PDIP Tunjuk 17 Kuasa Hukum untuk Mendampingi Hasto Kristiyanto, Salah Satunya Eks Jubir KPK
PDIP tunjuk 17 Kuasa Hukum untuk mendampingi Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco)
MerahPutih.com - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjuk sebanyak 17 orang masuk dalam Tim Hukum yang akan mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadapi kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan Tim Penasihat Hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristiyanto pada persidangan yang akan dimulai pada Jumat 14 Maret 2025,” ujar Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).
Ronny mengatakan Tim Hukum diisi oleh kader PDIP hingga praktisi hukum yang secara profesional yang akan membela Hasto di persidangan.
“Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dan tim hukum yang berlatar belakang non partai atau full profesional,” ujarnya.
Baca juga:
KPK Sudah Limpahkan Berkas Perkara Hasto ke Pengadilan Tipikor, Hakim Gugurkan Praperadilan
Dari ke-17 orang Tim Hukum, salah satu di antaranya yakni eks Jubir KPK, Febri Diansyah. Ia ditunjuk sebagai Koordinator Jubir Tim Hukum Hasto Kristiyanto.
Berikut susunan lengkap Tim Hukum Hasto Kristiyanto:
1. Prof Todung Mulia Lubis SH LLM (sebagai Koordinator Tim Hukum)
2. Dr.Maqdir Ismail SH LLM
3. Ronny Talapessy SH MA
4. Arman Haris SH
5. Febri Diansyah SH (selaku Koordinator Jubir Tim Kuasa Hukum)
6. Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M
7. Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M.
8. Johannes Oberlin. L Tobing, S.H.
9. Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H.
10. Dr. Rasyid Ridho, S.H., M.H.
11. Dr. Duke Arie W, S.H., M.H., CLA.
12. Abdul Rohman, S.H.
13. Triwiyono Susilo, S.H.
14. Willy Pangaribuan, S.H.
15. Bobby Rahman Manalu, S.H., M.H.
16. Rory Sagala, S.H.
17. Annisa Eka Fitria Ismail, B.A., (HONS) LL.M. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Periksa Eks Pebalap Faryd Sungkar dalam Kasus Pencucian Uang Hasbi Hasan
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
KPK Lamban Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, MAKI Siap Ajukan Gugatan Praperadilan
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi