Pekan Ini Pemerintah Serap Utang Rp 42 Triliun dari Lelang

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 April 2026
Pekan Ini Pemerintah Serap Utang Rp 42 Triliun dari Lelang

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Melemah (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah menyerap dana senilai Rp 42 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 14 April 2026.

Di mana, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp 78,44 triliun.

Nilai penawaran itu lebih tinggi dari penawaran pada lelang terakhir sebesar Rp 58,22 triliun pada 31 Maret 2026.

Pada lelang kali ini, serapan terbesar berasal dari FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp 23,55 triliun dari penawaran masuk Rp 44,44 triliun, menjadi penawaran masuk tertinggi pada lelang kali ini.

Baca juga:

Peras Anak Buahnya Miliar Rupiah, Bupati Tulungagung Sampai Bikin Buku Utang Tagih Setoran

Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri tersebut sebesar 6,27225 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan berikutnya yaitu seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp 5,2 triliun dari penawaran masuk Rp 10,66 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,60998 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp 4,7 triliun dari seri SPN12270401 (pembukaan kembali) yang mencatatkan penawaran masuk Rp5,21 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,50000 persen dengan jatuh tempo 1 April 2027.

Dari seri FR0106 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 2,5 triliun dari penawaran masuk Rp 4,65 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,72964 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Seri FR0107 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp 1,75 triliun dari penawaran masuk Rp 3,56 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,71886 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Kemudian, seri FR0102 (pembukaan kembali) diserap sebesar Rp 1,3 triliun dari penawaran masuk Rp 1,87 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,84754 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Untuk seri SPN03260715 (penerbitan baru) dimenangkan sebesar Rp 1,2 triliun dari penawaran masuk Rp 3,58 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,40000 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2026.

Seri SPN01260516 (penerbitan baru) dimenangkan senilai Rp1 triliun dari penawaran masuk Rp 3,26 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,88000 persen dengan jatuh tempo 16 Mei 2026.

Serapan terakhir yaitu seri FR0105 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp 800 miliar dari penawaran masuk Rp1,22 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,84876 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Data tersebut dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (15/4).

#Surat Utang Negara #Kemenkeu #Utang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Indonesia
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Pemerintah resmi melunasi utang BLBI Rp218,3 T ke BI setelah 30 tahun. Hak tagih dan penyitaan aset obligor nakal diambil alih Kemenkeu!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Indonesia
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Kementerian Keuangan akan terus melakukan komunikasi dengan perbankan, sehingga tidak terjadi gap atau lag antara dana yang tersedia di bank dengan yang ditarik oleh pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Indonesia
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Pinjaman itu, difokuskan untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal daerah, memajukan tata kelola secara digital, dan meningkatkan penyampaian layanan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Bagikan