PDIP Solo Laporkan Kader Golkar Diduga Penipuan

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 30 Desember 2023
PDIP Solo Laporkan Kader Golkar Diduga Penipuan

DPC PDIP Solo melaporkan kader Golkar Margono ke Polresta Surakarta, Jumat (29/12). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, melaporkan kader DPD Golkar Solo sekaligus anggota DPRD Solo, Margono ke Polresta Surakarta.


Pelaporan tersebut dilakukan setelah mengaku punya KTA PDIP dan deklarasi mendukung paslon nomor 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Pilpres 2024.

Baca Juga:

Prabowo Tarik Jaket Bahlil, PDIP: Jokowi Tak Pernah Kasar

Wakil Bidang Hukum, Perundang-undangan, dan Advokasi DPC PDIP Solo, Suharsono, mengatakan dalam laporan tersebut menyerahkan barang bukti berupa DVD berupa video deklarasi. Kemudian bukti keanggotaan KTA PDIP PAC Laweyan.


“Kami melaporkan (Margono) atas mandat Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. Laporan terkait fitnah sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai Simpatisan PDIP PAC Laweyan, namun mendukung Paslon 02," kata Suharsono, Jumat (29/12).


Dia mengatakan materi laporan pencemaran nama baik DPC PDIP Solo. Ia menyerahkan pasal yang disangkakan pada Polresta Surakarta.


"Kita serahkan kepada pihak kepolisian soal pasal KUHP. Kasus ini bisa mengarah pada pasal UU ITE pasal 27 ayat 3 maupun pasal 28 ayat 1 dan 2 serta UU KUHP Pasal 310,” katanya.

Baca Juga:

Politikus PDIP Rasakan Intimidasi Dalam Pemilu 2024

Dia memastikan tidak memasalahkan soal deklarasi dukungan itu. Namun, ia menyayangkan mencatut nama DPC PDIP Solo.


“Sampai sekarang tidak meminta maaf secara terbuka pada DPC PDIP Solo. Jika ada niat baik meminta maaf kita terbuka,” katanya.


Kuasa hukum Margono, Lanang Kujang Pananjung, mengaku ditunjuk Ketua DPD Golkar menjadi kuasa hukum Margono. Ia pun meminta pada kader untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas Kota Solo Pilpres 2024.


“Jangan terprovokasi. Tetap menangkan Prabowo-Gibran dan menambah di DPRD Solo. Soal pernyataan Margono itu atas nama pribadi. Proses hukum kita buktikan di polisi,” tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Debat Cawapres Nanti Malam, PDIP: Mahfud MD Akan Tampilkan Wajah Ekonomi Kerakyatan

#PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan