APBD-P DKI 2020 Sebesar Rp63,23 Disahkan

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 16 November 2020
APBD-P DKI 2020 Sebesar Rp63,23 Disahkan

Rapur DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp63.232.806.186.085 atau Rp63,23 triliun saat rapat paripurna (Rapur) di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/11).

Hasil pembahasan badan anggaran terhadap Raperda APBD Perubahan 2020 dibacakan oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz.

Aziz pun membacakan beberapa catatan penting dari Dewan Parlemen Kebon Sirih sebagai saran dan masukan dari hasil pembahasan badan anggaran bersama TAPD DKI terhadap Raperda perubahan APBD 2020.

Baca Juga

Wagub DKI Akui Ada Peningkatan Kasus Corona Imbas Libur Panjang

"Setiap SKPD dan BUMD agar lebih memprioritaskan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menunjang pemulihan perekonomian daerah yang terdampak wabah COVID-19 dan program-program bersentuhan langsung kepada masyarakat sesuai dengan anggaran yang sudah disepakati," kata Aziz saat pidato.

Aziz juga meminta, Pemprov DKI untuk melakukan perbaikan jejaring komunikasi dengan legislatif untuk mempercepat penanganan isu lapangan yang ditemukan anggota DPRD.

"Setiap program atau kegiatan yang bersentuhan langsung dan melibatkan masyarakat yang didanai oleh APBD, baik berupa Program/Kegiatan pada SKPD, maupun dari Belanja Tidak Terduga (BTT) harus dikoordinasikan pelaksanaannya dengan DPRD, sebagai representasi dari masyarakat Jakarta," ungkap Aziz.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, dengan disahkannya APBD Perubahan 2020 senilai Rp63,23 triliun, maka dengan masa sisa waktu 1,5 bulan pihaknya akan mengejar target penyerapan anggaran 2020.

Baca Juga

Pemprov DKI Baru Izinkan Dua Hotel Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah PSBB

"Insya Allah kita akan bisa melaksanakan di 1,5 bulan terakhir ini. Dan seluruh rencana kegiatan dan catatan-catatan yang tadi ada akan menjadi bahan untuk penyusunan perbaikan ke depan," ungkap Anies. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #APBD DKI #Pengesahan APBD
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Perangkat daerah diminta mempercepat penyelesaian kegiatan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada November dan Desember.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
DPRD DKI dan TAPD menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,56 triliun. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bansos tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas dimulai Januari 2027 dan rampung pada Agustus 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Bagikan