PDIP Solo Laporkan Kader Golkar Diduga Penipuan

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 30 Desember 2023
PDIP Solo Laporkan Kader Golkar Diduga Penipuan

DPC PDIP Solo melaporkan kader Golkar Margono ke Polresta Surakarta, Jumat (29/12). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, melaporkan kader DPD Golkar Solo sekaligus anggota DPRD Solo, Margono ke Polresta Surakarta.


Pelaporan tersebut dilakukan setelah mengaku punya KTA PDIP dan deklarasi mendukung paslon nomor 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Pilpres 2024.

Baca Juga:

Prabowo Tarik Jaket Bahlil, PDIP: Jokowi Tak Pernah Kasar

Wakil Bidang Hukum, Perundang-undangan, dan Advokasi DPC PDIP Solo, Suharsono, mengatakan dalam laporan tersebut menyerahkan barang bukti berupa DVD berupa video deklarasi. Kemudian bukti keanggotaan KTA PDIP PAC Laweyan.


“Kami melaporkan (Margono) atas mandat Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. Laporan terkait fitnah sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai Simpatisan PDIP PAC Laweyan, namun mendukung Paslon 02," kata Suharsono, Jumat (29/12).


Dia mengatakan materi laporan pencemaran nama baik DPC PDIP Solo. Ia menyerahkan pasal yang disangkakan pada Polresta Surakarta.


"Kita serahkan kepada pihak kepolisian soal pasal KUHP. Kasus ini bisa mengarah pada pasal UU ITE pasal 27 ayat 3 maupun pasal 28 ayat 1 dan 2 serta UU KUHP Pasal 310,” katanya.

Baca Juga:

Politikus PDIP Rasakan Intimidasi Dalam Pemilu 2024

Dia memastikan tidak memasalahkan soal deklarasi dukungan itu. Namun, ia menyayangkan mencatut nama DPC PDIP Solo.


“Sampai sekarang tidak meminta maaf secara terbuka pada DPC PDIP Solo. Jika ada niat baik meminta maaf kita terbuka,” katanya.


Kuasa hukum Margono, Lanang Kujang Pananjung, mengaku ditunjuk Ketua DPD Golkar menjadi kuasa hukum Margono. Ia pun meminta pada kader untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas Kota Solo Pilpres 2024.


“Jangan terprovokasi. Tetap menangkan Prabowo-Gibran dan menambah di DPRD Solo. Soal pernyataan Margono itu atas nama pribadi. Proses hukum kita buktikan di polisi,” tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Debat Cawapres Nanti Malam, PDIP: Mahfud MD Akan Tampilkan Wajah Ekonomi Kerakyatan

#PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan