Frengky Aruan
MerahPutih.com - Ketidakhadiran kepala daerah PDI-P dalam retret di Akmil, Magelang menuai sorotan. Pengamat politik Inas N Zubir menilai, ketidakhadiran para kepala daerah itu menimbulkan stigma kurang baik bagi PDIP.
“Masyarakat berpandangan (PDI-P) tidak dapat menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai politik,” kata Inas dalam keteranganya dikutip Senin (24/2).
Bahkan, ada kesan, langkah ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang, khususnya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melaksanakan program strategis nasional.
“Sikap PDIP yang menolak mengikuti retret dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, yang berpotensi mengganggu stabilitas politik di tingkat daerah,” tutur Inas.
Baca juga:
Ingatkan Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Menyesal, Mendagri: Partai Itu Hanya ‘Kendaraan’
Ketidakhadiran kepala daerah PDIP di retret juga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen mereka terhadap kesatuan dan pembangunan bangsa.
“Karena kolaborasi antara pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Inas.
Sekadar informasi, setelah dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, semua kepala daerah terpilih mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Namun, kepala daerah dari PDIP tidak ikut serta, menyusul adanya surat resmi dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta semua kepala daerah dari partainya untuk tidak menghadiri kegiatan tersebut.
Instruksi itu disampaikan melalui surat resmi yang dikeluarkan setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh KPK karena dugaan suap. (Knu)
