Pekan Depan, DPR-Kemenkes Gelar Raker Bahas Hepatitis Akut

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 20 Mei 2022
Pekan Depan, DPR-Kemenkes Gelar Raker Bahas Hepatitis Akut

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto : Arief/Man

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi IX DPR RI bakal menggelar rapat kerja (raker) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), membahas permasalahan hepatitis akut pada Senin (23/5) pekan depan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5).

Baca Juga

Dinkes DKI Sebut 5 Orang Meninggal Dunia akibat Hepatitis Akut

"Komisi IX sudah memutuskan untuk mengundang Kementerian Kesehatan dan pihak terkait untuk soal hepatitis akut ini dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi IX," kata Melki.

Politikus Golkar ini menilai, penyakit hepatitis akut mirip kondisi awal penyebaran COVID-19 di tanah air. Karena itu, dia menekankan langkah antisipatif terhadap penyakit ini.

"Sekarang kita masuk di hepatitis akut dan mudah-mudahan kita lebih awal antisipatif dengan kejadian ini," ujarnya.

Baca Juga

Gejala Berat Pasien Hepatitis Akut Muncul Dalam Rentang Waktu Dua Pekan

Lebih lanjut, Melki menyebut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri sampai hari ini, belum memberikan penjelasan yang cukup tentang jenis penyakit hepatitis akut ini. Kemenkes juga hingga kini masih mempelajari penyebab penyakit ini.

"Karena posisi kita masih meraba-raba, tentu yang paling penting adalah pencegahan sebenarnya, karena itu yang paling munkin, pencegahan bagaimana memastikan agar dua jalur masuknya penyebab penyakit ini, itu jangan sampai mengakhiri anak-anak kita," tandasnya. (Pon)

Baca Juga

Sudin Kesehatan Jakpus Pastikan 3 Anak Negatif Hepatitis Akut

#Kemenkes #DPR RI #Hepatitis
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Viral Video dan Foto Menkes Dinarasikan Sesak Nafas Akibat Kahutla, Ini Kata Kemenkes
Menkes pada saat itu hanya ingin memberikan informasi dan edukasi dengan menunjukkan fasilitas rumah oksigen dan memastikan layanan oksigen bisa diberikan ke masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Viral Video dan Foto Menkes Dinarasikan Sesak Nafas Akibat Kahutla, Ini Kata Kemenkes
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Kemenkes Kirim Lebih daripada 2.000 Nakes untuk Tangani Dampak Kesehatan Karhutla
Kemenkes mengungkapkan ada 7 provinsi serta 63 kabupaten dan kota terdampak karhutla.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Kemenkes Kirim Lebih daripada 2.000 Nakes untuk Tangani Dampak Kesehatan Karhutla
Bagikan