Politikus PDIP Rasakan Intimidasi Dalam Pemilu 2024

MerahPutih.com - Pemilu 2024 ini, dirasakan kader PDI Perjuangan penuh dengan tantangan dan adanya dugaan aparat yang melakukan intimidasi pada proses demokrasi yang tengah berlangsung.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning meminta kepada semua kader partai Banteng untuk melawan kecurangan dan intimidasi yang dilakukan sejumlah oknum jelang Pemilu 2024.

Baca Juga:

Debat Cawapres Nanti Malam, PDIP: Mahfud MD Akan Tampilkan Wajah Ekonomi Kerakyatan

Tjiptaning membeberkan kecurangan dan bentuk intimidasi yang dirasakan PDIP terjadi di Jawa Timur dan Tangerang.

"Para caleg-caleg provinsi di Jawa Timur, tanya Mbak Yayuk (Ketua DPP Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak PDIP Sri Rahayu), sudah didatengi para aparat ya," ujarnya saat mengisi diskusi publik bertajuk 'Perempuan Jaga Demokrasi: Ibu (kembali) Bersuara Tegakkan Demokrasi' di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, akhir pekan ini, (22/12).

Sementara kecurangan yang terjadi di Tangerang, kata Tjiptaning, ada oknum aparat menurunkan baliho PDIP, namun membiarkan baliho partai lain terpasang.

"Di daerah Tangerang, anak saya kebetulan caleg. Masak disuruh turunin baliho PDI Perjuangan aja, partai lain tidak. Saya bilang pasang lagi kalau perlu saya tangani polisi itu," ujarnya.

Ia menegaskan, para kader Banteng harus siap melawan, jangan mau diintimidasi oleh oknum manapun. Ia mencontohkan, dirinya bahkan turun tangan mengatasi masalah intimidasi tersebut.

"Gue yang tanganin di situ langsung. Saya tunggu dipasang, kalau lu ngga pasang lagi lu ribut ama gua," tegasnya disambut riuh tepuk tangan kader.

Perempuan yang karib disapa Mba Ning ini, menegaskan, demokrasi yang berjalan saat ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan Reformasi.

Ia mengenang sejumlah peristiwa besar akan lahirnya demokrasi Indonesia, salah satunya peristiwa 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kudatuli.

Sebagai informasi, peristiwa tersebut merupakan momen penting terbentuknya PDIP yang menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

"Gara-gara 27 Juli, 27 Juli itu cikal bakal demokrasi," imbuhnya.

Menurut anggota Komisi VII DPR RI ini, jika Kudatuli tak terjadi, maka tidak akan ada Reformasi dan demokrasi tak seperti yang dirasakan sekarang ini.

"Kalau tidak ada Reformasi, tidak ada anak buruh jadi bupati, anak petani jadi gubernur, tukang kayu jadi presiden yaitu Jokowi," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Sekjen PDIP: Indonesia Tidak Boleh Dipimpin Pelaku Penculikan