/6) waktu setempat.
Indonesia memperoleh 144 suara mengalahkan Maladewa yang hanya meraih 46 suara dari 190 negara anggota PBB yang memberikan suara itu.
Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode tersebut bersama empat negara anggota PBB lainnya, yakni Afrika Selatan untuk grup kawasan Afrika, Republik Dominika untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia serta Jerman dan Belgia untuk kawasan Eropa Barat dan negara lain.
Lebih jauh Begi mengatakan Indonesia perlu kembali aktif dalam pelibatan masalah Laut China Selatan demi tercapainya keamanan, stabilitas dan perdamaian di kawasan.
Menurut dia, peningkatan aktivitas dan kehadiran militer China di Laut China Selatan berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan di kawasan.
"RI harus mampu menemukan dan melakukan terobosan baru karena sudah tiga dekade hal tersebut jadi prioritas RI di kawasan," kata dia.
Dikatakannya, dengan posisi sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia harus mengemas Kebijakan Luar Negeri RI sehingga posisi tawarnya makin meningkat secara ekonomi-perdagangan dan secara keamanan di kawasan.
Agenda perdamaian dunia yang dihadapi RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB tidak hanya masalah Palestina. Sebagai wakil dari kawasan, RI juga harus menyumbang secara aktif dan positif dalam masalah semenanjung Korea.
Namun, Begi mengatakan, sesuai dengan amanah Pembukaan Konstitusi dan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri RI (UU. No. 37/1999) bahwa proyeksi kebijakan luar negeri harus dilaksanakan semaksimal mungkin untuk kepentingan nasional RI.
Indonesia tercatat pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996 di era Presiden Soeharto dan 2007-2008 di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Setelah terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi DK PBB tersebut terhitung 1 Januari 2019.
Dewan Keamanan PBB terdiri atas 15 negara anggota, yang terbagi menjadi lima negara anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China dan Rusia, serta 10 negara anggota tidak tetap. Anggota tidak tetap dipilih masing-masing lima negara setiap tahun melalui pemungutan suara Majelis Umum PBB dan akan menjabat dua tahun. (*)
