Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyambut baik langkah lima kader yang mengakui lalai dan akan mencabut gugatan terkait keabsahan SK DPP PDIP 2024-2025.
PDIP juga memperingatkan pihak penguasa yang berada dibalik penjebakan kader partai banteng untuk melayangkan gugatan tersebut agar jangan main-main.
Hal itu diungkap Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menanggapi permintaan maaf Jairi dan kawan-kawan yang mengaku dijebak dalam kasus gugatan SK PDIP 2024-2025.
Sebelumnya 5 kader PDIP bernama Djupri, Manto, Jairi, Sujoko, dan Suwari meminta maaf kepada Megawati dan kader PDIP se-Indonesia. Mereka juga akan mencabut gugatannya di PTUN.
Baca juga:
5 Kader PDIP Merasa Dijebak dan Ditipu Terkait Gugatan terhadap SK Kepengurusan
"Tentunya kami menyesalkan ya, ada oknum-oknum yang kami lihat di sini adalah perpanjangan dari alat kekuasaan yang coba memanipulasi kader PDI Perjuangan dimana mereka tidak mengerti dan polos," kata Ronny.
Ronny didampingi oleh Ketua DPC PDIP Jakarta Barat, Lauw Siegvrieda. Ia menjelaskan, berdasarkan kronologi para kader PDIP, awalnya mereka disodorkan kertas kosong dan diminta untuk tanda tangan di atas materai.
Ternyata kertas kosong itu digunakan untuk surat kuasa melayangkan gugatan SK Kemenkumham terkait kepengurusan DPP PDIP. Menurutnya, hal seperti ini adalah hal manipulatif yang coba memanfaatkan orang kecil yang tidak mengerti hukum, sehingga mereka diminta atau dijebak untuk menandatangani blangko kosong.
"Dan hari ini kami sudah mendengar bahwa kader kami yang mencabut surat kuasa dan mencabut juga gugatan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara, tentunya kami melihat bahwa ini adalah langkah yang menjadi tanggung jawab, karena mereka mengetahui bahwa tanda tangan tersebut ternyata dimanipulasi," sambungnya.
Baca juga:
Jika Pelarangan Hijab tak Terbukti, Pengamat Dorong RS Medistra Layangkan Gugatan Hukum
Dengan adanya hal itu, Ronny pun menegaskan, pihaknya tak segan melawan pihak-pihak yang menghalalkan segala cara untuk mengganggu PDIP.
"Tentunya kami memperingati para pihak yang mencoba untuk mengganggu PDI Perjuangan yang menghalalkan segala cara, memanfaatkan orang kecil, kader kami yang tidak mengerti hukum untuk mengganggu PDI Perjuangan, mengganggu kedaulatan PDI Perjuangan, dalam hal ini kami sampaikan bahwa kami siap berhadapan untuk pihak-pihak yang mencoba mengganggu kedaulatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," katanya.
Atas kejujuran dari 5 kader PDIP tersebut, akhirnya DPP PDIP akan memberikan pendampingan hukum. PDIP juga akan melihat peluang untuk mengajukan upaya hukum bagi pihak yang menjebak para kader tersebut.
"Kita akan melakukan upaya hukum,” imbuhnya. (Pon)
