PDIP Pilih Bungkam Tentang Teman Masa Kecil Pengkritik Keislaman Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Antara
MerahPutih.com - PDIP masih menyimpan rapat-rapat siapa oknum yang menyerang keislaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tuduhan dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Petinggi partai berlambang banteng itu memilih menutup mulut rapat-rapat sampai saat ini.
"Saya tidak tahu," kata Ketua DPP sekaligus politikus Senior PDIP Andreas Hugo Pareira, saat dikonfirmasi di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).
Andreas pun menolak membenarkan pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan yang kerap menyerang Jokowi dengan isu tak benar merupakan sahabat kecil Jokowi. "Saya tidak tahu," ujar anggota Komisi I DPR itu singkat.
Padahal, Luhut menyebutkan nama sosok yang juga sesama anggota Komisi I DPR itu saat hadir dalam acara PDIP. "Saya setuju jika presiden merasa jengkel. Itu kan merupakan temannya beliau (presiden) dari kecil," kata Luhut saat ditanya tanggapan soal pidato Presiden yang berapi-api di acara relawan Galang Kemajuan (GK) di Puri Begawan, Bogor, Jabar, Sabtu (7/4) lalu.
Sosok yang dirujuk Luhut itu adalah Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Diketahui, Abdul Kharis merupakan anggota DPR dari dapil V Jateng, alamat rumah di Laweyan, Solo.
Sebelum berkecimpung di dunia politik, Abdul Kharis merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sejak kecil Jokowi selalu melaksanakan salat Jumat bersama-sama dengan politisi PKS itu, karena rumah Jokowi dan Abdul tidak berada jauh dari masjid tempat biasa salat Jumat.
Dikonfirmasi secara terpisah, Abdul Kharis Almasyhari sendiri sudah membantah tudingan tersebut. Justru, Politisi PKS ini menegaskan dirinya adalah saksi keislaman Jokowi. "Yang benar aku adalah saksi keislaman Jokowi," kata dia, kepada MerahPutih.com, Senin (9/4). (Fad)
Bagikan
Berita Terkait
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara