PDIP Minta KPK Proaktif Hubungi OCCRP Telusuri Korupsi Jokowi

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Selasa, 31 Desember 2024
PDIP Minta KPK Proaktif Hubungi OCCRP Telusuri Korupsi Jokowi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk daftar pemimpin paling korup versi OCCRP. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ronny Talapessy meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proaktif menyelidiki kasus dugaan korupsi yang melibatkan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Ronny berdasarkan laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin dunia paling korup.

“Ada baiknya KPK proaktif berkomunikasi dengan pihak OCCRP. Ini bisa menjadi petunjuk awal,” ujar Ronny kepada wartawan, Selasa (31/12).

Menurut Ronny, inisiatif tersebut perlu dilakukan Setyo Budiyanto Cs untuk membuktikan bahwa KPK tidak tumpul terhadap Jokowi dan keluarganya.

Baca juga:

Masuk Daftar Pemimpin Paling Korup Versi OCCRP, Jokowi: Silahkan Dibuktikan

“Ini juga penting supaya KPK tidak hanya tajam terhadap lawan politik, tetapi juga tegas terhadap kasus-kasus yang melibatkan keluarga Jokowi,” tuturnya.

Ronny menilai temuan OCCRP cukup mengejutkan bagi tanah air. Ia lantas mempertanyakan apakah Jokowi benar-benar seorang pemimpin korup.

“Karena yang kita tahu, beliau adalah sosok yang sederhana. Bahkan sampai sekarang, ke mana-mana masih konsisten memakai kemeja putih dan celana hitam,” kata dia.

Meski demikian, ia merasa bahwa orang-orang di balik OCCRP memiliki data tersendiri yang membuat mereka berani menyebut Jokowi korup.

Baca juga:

Soal Jokowi 3 Periode, Bahlil Akui itu Idenya

“Tapi mungkin para jurnalis investigasi dan juri OCCRP memiliki temuan yang belum banyak kita ketahui,” tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi tercatat dalam daftar pemimpin dunia paling korup versi OCCRP dalam kategori Person of the Year 2024 untuk kejahatan terorganisir dan korupsi.

Selain Jokowi, Presiden Suriah Bashar Al-Assad, yang telah digulingkan dari kekuasaan, juga masuk dalam kategori tersebut, bahkan menempati peringkat teratas.

Nama lain yang masuk dalam daftar tersebut termasuk Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha asal India, Gautam Adani.

Baca juga:

Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Paling Korup Versi OCCRP

Menurut OCCRP, penilaian dilakukan berdasarkan nominasi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti juri, jurnalis, dan masyarakat umum.

"Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP," tulis laporan OCCRP, dikutip Selasa (31/12).

Berikut finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini versi OCCRP:

1. Presiden Kenya William Ruto

2. Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo

3. Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu

4. Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina

5. Pengusaha India Gautam Adani

Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menyatakan bahwa kejahatan korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya merebut kendali negara dan memperkuat pemerintahan otokratis.

Ia menambahkan bahwa pemerintahan yang korup cenderung melanggar hak asasi manusia (HAM), memanipulasi pemilu, dan menjarah sumber daya alam, yang pada akhirnya menciptakan ketidakstabilan dan konflik.

Baca juga:

Ramai Penolakan PPN 12 Persen, Jokowi Justru Dukung Pemerintah

"Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang penuh kekerasan atau revolusi berdarah," tegasnya. (pon)

#Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
ANRI menegaskan tidak berwenang untuk meminta dokumen yang bakal diarsipkan. ?
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Bobby Nasution viral di medsos karena pernyataan menyinggung ke aparat. Cek kebenaran infonya!
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Akun TikTok 'Voxa File Media' menyebut Roy Suryo mengaku keliru soal ucapannya menuding ijazah Jokowi palsu dan meminta meminta maaf.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Indonesia
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Jokowi merefleksi satu dekade pembangunan Indonesia sekaligus peta jalan menuju intelligence economy, ekonomi berbasis kecerdasan, babak baru persaingan global.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi
Beredar informasi yang menyebut dana Bantuan Sosial senilai Rp 500 triliun diisukan dipakai untuk membayar Buzzer dan kampanye pro Jokowi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 22 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi
Indonesia
Roy Suryo Cs Dilarang Pergi ke Luar Negeri, Wajib Lapor ke Kantor Polisi Seminggu Sekali
Delapan tersangka saat ini wajib lapor seminggu sekali serta dicekal ke luar negeri untuk menjaga status tersangka.
Dwi Astarini - Kamis, 20 November 2025
Roy Suryo Cs Dilarang Pergi ke Luar Negeri, Wajib Lapor ke Kantor Polisi Seminggu Sekali
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Larang Jokowi Bepergian ke Luar Negeri terkait Kasus Ijazah Palsu
Presiden RI, Prabowo Subianto, kabarnya melarang Jokowi untuk bepergian ke luar negeri. Hal itu terkait kasus ijazah palsu yang menimpanya.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Larang Jokowi Bepergian ke Luar Negeri terkait Kasus Ijazah Palsu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Kejaksaan Agung menyita uang Jokowi senilai triliunan. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Bagikan