PDIP Solo Laporkan Kader Golkar Diduga Penipuan

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 30 Desember 2023
PDIP Solo Laporkan Kader Golkar Diduga Penipuan

DPC PDIP Solo melaporkan kader Golkar Margono ke Polresta Surakarta, Jumat (29/12). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, melaporkan kader DPD Golkar Solo sekaligus anggota DPRD Solo, Margono ke Polresta Surakarta.


Pelaporan tersebut dilakukan setelah mengaku punya KTA PDIP dan deklarasi mendukung paslon nomor 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Pilpres 2024.

Baca Juga:

Prabowo Tarik Jaket Bahlil, PDIP: Jokowi Tak Pernah Kasar

Wakil Bidang Hukum, Perundang-undangan, dan Advokasi DPC PDIP Solo, Suharsono, mengatakan dalam laporan tersebut menyerahkan barang bukti berupa DVD berupa video deklarasi. Kemudian bukti keanggotaan KTA PDIP PAC Laweyan.


“Kami melaporkan (Margono) atas mandat Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. Laporan terkait fitnah sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai Simpatisan PDIP PAC Laweyan, namun mendukung Paslon 02," kata Suharsono, Jumat (29/12).


Dia mengatakan materi laporan pencemaran nama baik DPC PDIP Solo. Ia menyerahkan pasal yang disangkakan pada Polresta Surakarta.


"Kita serahkan kepada pihak kepolisian soal pasal KUHP. Kasus ini bisa mengarah pada pasal UU ITE pasal 27 ayat 3 maupun pasal 28 ayat 1 dan 2 serta UU KUHP Pasal 310,” katanya.

Baca Juga:

Politikus PDIP Rasakan Intimidasi Dalam Pemilu 2024

Dia memastikan tidak memasalahkan soal deklarasi dukungan itu. Namun, ia menyayangkan mencatut nama DPC PDIP Solo.


“Sampai sekarang tidak meminta maaf secara terbuka pada DPC PDIP Solo. Jika ada niat baik meminta maaf kita terbuka,” katanya.


Kuasa hukum Margono, Lanang Kujang Pananjung, mengaku ditunjuk Ketua DPD Golkar menjadi kuasa hukum Margono. Ia pun meminta pada kader untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas Kota Solo Pilpres 2024.


“Jangan terprovokasi. Tetap menangkan Prabowo-Gibran dan menambah di DPRD Solo. Soal pernyataan Margono itu atas nama pribadi. Proses hukum kita buktikan di polisi,” tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Debat Cawapres Nanti Malam, PDIP: Mahfud MD Akan Tampilkan Wajah Ekonomi Kerakyatan

#PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan alasan pengunduran diri karena merasa tidak mampu dan memilih menjaga soliditas partai.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Indonesia
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah mendata secara rinci wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Indonesia
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Teguh menduga mundurnya Rudy tersebut terkait gagalnya menggelar Konferda PDIP Jateng.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Indonesia
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Gubernur DKI Pramono Anung menyumbang Rp 2 miliar bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Indonesia
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mendapat arahan dan wejangan selama bertemu dengan Megawati di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Bagikan