PDIP Kritisi Program Pendidikan Anies dalam APBD 2021

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menargetkan minggu ini selesai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Pembahasan APBD murni 2021 saat ini tengah dibahas DPRD di Puncak, Bogor Jawa Barat.

"Sekarang sudah pembahasan KUA-PPAS, mudah-mudahan minggu ini rampung," ucap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dikonfirmasi, Selasa (17/11).

Baca Juga:

APBD DKI Tahun 2021 Bakal Rampung 13 Desember

Bila KUA-PPAS selesai minggu ini, pekan depan bisa dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara eksekutif dan legislatif KUA-PPAS APBD 2021.

Jika MoU KUA-PPAS itu rampung, lanjut Gembong, Dewan Parlemen Kebon Sirih akan menyelesaikan Rancangan APBD DKI 2021 pada Desember 2020 mendatang.

"Kemudian sudah membahas RAPBD-nya kita targetkan selambat-lambatnya bulan Desember sudah finis," terangnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI ini juga menuturkan, ada sejumlah program Gubernur Anies Baswedan yang disoroti di fraksinya dalam KUA-PPAS APBD DKI. Salah satunya soal Kartu Lansia Jakarta dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Baca Juga:

APBD-P DKI 2020 Sebesar Rp63,23 Disahkan

"Ya banyak misalnya bagaimana perhatian Pemprov terhadap bantuan-bantuan kepada masyarakat, misalkan soal ketetapan KJP, ketetapan kartu lansia, soal BPJS itu," ungkapnya.

"Menjadi prioritas pada artinya, soal pendidikan, perumahan, kemudian kesehata. Kita kritisi agar itu betul-betul APBD," sambungnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Klaim Jakarta Paling Optimal Manfaatkan APBD