PDIP Kritisi Program Pendidikan Anies dalam APBD 2021

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 17 November 2020
PDIP Kritisi Program Pendidikan Anies dalam APBD 2021

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menargetkan minggu ini selesai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Pembahasan APBD murni 2021 saat ini tengah dibahas DPRD di Puncak, Bogor Jawa Barat.

"Sekarang sudah pembahasan KUA-PPAS, mudah-mudahan minggu ini rampung," ucap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dikonfirmasi, Selasa (17/11).

Baca Juga:

APBD DKI Tahun 2021 Bakal Rampung 13 Desember

Bila KUA-PPAS selesai minggu ini, pekan depan bisa dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara eksekutif dan legislatif KUA-PPAS APBD 2021.

Jika MoU KUA-PPAS itu rampung, lanjut Gembong, Dewan Parlemen Kebon Sirih akan menyelesaikan Rancangan APBD DKI 2021 pada Desember 2020 mendatang.

Rapur DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

"Kemudian sudah membahas RAPBD-nya kita targetkan selambat-lambatnya bulan Desember sudah finis," terangnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI ini juga menuturkan, ada sejumlah program Gubernur Anies Baswedan yang disoroti di fraksinya dalam KUA-PPAS APBD DKI. Salah satunya soal Kartu Lansia Jakarta dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Baca Juga:

APBD-P DKI 2020 Sebesar Rp63,23 Disahkan

"Ya banyak misalnya bagaimana perhatian Pemprov terhadap bantuan-bantuan kepada masyarakat, misalkan soal ketetapan KJP, ketetapan kartu lansia, soal BPJS itu," ungkapnya.

"Menjadi prioritas pada artinya, soal pendidikan, perumahan, kemudian kesehata. Kita kritisi agar itu betul-betul APBD," sambungnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Klaim Jakarta Paling Optimal Manfaatkan APBD

#Gembong Warsono #PDIP #APBD DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Perangkat daerah diminta mempercepat penyelesaian kegiatan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada November dan Desember.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
DPRD DKI dan TAPD menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,56 triliun. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bansos tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas dimulai Januari 2027 dan rampung pada Agustus 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Bagikan