Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Rencana pemberian bantuan sosial (bansos) sebesar Rp600 ribu per bulan bagi pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta, diminta tidak menimbulkan kecemburuan sektor yang tidak ditetapkan pemerintah untuk menerima insentif.
"Yang menjadi pertanyaan adalah pegawai atau karyawan sektor apa saja yang akan mendapatkan insentif ini? Berapa besarnya anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang akan masuk dalam program ini," kata Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati di Jakarta, Kamis, (6/8/2020)
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, meminta pemerintah memprioritaskan untuk mengentaskan pekerja yang terkena PHK, karena justru mereka kehilangan mata pencaharian. Catatan Kementerian Ketenagakerjaan, pegawai yang terdampak PHK setidaknya berjumlah 2,8 juta orang.
Baca Juga:
Indonesia Wajib Berikan Bantuan Kemanusiaan, Ketua MPR Singgung Peran Lebanon di Era Kemerdekaan
Anis menilai, persoalan lain seperti kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan subsidi solar dan LPG 3 kilogram juga bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun saat pandemi ini.
"Pertanyaan berikutnya, seberapa insentif ini dapat menaikkan daya beli masyarakat? Apalagi, salah satu penyebab daya beli masyarakat turun adalah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah harus ada upaya pengendalian harga terutama kebutuhan pokok," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah akan memberikan insentif bagi pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan berupa transfer tunai (cash transfer) sebesar Rp2,4 juta per orang. Saat ini, insentif tersebut masih dalam tahap finalisasi terkait mekanisme pembayaran.
"Apakah nanti dibayarnya sekali atau berapa kali pembayaran itu sedang kita finalisasi,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu.
Baca Juga:
KPK Maksimalkan Pasal Pencucian Uang pada Korporasi
