PDIP Kritisi Program Pendidikan Anies dalam APBD 2021

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 17 November 2020
PDIP Kritisi Program Pendidikan Anies dalam APBD 2021

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menargetkan minggu ini selesai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Pembahasan APBD murni 2021 saat ini tengah dibahas DPRD di Puncak, Bogor Jawa Barat.

"Sekarang sudah pembahasan KUA-PPAS, mudah-mudahan minggu ini rampung," ucap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dikonfirmasi, Selasa (17/11).

Baca Juga:

APBD DKI Tahun 2021 Bakal Rampung 13 Desember

Bila KUA-PPAS selesai minggu ini, pekan depan bisa dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara eksekutif dan legislatif KUA-PPAS APBD 2021.

Jika MoU KUA-PPAS itu rampung, lanjut Gembong, Dewan Parlemen Kebon Sirih akan menyelesaikan Rancangan APBD DKI 2021 pada Desember 2020 mendatang.

Rapur DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

"Kemudian sudah membahas RAPBD-nya kita targetkan selambat-lambatnya bulan Desember sudah finis," terangnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI ini juga menuturkan, ada sejumlah program Gubernur Anies Baswedan yang disoroti di fraksinya dalam KUA-PPAS APBD DKI. Salah satunya soal Kartu Lansia Jakarta dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Baca Juga:

APBD-P DKI 2020 Sebesar Rp63,23 Disahkan

"Ya banyak misalnya bagaimana perhatian Pemprov terhadap bantuan-bantuan kepada masyarakat, misalkan soal ketetapan KJP, ketetapan kartu lansia, soal BPJS itu," ungkapnya.

"Menjadi prioritas pada artinya, soal pendidikan, perumahan, kemudian kesehata. Kita kritisi agar itu betul-betul APBD," sambungnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Klaim Jakarta Paling Optimal Manfaatkan APBD

#Gembong Warsono #PDIP #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Pemprov DKI dan DPRD Jakarta tetap optimistis hal tersebut tak mengganggu layanan kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan