PDIP Pilih Bungkam Tentang Teman Masa Kecil Pengkritik Keislaman Jokowi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 10 April 2018
PDIP Pilih Bungkam Tentang Teman Masa Kecil Pengkritik Keislaman Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP masih menyimpan rapat-rapat siapa oknum yang menyerang keislaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tuduhan dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Petinggi partai berlambang banteng itu memilih menutup mulut rapat-rapat sampai saat ini.

"Saya tidak tahu," kata Ketua DPP sekaligus politikus Senior PDIP Andreas Hugo Pareira, saat dikonfirmasi di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Caption

Andreas pun menolak membenarkan pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan yang kerap menyerang Jokowi dengan isu tak benar merupakan sahabat kecil Jokowi. "Saya tidak tahu," ujar anggota Komisi I DPR itu singkat.

Padahal, Luhut menyebutkan nama sosok yang juga sesama anggota Komisi I DPR itu saat hadir dalam acara PDIP. "Saya setuju jika presiden merasa jengkel. Itu kan merupakan temannya beliau (presiden) dari kecil," kata Luhut saat ditanya tanggapan soal pidato Presiden yang berapi-api di acara relawan Galang Kemajuan (GK) di Puri Begawan, Bogor, Jabar, Sabtu (7/4) lalu.

Luhut Panjaitan (dua kanan) saat hadir Rakornas III Bidang Kemaritiman PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung (MP/Fadhli)

Sosok yang dirujuk Luhut itu adalah Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Diketahui, Abdul Kharis merupakan anggota DPR dari dapil V Jateng, alamat rumah di Laweyan, Solo.

Sebelum berkecimpung di dunia politik, Abdul Kharis merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sejak kecil Jokowi selalu melaksanakan salat Jumat bersama-sama dengan politisi PKS itu, karena rumah Jokowi dan Abdul tidak berada jauh dari masjid tempat biasa salat Jumat.

Dikonfirmasi secara terpisah, Abdul Kharis Almasyhari sendiri sudah membantah tudingan tersebut. Justru, Politisi PKS ini menegaskan dirinya adalah saksi keislaman Jokowi. "Yang benar aku adalah saksi keislaman Jokowi," kata dia, kepada MerahPutih.com, Senin (9/4). (Fad)

#Jokowi #Luhut Panjaitan #PDIP #Partai Komunis Indonesia (PKI)
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Bagikan