PDIP Sebut Anies Belum Punya Program Atasi Angka Kemiskinan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 20 April 2021
PDIP Sebut Anies Belum Punya Program Atasi Angka Kemiskinan

Warga mencuci pakaian di pelataran kontrakannya di kawasan permukiman padat penduduk, Petamburan, Jakarta, Selasa (19/7). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/Spt.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang hingga kini belum membuat program terobosan dalam mengatasi kemiskinan yang kini angkanya bertambah akibat COVID-19.

"Gubernur Anies Baswedan tidak memiliki program yang jelas untuk menanggulangi angka kemiskinan tersebut," ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP Ima Mahdiah di Jakarta, Senin (20/4).

Ima menilai, kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Anies hanya bersifat pencitraan dengan mempercantik Jakarta dan jauh membuat program yang bersentuhan langsung dengan warga masyarakat.

Baca Juga:

Anies Sebut Gegara Pandemi COVID-19 Penduduk Miskin Jakarta Meningkat

"Terkesan hanya fokus kepada program-program beautifikasi semata," ucap mantan staf Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini.

Adapun catatan jumlah presentasi angka kemiskinan di DKI Jakarta hingga maret 2020 sebesar 4.53 persen dari semula 3.42 persen di tahun 2019.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 dalam rapat paripurna ke DPRD DKI, pada Senin (19/4) kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. ANTARA/HO-layar tangkap PWI Pusat
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. ANTARA/HO-layar tangkap PWI Pusat

Dalam LKPJ, Gubernur Anies menyebut, angka kemiskinan di ibu kota bertambah imbas dari pandemi COVID-19.

Berdasarkan data, penduduk miskin di Jakarta pada September 2020 tercatat sebesar 496,84 ribu orang atau 4,69 persen. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Jakarta pada periode September 2019 sebesar 362,30 ribu orang atau sebesar 3,42 persen.

"Pandemi COVID-19 menjadi faktor penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di ibu kota," ucap Anies.

Baca Juga:

Anies: Pemerintah Tengah Bahas Aturan Pengendalian Warga Mudik Lebaran

Anies tetap melancarkan pembelaan, katanya, jumlah penduduk miskin di DKI itu merupakan yang terendah bila dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

"Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin nasional sebesar 27,55 juta orang atau 10,19 persen," papar Anies. (Asp)

Baca Juga:

Perpanjang Lagi PPKM Selama 2 Pekan, Anies: Kita Belum Menang Lawan Pandemi

#Angka Kemiskinan #Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan yakni dengan terus mengurangi ketimpangan antara jumlah kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Bagikan