Pekan Ini Pemerintah Serap Utang Rp 42 Triliun dari Lelang

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 April 2026
Pekan Ini Pemerintah Serap Utang Rp 42 Triliun dari Lelang

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Melemah (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah menyerap dana senilai Rp 42 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 14 April 2026.

Di mana, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp 78,44 triliun.

Nilai penawaran itu lebih tinggi dari penawaran pada lelang terakhir sebesar Rp 58,22 triliun pada 31 Maret 2026.

Pada lelang kali ini, serapan terbesar berasal dari FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp 23,55 triliun dari penawaran masuk Rp 44,44 triliun, menjadi penawaran masuk tertinggi pada lelang kali ini.

Baca juga:

Peras Anak Buahnya Miliar Rupiah, Bupati Tulungagung Sampai Bikin Buku Utang Tagih Setoran

Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri tersebut sebesar 6,27225 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan berikutnya yaitu seri FR0108 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp 5,2 triliun dari penawaran masuk Rp 10,66 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,60998 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp 4,7 triliun dari seri SPN12270401 (pembukaan kembali) yang mencatatkan penawaran masuk Rp5,21 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,50000 persen dengan jatuh tempo 1 April 2027.

Dari seri FR0106 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 2,5 triliun dari penawaran masuk Rp 4,65 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,72964 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Seri FR0107 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp 1,75 triliun dari penawaran masuk Rp 3,56 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,71886 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Kemudian, seri FR0102 (pembukaan kembali) diserap sebesar Rp 1,3 triliun dari penawaran masuk Rp 1,87 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,84754 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Untuk seri SPN03260715 (penerbitan baru) dimenangkan sebesar Rp 1,2 triliun dari penawaran masuk Rp 3,58 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,40000 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2026.

Seri SPN01260516 (penerbitan baru) dimenangkan senilai Rp1 triliun dari penawaran masuk Rp 3,26 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,88000 persen dengan jatuh tempo 16 Mei 2026.

Serapan terakhir yaitu seri FR0105 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp 800 miliar dari penawaran masuk Rp1,22 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,84876 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Data tersebut dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (15/4).

#Surat Utang Negara #Kemenkeu #Utang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Penerimaan pajak terserap senilai Rp 834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy)
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Indonesia
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp 1.059,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Indonesia
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Beredar kabar bahwa WNI yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp 30 miliar diwajibkan membeli Merah Putih Bond,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Indonesia
IHSG Terseok Jatuh ke Level 5.919,56
Purbaya menilai gejolak IHSG saat ini bersifat kekhawatiran jangka pendek, yang dipengaruhi oleh isu-isu negatif di dalam negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Juni 2026
IHSG Terseok Jatuh ke Level 5.919,56
Indonesia
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Setoran pajak yang berasal dari orang pribadi tercatat sebanyak 10.962.917 SPT orang pribadi karyawan dan 1.504.209 SPT orang pribadi nonkaryawan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Indonesia
Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu
Kemenkeu diminta tidak jalan sendiri dalam penanganan pascabencana banjir di Sumatra dan tetap memperkuat koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu
Indonesia
Kejagung Mulai Penyelidikan Transfer Pricing Perusahaan Ekspor Komoditas
Temuan dugaan manipulasi nilai dokumen ekspor-impor itu sebelumnya dilaporkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Kamis (21/5).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Kejagung Mulai Penyelidikan Transfer Pricing Perusahaan Ekspor Komoditas
Indonesia
Dikritik Media Asing Soal Anggaran Negara, Purbaya: Seharusnya Memuji Indonesia
Pemerintah telah melakukan perhitungan dengan seksama untuk menjalankan sejumlah program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Dikritik Media Asing Soal Anggaran Negara, Purbaya: Seharusnya Memuji Indonesia
Indonesia
Kompleksitas Aturan dan Birokrasi Hambat Investasi di Indonesia
deregulasi juga harus tetap menjaga kualitas pengawasan, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum agar tidak berubah menjadi liberalisasi tanpa kontrol.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kompleksitas Aturan dan Birokrasi Hambat Investasi di Indonesia
Indonesia
Purbaya Tegaskan Warga Tidak Perlu Khawatir Pembelian Alutsista Pembelian Ganggu APBN
Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keberlanjutan pembiayaan negara karena formulasi fiskal telah disusun secara matang, termasuk alokasi pertahanan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Purbaya Tegaskan Warga Tidak Perlu Khawatir Pembelian Alutsista Pembelian Ganggu APBN
Bagikan