Hak Veto AS Jegal Resolusi Gencatan Senjata Timteng dari Rusia di PBB, Akhirnya Pakai Usulan Bahrain

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 12 Maret 2026
 Hak Veto AS Jegal Resolusi Gencatan Senjata Timteng dari Rusia di PBB, Akhirnya Pakai Usulan Bahrain

Suasana forum Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. ANTARA/Suwanti

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Amerika Serikat (AS) menggunakan hak vetonya untuk menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan Rusia, terkait seruan gencatan senjata di Timur Tengah dan kecaman atas serangan terhadap warga sipil.

"Sembilan negara abstain dan empat mendukung," tulis laporan RIA Novosti, terkait hasil voting usulan resolusi damai dari Rusia, dilansir Antara, Kamis (12/3).

Kantor berita Rusia itu menambahkan Latvia ikut mendukung langkah AS menolak rancangan resolusi yang diajukan negeri Beruang Merah.

Baca juga:

Prabowo Hubungi Mohammed bin Salman, Bahas Dampak Konflik AS-Israel dan Iran

Isi Resolusi Usulan Rusia

Dokumen rancangan Rusia meminta semua pihak segera menghentikan permusuhan di Timur Tengah dan sekitarnya. Rusia juga menekankan pentingnya menjamin keamanan semua negara di kawasan Timur Tengah.

Resolusi itu juga mengecam serangan terhadap warga sipil serta menyerukan agar pihak-pihak yang terlibat kembali ke jalur diplomasi. Meski demikian, rancangan tersebut tidak menyebutkan negara tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Baca juga:

Timnas Iran Mundur dari Piala Dunia 2026, Nasib Grup G Belum Jelas

DK PBB Pakai Resolusi Bahrain

Imbas dari penggunaan Hak Veto AS, DK PBB akhirnya mengadopsi resolusi lain yang dirancang Bahrain. Resolusi ini didukung 13 negara, sementara Rusia dan China abstain.

Resolusi yang diusulan Bahrain menuntut Iran menghentikan serangan terhadap negara-negara Teluk, termasuk Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania.

Namun, resolusi Bahrain tidak menyebutkan serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, sekaligus menimbulkan kritik karena dianggap tidak seimbang dalam menyoroti eskalasi konflik.

Negara-negara yang menolaj menuding resolusi Bahrain memperlihatkan adanya konsensus mayoritas negara anggota DK PBB untuk menekan Iran, meski mengabaikan agresi pihak lain. (*)

#Dewan Keamanan Pbb #Rusia #Timur Tengah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Rusia Buka Peluang Pertemuan Putin dan Trump Saat KTT APEC di China
November merupakan waktu di mana para pemimpin dunia mengikuti KTT Organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Shenzhen, China.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 Agustus 2026
Rusia Buka Peluang Pertemuan Putin dan Trump Saat KTT APEC di China
Indonesia
Rusia Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan Kilang Minyak di Myanmar
Moskow dan Naypyidaw juga tengah membahas rencana pembangunan pelabuhan laut dalam di pesisir selatan Myanmar yang mampu menampung kapal-kapal berukuran besar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Agustus 2026
Rusia Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan Kilang Minyak di Myanmar
Indonesia
Kemenhub Ajak China dan Rusia Bangun Jalur Kereta Trans Kalimantan
Dudy belum dapat memastikan proyek pembangunan yang mana yang akan berjalan lebih duluan karena tergantung pada penilaian investor.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 Agustus 2026
Kemenhub Ajak China dan Rusia Bangun Jalur Kereta Trans Kalimantan
Dunia
Perang di Timur Tengah Bikin Persedian Rudal AS Kian Menipis
Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperkirakan AS memiliki sekitar 2.200 rudal Patriot varian terbaru dan 452 rudal THAAD sebelum konflik dengan Iran dimulai.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Perang di Timur Tengah Bikin Persedian Rudal AS Kian Menipis
Indonesia
AS dan Israel Bersiap Lakukan Pengeboman Besar ke Iran, Target Infrastruktur Energi
Trump mungkin akan menangguhkan serangan dan kembali berunding dengan Iran jika ada "kemajuan langsung pada upaya diplomasi".
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
AS dan Israel Bersiap Lakukan Pengeboman Besar ke Iran, Target Infrastruktur Energi
Dunia
AS Siapkan Sanksi Baru Buat Rusia dan Iran, Bakal Kenakan Tarif Bea 500 Persen
Pemungutan suara tersebut merupakan tahap prosedural kedua terkait RUU tersebut dalam waktu kurang dari 24 jam.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
AS Siapkan Sanksi Baru Buat Rusia dan Iran, Bakal Kenakan Tarif Bea 500 Persen
Dunia
Trump Ancam Hancurkan Jembatan dan Pembangkit Listrik, Iran Bersiap Gelapkan Sekutu AS
Iran akan menyerang infrastruktur minyak, gas, ekonomi, dan pembangkit listrik di seantero Timur Tengah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Trump Ancam Hancurkan Jembatan dan Pembangkit Listrik, Iran Bersiap Gelapkan Sekutu AS
Dunia
Iran Serang Sistem Rudal Patriot Pangkalan AS di Kuwait
Kota pelabuhan Bandar Abbas, salah satu pusat perdagangan terpenting di Iran bagian selatan, dilaporkan hampir sepenuhnya terisolasi akibat pengeboman Amerika Serikat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
Iran Serang Sistem Rudal Patriot Pangkalan AS di Kuwait
Indonesia
Timur Tengah Memburuk, Pemerintah Siapkan Rencana Evakuasi Pekerja Migran
Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif apabila situasi memburuk, termasuk skenario evakuasi dalam skala besar terhadap WNI yang berada di kawasan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
Timur Tengah Memburuk, Pemerintah Siapkan Rencana Evakuasi Pekerja Migran
Dunia
Rusia Ogah Bayar Tarif Kapal di Selat Hormuz, Prioritaskan Perlindungan Armada Sendiri
Tarif terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz bertentangan dengan hukum maritim internasional.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Rusia Ogah Bayar Tarif Kapal di Selat Hormuz, Prioritaskan Perlindungan Armada Sendiri
Bagikan